.jpeg) |
| Hasto Kristiyanto (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Usulan Partai Golkar agar kepala daerah (kada) dipilih oleh DPRD, terus menggelinding.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku partainya akan mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
"PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025) kemarin seperti dikutip dari cnnindonesia.com.
Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kada, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
Terlepas dari sistem pemilihannya, Hasto memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.
Dalam mengkaji usulan Partai Golkar tersebut, lanjut Hasto, PDIP akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek yang diatur dalam konstitusi.
"Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu," ucapnya.
Dikatakan bahwa sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilakukan karena jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat.
Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD.
Sekjen PDIP menambahkan, usulan kepala daerah dipilih DPRD akan dibahas pihaknya pada rapat kerja nasional yang akan digelar awal tahun 2026 mendatang.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025) malam, mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.
"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.
Presiden Prabowo yang hadir dalam kesempatan itu menyambut usulan Bahlil. Menurut Presiden, demokrasi harus didesain untuk menekan ongkos politik, agar pemilihan tidak ditentukan hanya oleh orang-orang yang berduit.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ucap Kepala Negara. (zal/inilampung)