 |
Gubernur Riau Abdul Wahid |
Abdul Wahid tampak sudah mengenakan rompi oranye KPK. Tangannya diborgol saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025) pukul 13.50 WIB, satu unit mobil tahanan tiba di lobi gedung Merah Putih KPK.
Tak disangka, Gubernur berusia 45 Tahun (lahir di Indragiri Hilir, 21 November 1980) ini itu turun dari mobil sambil digiring masuk ke dalam gedung oleh petugas dari KPK.
Abdul Wahid mengenakan pakaian berwarna putih yang dibalut dengan rompi oranye KPK bernomor 94.
Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau Dani M. Nursalam.
Dalam kasus korupsi ini, Abdul Wahid diduga menerima fee dari proyek Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP sebesar 5% (Rp 7 miliar) dari para pejabat dinas. Total penyerahan pada Juni - November 2025 mencapaiRp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar.
Gubernur Riau ke 4 yang OTT KPK
Pengumuman ini menjadi puncak penantian publik setelah Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang senyap pada Senin (3/11) lalu.
Lembaga antirasuah telah menyelesaikan gelar perkara pada Selasa (4/11) malam untuk menentukan nasib para pihak yang diamankan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa detail mengenai siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka akan diungkap dalam konferensi pers yang dijadwalkan hari ini.
Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid, ini menambah panjang daftar pejabat yang tersandung kasus korupsi di tahun 2025. OTT ini merupakan operasi senyap keenam yang berhasil dilancarkan oleh KPK sepanjang tahun ini, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memberantas praktik korupsi di berbagai level pemerintahan.
Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian OTT yang menjerat berbagai pejabat, mulai dari anggota DPRD di Ogan Komering Ulu pada Maret, pejabat terkait proyek jalan di Sumut pada Juni, kasus korupsi proyek rumah sakit di Kolaka Timur pada Agustus, dugaan suap pengelolaan hutan, hingga yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait pemerasan sertifikasi K3. (dbs/kgm/inilampung)