INILAMPUNGCOM -- Menjelang pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Provinsi Lampung tahun 2025, suara kader akar rumput semakin bulat: partai harus dipimpin oleh sosok bersih, berintegritas, dan bebas dari beban hukum.
Gelombang penolakan terhadap calon ketua bermasalah bukanlah bentuk perpecahan, tetapi panggilan nurani untuk menyelamatkan marwah partai dan cita-cita perjuangan Bung Karno.
Sebagai kader lama yang pernah memimpin DPC PDI Perjuangan Tulangbawang, saya merasa prihatin melihat situasi yang terjadi saat ini. Salah satu calon Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, kini tengah menjadi sorotan publik karena diduga terkait dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi
Ketika pemimpin partai berurusan dengan hukum, yang rusak bukan hanya nama pribadi, melainkan juga nama besar PDI Perjuangan. Citra partai yang dibangun dengan perjuangan dan keringat kader dari bawah bisa hancur dalam sekejap karena ulah segelintir elite yang kehilangan integritas.
Partai ini tidak boleh dijadikan tameng atau pelindung bagi mereka yang tersangkut kasus hukum. PDI Perjuangan adalah rumah perjuangan rakyat, bukan benteng perlindungan bagi yang bermasalah.
Baca Juga: Mukhlis Basri: Kader Marhaenis Sejati, Setia, dan Teguh di Jalan Perjuangan
Desakan agar partai melakukan penyegaran kepemimpinan datang dari berbagai daerah. Banyak Pengurus Anak Cabang (PAC) menilai kepemimpinan saat ini gagal menjalankan fungsi konsolidasi dan pembinaan kader. Bahkan, banyak struktur partai di tingkat bawah yang terbentuk tanpa musyawarah dan tanpa SK resmi, sehingga melemahkan basis organisasi.
Kondisi ini berimbas pada menurunnya perolehan suara PDI Perjuangan di berbagai pemilu, baik legislatif, presiden, maupun pilkada.
Struktur di bawah merasa tidak diperhatikan dan kehilangan arah. Situasi ini diperparah oleh adanya tekanan dan intimidasi kepada kader agar mendukung calon tertentu menjelang Konferda — hal yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi internal.
Kami, para kader di daerah, hanya berharap DPP PDI Perjuangan mendengarkan suara akar rumput. Konferda kali ini harus menjadi momentum perbaikan dan pembaruan kepemimpinan di Lampung.
Partai tidak boleh dipimpin oleh sosok yang sedang menjadi beban politik dan moral.
Banyak figur potensial di Lampung yang layak memimpin partai ini ke arah yang lebih baik — figur yang paham ideologi, dekat dengan rakyat, dan memiliki rekam jejak bersih.Nama-nama seperti Mukhlis Basri, Sutono, Umar Ahmad, dan Kostiana sering disebut kader karena dianggap memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap partai.
Sudah saatnya DPP memberikan ruang kepada mereka yang benar-benar lahir dari rahim perjuangan partai, bukan sekadar mengandalkan posisi atau kedekatan kekuasaan. Kepemimpinan yang sehat lahir dari proses demokratis, bukan hasil tekanan.
Data yang beredar menunjukkan, 81 PAC di seluruh Provinsi Lampung telah menyatakan penolakan terhadap salah satu calon ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Ini bukanlah gerakan oposisi, tetapi wujud kesadaran politik bahwa partai sedang berada di persimpangan jalan.
Kader menginginkan PDI Perjuangan kembali ke jati diri aslinya — partai ideologis yang berjuang untuk wong cilik, bukan untuk kepentingan elite.
Bagi saya pribadi, menjaga PDI Perjuangan tetap bersih adalah tanggung jawab moral dan ideologis. Kita semua tumbuh dari semangat perjuangan rakyat. Jika partai ini ternoda oleh kepentingan pribadi dan perilaku koruptif, maka perjuangan puluhan tahun para kader akan sia-sia.
Oleh karena itu, mari kita berdiri tegak menjaga kehormatan partai ini. Jangan takut menyuarakan perubahan, sebab perubahan yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk pribadi, tetapi untuk masa depan partai dan rakyat Indonesia.
PDI Perjuangan harus kembali ke jalan ideologi — jalan rakyat, jalan gotong royong, dan jalan tanpa beban hukum. Merdeka...!!!