INILAMPUNGCOM - Presiden Prabowo Subianto belum mencabut keputusannya mengenai kewajiban seluruh jajaran pemerintahan melakukan efisiensi anggaran. Namun tampaknya, keputusan Presiden RI tersebut tidak berlaku bagi Pemkab Lampung Barat (Lambar).
Buktinya, hari Kamis (16/10/2025) kemarin, hanya untuk kegiatan uji tiru alias studi banding mengenai Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang berangkat sebanyak 78 personil, dipimpin Asisten Ekubang, Pirwan, SE, MM.
Menurut rilis Diskominfo Lambar, Jum'at (17/10/2025) petang, kegiatan uji tiru MPP ke Bali diikuti 78 ASN itu sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di daerah.
Personil darimana saja yang mengikuti uji tiru MPP ke Badung, Bali, itu? Dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Lambar. Terdiri dari kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, kasubbag, hingga staf teknis.
Selaku pimpinan rombongan, Pirwan menyampaikan bahwa kaji tiru ini merupakan langkah strategis Pemkab Lambar dalam menyerap praktik-praktik terbaik dari penyelenggaraan MPP di Kabupaten Badung, yang telah diakui secara nasional.
“Kaji tiru Mal Pelayanan Publik (MPP) di Badung, Bali, dilakukan oleh Pemkab Lambar untuk mempelajari dan mengadopsi praktik-praktik baik dalam penyelenggaraan MPP. Badung telah meraih penghargaan sebagai pelayanan publik prima terbaik seluruh Indonesia dari Kementerian PANRB," ujar Pirwan.
Asisten Ekubang Setdakab Lambar ini berharap, melalui kaji tiru ini kualitas pelayanan publik di Lambar dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan.
Dalam forum tersebut, Pemkab Badung memaparkan tahapan pembentukan MPP secara menyeluruh, mulai dari koordinasi pelayanan antara instansi pusat dan daerah, serta sinergi dengan BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengaturan kelembagaan, mekanisme kerja antar instansi, penyusunan bisnis proses, penyiapan sarana prasarana, pengelolaan SDM pelayanan, hingga sistem informasi pelayanan yang terintegrasi.
Strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung juga turut dibahas, termasuk pendekatan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menyampaikan bahwa keberhasilan MPP Badung tidak terlepas dari tiga hal utama: komitmen, kerja sama, dan integrasi.
“Kunci penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah komitmen. Komitmen dari setiap elemen yang terlibat, khususnya kepala daerah, sangat menentukan. Kerja sama yang solid antar instansi pemberi layanan menciptakan citra positif bagi pemerintah,” ungkapnya.
Ditambahkan, integrasi antar OPD, baik di lingkup pemerintah daerah, instansi pusat, maupun BUMN dan swasta, menjadi kekuatan utama MPP. Mulai dari sistem antrean hingga pertukaran data persyaratan layanan, semua dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat.
Dengan terlaksananya kaji tiru yang diikuti 78 personil ini, Pemkab Lambar berharap dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut dalam membentuk MPP yang andal dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi. (zal/inilampung)