INILAMPUNG.COM, Bandar Lampung -- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan pernah menolak wacana pendidikan gratis di Provinsi Lampung. Alasannya, mendapatkan ilmu itu harus bayar.
Hal itu dikatakan politisi PDI-P Provinsi Lampung pada Diskusi Santai dengan tema “Guru Menjadi Beban Negara” di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat 29 Agustus 2025 pukul 15.00 sd selesai.
Yanuar menegaskan, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari dunia pendidikan, diperlukan modal. “Waktu itu saat wacana pendidikan gratis, saya menolak,” katanya.
Alasannya, anggaran pendidikan tidak mampu ditutupi hanya oleh negara. Melainkan harus mendapat dukungan masyarakat. Kata dia lagi, sementara anggaran untuk pendidikan yang digelontorkan masih kecil.
Ia juga mengatakan, seharusnya pendidikan gratis ini diperuntukkan siswa dari keluarga tak mampu. Yanuar juga menyinggung terobosan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghapus Komite Sekolah. Meski berdampak pada sekolah yang selama ini menggunakan ruang pendingin, banyak yang sudah dihentikan. “Karena biaya listrik sangat besar, semenerara Komite Sekolah dibubarkan,” ujarnya.
Ia menyebut ini menjadi “masalah baru” dalam dunia pendidikan. Maka ia mengajak para guru untuk berdiskusi, namun harus jujur dan berada di zona aman. “Uraikan masalah sesungguhnya dengan jujur. Sehingga kami di dewan, tidak hanya teriak-teriak sendiri,” ujarnya.
Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, Gino Vanolie, mengatakan bahwa sejatinya peran guru sangat miris, jauh dari kata layak terkhusus guru honorer.
“Sementara guru ‘dibenani’ mendidik anak agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi, tanpa diimbangi dengan mensejahterakan para guru,” katanya.
Dewan Pakar Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung ini juga menyinggung pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menelan anggaran sangat besar, namun pemanfaatannya sampai kini belum difungsikan. “Kalau saja anggaran untuk IKN, sebagian untuk dunia pendidikan saya rasa bisa mengurangi masalah,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan RI yang boleh jadi hoax atau hasil editan, Gino menganggap hal itu bisa dijadikan pemicu untuk kita peduli pada dunia pendidikan secara dan terkhusus nasib guru.
Masih kata aktivis Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Universitas Lampung ini, sebenarnya tak sepakat terhadap kebijakan Pemprov Lampung uang menghilangkan dana komite sekolah.
“Kalaupun kebijakan ini diterapkan pemerintah harus mencari solusi untuk kelayakan dunia pendidikan,” ujarnya.
Gubernur, lanjutnya, harus mencari solusi untuk mengcover dana BOS agar dunia pendidikan menjadi berkualitas.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menilai bahwa masalah dunia pendidikan sangat komplek..
"Saya melihat masalah pendidikan ini amat komplek. Jadi harus diurus secara serius dan dicari solusi oleh pemangku kebijakan,” kata Iqbal.
Ia menilai, dengan memotong satu masalah justru timbul masalah baru. Jadi, menjadi hambatan untuk sampat di sila kelima Pancasila. “Apalagi baru sampai pemahaman di sila kedua, masyarakat dipecah-pecah di sila ketiga, yani ‘persatuan Indonesia’. Ini aromanya mulai terasa, sampai di tingkat partai politik. Bagaimana caranya supaya dipecah-pecah, tak bersatu,” imbuh Iqbal.
Iqbal berharap kepada Pemerintah Provinsi Lampung memikirkan anggaran untuk menangani dunia pendidikan. “Sehingga tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas," kata Iqbal.
Ia juga mengusulkan silang pemangaatan. “Jika ada anggaran infrastruktur yang kurang efisien, dapat dialihkan ke dunia pendidikan.”
Diskusi Santai ini digelar Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung yang dinakhodai Ahmad Thoha sekaligus menjadi modetator.
Diskusi menghadirkan narasumber utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang diwakili Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Unila Edi Siswanto, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan.(bd/inilampung)