 |
| Hanan A Rozak - Heti Friskatati (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Ditengah ketidakjelasan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandarlampung dalam menangani mencuatnya dugaan anggota Dewan "cawe-cawe" pada proyek revitalisasi sekolah, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A Rozak, justru menegaskan sikapnya.
"Kami akan segera memanggil Heti Friskatati -anggota FPG DPRD Balam- untuk klarifikasi dan memberikan penjelasan," kata Hanan A. Rozak -seperti dikutip dari fajarsumatera.co.id- menunjukkan pihaknya turun tangan langsung untuk mengurai kabar yang selama ini telah merebak di masyarakat.
Sikap tegas Ketua DPD I Partai Golkar Lampung ini menanggapi kabar jika Heti Friskatati -anggota FPG DPRD Balam- ditengarai telah "cawe-cawe" pada proyek revitalisasi pada beberapa sekolah di wilayah Bandarlampung.
Kapan Heti Friskatati akan dipanggil petinggi partainya? Hanan belum memastikan waktunya. Namun menurut sumber inilampung.com, Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung, Riza Mirhadi, diam-diam telah membentuk tim kecil untuk menelisik persoalan tersebut.
"Munculnya nama anggota Fraksi Golkar dalam perkara ini telah membuat gerah. Karenanya harus dituntaskan," ucap sumber itu, Selasa (18/11/2025) siang.
Diketahui, seiring merebaknya kabar anggota DPRD Balam "merampok" proyek revitalisasi sekolah tersebut, hari Rabu (12/11/2025) pekan lalu, puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandarlampung, di Telukbetung.
Mereka menyoal dugaan keterlibatan salah satu oknum anggota DPRD Balam dalam proyek revitalisasi sekolah dasar tahun anggaran 2025.
Ketua Lapak, Nova Andra, mengaku pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan tenaga kerja proyek tentang adanya praktik intervensi politik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
“Kami mendapat laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota Dewan yang ikut bermain dalam proyek di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu.
Ini jelas menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik,” ujar Nova dalam orasinya.
Nova menilai, jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan terus tergerus.
“Kalau DPRD diam, ini bisa jadi preseden buruk. Kami ingin semua pihak yang terlibat diperiksa secara terbuka agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu,” tegasnya.
Aksi Lapak tersebut mendapat respon cepat dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandarlampung, Dewi Mayang Suri, yang turun langsung menemui para pengunjuk rasa.
Ia membenarkan bahwa Fraksi Gerindra telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi dan menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pembangunannya.
“Kami memang sudah melakukan sidak. Namun, untuk memanggil pihak-pihak terkait bukan kewenangan fraksi secara langsung. Itu ranah Badan Kehormatan (BK) DPRD,” kata Mayang.
Ditegaskan, Fraksi Gerindra mendukung langkah transparansi dan akan mendorong agar temuan di lapangan dibahas secara resmi dalam rapat internal DPRD.
Sementara Yuhadi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang juga duduk di Badan Kehormatan (BK), menyampaikan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti kuat sebelum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota Dewan yang disebut terlibat.
“Kalau memang benar ada keterlibatan oknum Dewan, kami siap memanggil pihak-pihak terkait, baik kepala sekolah maupun anggota Dewan yang bersangkutan. Tapi semua harus berdasarkan bukti yang kuat,” kata mantan Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung itu.
Menurut seorang pengunjukrasa, apa disampaikan Yuhadi adalah upaya mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Karena oknum anggota DPRD yang disebut-sebut "bermain" dalam proyek revitalisasi sekolah berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Ketua Lapak, Nova, menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika DPRD tidak bergerak, pihaknya siap melaporkan penyimpangan tersebut ke Inspektorat dan Kejari Bandarlampung.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kalau DPRD tidak berani mengambil tindakan, kami akan membawa data ini ke penegak hukum. Jangan jadikan proyek pendidikan sebagai ladang keuntungan politik,” tutupnya.(zal/inilampung)