 |
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mukhlis Basri. Foto: Ist. |
INILAMPUNGCOM -- Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mukhlis Basri, mendorong percepatan penunjukan kepala sekolah definitif untuk tiga SMA Negeri di Lampung Barat. Yakni, SMA Negeri Kebuntebu, SMA Negeri Belalau, dan SMA Negeri Batuketulis.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I itu berharap, kepala sekolah yang ditugaskan ke depan merupakan figur yang berasal dari tempatnya berdomisili.
Menurut Mukhlis, kedekatan domisili dengan tempat tugas dapat meningkatkan efektivitas kerja, konsentrasi, dan kualitas layanan pendidikan, selama proses penempatannya tetap mengutamakan asas meritokrasi dan keadilan.. Sabtu, 15 November 2025.
“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kepala sekolah SMA/SMK negeri yang berasal dari luar domisilinya sebagian mengeluhkan kelelahan sehingga memengaruhi kualitas kepemimpinan di sekolah,” ujar mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu.
Ia menilai kebijakan menunjuk Kepala sekolah berasal dari tempatnya berdomisili penting diterapkan, mengingat kondisi geografis Lampung Barat yang luas serta infrastruktur yang bervariasi. Jarak tempuh yang jauh menurutnya tidak hanya menguras energi, tetapi juga berdampak pada fokus dan produktivitas kepala sekolah.
“Banyak kepala sekolah yang harus menempuh perjalanan berjam-jam setiap hari. Ini tentu tidak ideal untuk jangka panjang,” kata Mukhlis.
Meski demikian, ia menekankan bahwa setiap penempatan harus tetap mempertimbangkan kompetensi kepala sekolah, rekam jejak, dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Mukhlis juga mengingatkan pentingnya mengacu pada regulasi agar kebijakan tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku. “Proses rotasi harus berpijak pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, agar tidak menyalahi aturan,” tegasnya.
Selain aspek administratif, Mukhlis menilai penempatan Kepala sekolah yang berasal dari tempatnya berdomisili dapat memberikan dampak sosial positif. Kepala sekolah yang bertugas di wilayah asalnya diyakini lebih memahami karakter masyarakat dan peserta didik, sehingga mampu membangun komunikasi yang lebih kuat dengan warga sekolah.
“Kepala sekolah bukan hanya manajer administratif, tetapi juga pemimpin transformasional. Jika mereka tinggal di komunitas yang mereka layani, dampaknya bisa lebih besar dalam membangun hubungan emosional dengan siswa, guru, dan orang tua dari anak didik,” tuturnya.
Namun, Mukhlis mengingatkan bahwa proses penunjukan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif agar tidak menimbulkan resistensi. Ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Lampung membuka ruang dialog dengan forum kepala sekolah, masyarakat dan pemerintah kabupaten.
Dengan pendekatan berbasis data, transparan, dan tetap menjaga prinsip keadilan, Mukhlis berharap kebijakan penempatan kepala sekolah di Lampung Barat dapat meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat tata kelola sekolah di wilayah tersebut
Terkait pengangkatan Emma Haryani sebagai Plt Kepala SMA Negeri 1 Kebuntebu. Menurutnya, hal ini menjadi kebanggaan masyarakat dan dirinya. Karena putri daerah dipercaya memimpin lembaga pendidikan strategis. Ia pun berharap Emma dapat menjadi definitif
“Pengangkatan Ibu Emma Haryani menunjukkan bahwa masyarakat Kebuntebu mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya untuk mengemban amanah di bidang pendidikan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan membangun daerahnya. ,” kata Mukhlis Basri. (ts)