INILAMPUNGCOM --- Keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya yang merupakan kerja sama business to business antara BUMD PT LJU melalui anak usaha PT Trans Lampung Utama (TLU) dengan sebuah perusahaan asal Surabaya, Jawa Timur, dinilai tidak prospektif bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Bagi hasil dari Kapal Dalom Lintas Berjaya hanya 5% dari pendapatan pertahun, itu juga sebagai konversi jasa perizinan. Sangat tidak prospektif dalam upaya peningkatan PAD. Karenanya, lebih baik Pemprov Lampung punya kapal sendiri,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris.
Menurutnya, langkah memiliki kapal penyeberangan sendiri bukan hanya soal prestise, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu Bakauheni–Merak, dan dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang tidak membebani masyarakat.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8/2025) petang.
Legislator asal PKB ini menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap PAD. Berdasarkan data 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 78 juta. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya peran Bakauheni sebagai gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa.
“Kecilnya PAD karena memang pelabuhan merupakan domain wilayah kekuasaan ASDP, maka yang paling tepat adalah ambil bagian dalam bisnis kapal penyeberangan, ini konkrit dan sangat menguntungkan,” tutur Munir yang juga Waketum KADIN Lampung ini.
Dengan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal - Wagub Jihan Nurlela, Munir optimis wacana ini dapat mulai diwujudkan.
“Iyai Mirza dan Ning Jihan adalah pemimpin muda yang progresif dan Inovatif, yang saya yakin mampu mewujudkan hal ini, dan ini menjadi legacy yang akan terkenang sepanjang masa, apalagi jika 5 tahun kepemimpinan nanti terbeli 5 kapal,” tambah munir.
Ia mengusulkan agar pembiayaan awal (down payment/DP) dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisanya dapat dilunasi melalui skema kredit jangka menengah.
“Saya kira tidak banyak, hanya butuh DP sekitar Rp 40 miliar dari harga kapal Rp 200-an miliar, penyertaan modal untuk BUMD yang koor bisnisnya belum tentu jalan saja berani kok, apalagi ini yang sudah jelas pasti menguntungkan,” ucap Munir.
Menurutnya, kepemilikan kapal milik daerah akan membuka peluang besar bagi Lampung untuk meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam pelayanan penyeberangan.
Dan hal ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang.
Munir berharap wacana ini mendapat dukungan dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun depan.
“Kalau kita berani melangkah, Lampung secara bertahap bisa menjadi pemain utama di jalur penyeberangan Bakauheni–Merak, bukan hanya penonton,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini Kapal Dalom Lintas Berjaya telah berada di Pelabuhan Merak dan diperkirakan mulai September mendatang akan beroperasi. (kgm-1/inilampung)