-->
Cari Berita

Breaking News

Paket Insentif Ekonomi 8+4+5 Beririsan Langsung dengan Operasional PTPN I

Dibaca : 0
 
Selasa, 16 September 2025


INILAMPUNGOM
-- Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah 2025 yang dikenal dengan Program 8+4+5 diluncurkan, Senin (14/9/25). Menko Perekonomian mengumumkan, kode 8+4+5 mengacu kepada delapan program akselerasi pada 2025, empat program dilanjutkan di 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. 


Dari paket itu, beberapa program beririsan dengan operasional PTPN I. Antara lain soal ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja (magang dan padat karya), dan program replanting perkebunan.


Merespons keluarnya kebijakan itu, Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas menyatakan dukungan penuh kepada kebijakan Pemerintah yang dipimpin Presiden prabowo Subianto. Ia mengatakan, sebagai perusahaan perkebunan milik negara PTPN I memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. 


"Kami sangat mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan diluncurkannya Paket Stimulus Ekonomi tahun 2025 ini. Paket yang kemudian populer dengan istilah 8+4+5 itu hampir semua beririsan langsung dengan operasional kami di PTPN I. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk memperkuat peran dalam mendukung kebijakan Pemerintah," kata Teddy di Jakarta, Selasa (15/9/25).


Teddy menyebut beberapa poin program yang berisisan langsung dan terus dijalankan PTPN I. Antara lain, soal ketahanan pangan dengan beberapa kerjasama yang dijalin. Antara lain, dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional dan Bulog dalam distribusi pangan murah. 


"Melalui program GPM (gerakan Pangan Murah), kami berupaya memastikan ketersediaan pasokan pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat," tambahnya.


Teddy Yarman Damas menyoroti beberapa program dalam Paket Ekonomi 2025 yang linier dan menjadi konsern PTPN I. Yakni, Program Magang Berkarya (Gaya) dengan menerima ratusan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program magang selama enam bulan. Para peserta magang ini ditempatkan di kantor pusat Jakarta dan berbagai kantor regional di Aceh, Sumatera, Jawa, hingga Makassar. 


"Program ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyiapkan talenta muda yang kompeten dan siap kerja, dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3,3 juta per bulan," jelas Teddy.


Pada Program Padat Karya Tunai (Cash for Work), PTPN I merespons dengan segera berpartisipasi membuka kesempatan kerja harian di sektor perkebunan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan pekerja lokal di sekitar operasional perusahaan.


Dalam program percepatan deregulasi, PTPN I menyambut baik upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi. Kebijakan ini diharapkan akan mempermudah dan mempercepat proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong pertumbuhan bisnis PTPN I di masa mendatang.


Dari sisi lima program paket ekonomi penyerapan tenaga kerja yang diperluas, PTPN I memiliki peran cukup signifikan pada poin ke lima. Yakni, poin Perkebunan Rakyat. Dalam konteks ini, Pemerintah akan melakukan penanaman kembali (replanting) beberapa komoditas perkebuna rakyat, yakni tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, pala, dan jenis lainnya. Program ini diproyeksikan akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja yang bekerja secara mandiri dengan prospek pendapatan yang signifikan.


"Dalam program perkebunan rakyat yang intinya bahwa pemerintah akan menfasilitasi dan membiayai penanaman ulang alias replanting beberapa komoditas itu, domain kami berada di situ. Jadi, kami sangat menyambut baik dan jika mendapat mandat, kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Teddy.


Menanggapi kesiapan itu, Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo menambahkan, pihaknya memiliki kapasitas, kapabilitan, dan kompetensi dalam melaksanakan beberapa program yang bersinggungan langsung dengan paket Ekonomi Pemerintah Tahun 2025. Sebagai perusahaan perkebunan yang mewarisi sejarah dan pengalaman panjang, PTPN I adalah lembaga ekonomi negara yang wajib berkontribusi secara nyata.


"PTPN I punya posisi strategis dalam area kebijakan atau paket ekonomi 2025 ini. Kami punya pengalaman panjang dan kompetensi yang cukup dalam mengelola perkebunan, padat karya dalam arti tenaga kerja yang terserap sangat banyak, dan menjadi elemen yang menguatkan stabilitas nasional," kata Aris Handoyo. (mfn/rls)

LIPSUS