.jpeg) |
| Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, SIKom, MM (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Hari Jum’at (3/10/2025) ini APBD-P TA 2025 Kabupaten Pesawaran dilakukan evaluasi total dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung, di Telukbetung.
Menurut Agenda Harian Gubernur Lampung, Jum’at 3 Oktober 2025, rapat evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang Perubahan APBD TA 2025 Kabupaten Pesawaran itu dipimpin Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung Sulpakar.
Mengingat pentingnya rapat untuk mengevaluasi total APBD-P Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2025 yang dimulai pukul 13.30 Wib itu, beberapa pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Lampung terlibat langsung, diantaranya Inspektur Bayana, Kepala Bapenda Slamet Riadi, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Karo Hukum, Plt Kepala BPKAD Nurul Fajri, dan undangan yang telah ditentukan.
Apa program yang menjadi penekanan pada APBD-P Pesawaran tahun 2025 ini? Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, SIKom, MM, menyatakan isinya lebih diprioritaskan pembangunan beberapa ruas jalan yang akan dilakukan perbaikan.
“Hal mendasar yang harus dilakukan yaitu pencermatan program dan kegiatan yang sudah masuk pada APBD tahun anggaran 2025,” kata Nasir melalui pesan WhatsApp, Jum’at (3/10/2025) pagi.
Selain itu, lanjut politisi senior yang juga Ketua NasDem Pesawaran ini, peningkatan PAD untuk menutupi defisit APBD tahun anggaran 2025, yang diperkirakan naik realisasinya dibanding realisasi PAD 2024 sebesar Rp 88 miliar menjadi kisaran Rp 100 miliar.
Tergantung Pusat
Diketahui, hingga saat ini “kehidupan” Pemkab Pesawaran masih sangat tergantung dengan kucuran dana dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2024 kemarin, PAD yang mampu ditangguk hanya Rp 88.449.173.425,29 dari target Rp 154.568.572.515 atau 57,22% saja.
Perolehan PAD itu bila dikalkulasikan dengan total pendapatan sebanyak Rp 1.281.124.851.225,29 maka hanya di angka 6,90% saja. Sedangkan kucuran dana pusat Rp 1.192.703.600.800 atau 93,10%.
Merunut pada data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesawaran TA 2024 yang ditandatangani bupati saat itu-Dendi Ramadhona Kaligis-, perolehan PAD sebesar Rp 88.449.173.425,29 itu terdiri dari:
1. Pajak daerah dari target Rp 78.900.000.000, realisasi Rp 43.632.865.497,34 (55,30%).
2. Retribusi daerah dari target Rp 7.570.835.000, realisasi Rp 3.512.228.524 (46,39%).
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp 3.100.000.000, realisasi Rp 2.277.507.547,46 (73,47%).
4. Lain-lain PAD yang sah dari target Rp 64.997.737.515, realisasi Rp 39.026.571.856,49 (60,04%).
Sedangkan pendapatan transfer sebanyak Rp 1.192.073.600.800 berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1.093.233.280.836, dan pendapatan transfer pemerintah daerah senilai Rp 99.470.319.964.
Pos Belanja
Pada pelaksanaan APBD TA 2024, Pemkab Pesawaran merealisasikan pos belanja daerah dan transfer daerah sebesar Rp 1.232.733.591.678,30, yang terdiri dari:
1. Belanja operasi Rp 886.221.882.141.
2. Belanja modal Rp 123.102.257.535.
3. Belanja tidak terduga Rp 1.611.726.086,30.
4. Belanja transfer Rp 221.797.725.916.
Dari belanja operasi sebanyak Rp 886.221.882.141 itu diketahui yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 504.883.795.207. Yang patut menjadi catatan, dari penggunaan dana belanja pegawai tersebut adalah belanja gaji dan tunjangan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah senilai Rp 622.337.962 di tahun 2024 kemarin. Mengalami kenaikan cukup besar dibanding tahun 2023 di posisi Rp 409.537.182.
Itu pun masih terdapat keluarnya dana sebanyak Rp 621.000.000 untuk belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Padahal, untuk belanja gaji dan tunjangan DPRD di tahun 2024 dikucurkan anggaran tidak kurang dari Rp 20.167.758.693.
Meski kondisi keuangan hasil PAD begitu mengenaskan, Pemkab Pesawaran tetap memainkan pola berbau “foya-foya”. Contohnya, untuk perjalanan dinas dihabiskan anggaran hingga Rp 24.185.658.099. (kgm-1/inilampung)