 |
| Muhaimin Iskandar dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kolase/inilampung) |
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, seorang pejabat menteri sekelas Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak berhak mengevaluasi kinerja menteri lain.
Doli yang juga anggota Komisi II DPR RI itu justru mempertanyakan kapasitas dan wewenang Cak Imin sebagai Menko dalam melontarkan teguran sekeras itu. Doli mengingatkan bahwa satu-satunya figur yang berhak mengevaluasi, apalagi menyuruh menteri lain "bertobat" adalah Presiden.
"Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan presiden, dia kan cuma menko gitu. Jadi yang berhak menegur, yang berhak memberikan peringatan, yang menyuruh tobat atau tidak itu kepada menteri-menterinya itu adalah presiden," kata Doli di komplek Senayan, Kamis (3/12/2025).
"Jadi menurut saya Cak imin ini sudah melampaui kewenangannya," kata Doli dengan raut wajah serius.
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebelumnya -- melempar bola panas dan menuai polemik. Cak Imin bilang, bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rajajuli Antoni untuk segera melakukan "tobat nasuha" terkait musibah banjir di beberapa provinsi, khususnya Sumatera Barat dan Aceh.
Kinerja Cak Imin Dipertanyakan
Kritik Doli terhadap Cak Imin tak berhenti soal kewenangan evaluasi. Doli bahkan melontarkan serangan (tantangan) balik --- mempertanyakan kinerja konkret Cak Imin selama jadi Menko PM. Terutama dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatera.
"Nah persoalannya kalau mau dievaluasi, ya kita juga bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri termasuk Cak Imin. Sekarang kita mau tanya, dia sudah berbuat apa dalam langkah bencana itu? Apa yang sudah dia buat?" sentil Doli.
Ketua KAHMI Doli Kurnia, itu juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya menjaga soliditas kabinet. Komentar yang saling menyerang antar-menteri dinilai justru menciptakan suasana keruh dan menunjukkan citra pemerintahan yang tidak kompak.
"Ya, di tengah seperti ini jangan membuat situasi tambah keruh lah. Jangan merasa yang paling benar, yang masa paling hebat gitu. Nah sekarang masyarakat menunggu apa yang bisa kita buat masing-masing dari kita. Jadi nggak usah ngomentarin, apalagi sering menyalahkan sesama korps kabinet," ucapnya.
"Ini kan menunjukkan bahwa di kabinet ini tidak solid. Padahal Pak Prabowo mengatakan sering berkali-kali untuk kita harus menjaga kesehatan bersamaan dan kerja koget buat rakyat. Jadi nggak usah banyak komentar lah," sambungnya.
Ahmad Doli Kurnia, menyayangkan pernyataan tersebut dilontarkan saat semua pihak seharusnya fokus pada penanganan korban.
"Saya menyayangkan ya pernyataan itu di tengah kita semuanya sedang konsentrasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Sumatera itu. Harusnya kan kita semua fokus bagaimana membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi," ujar Doli.
Misalnya, kalau mereka kekurangan logistik, kekurangan BBM, kekurangan air, kemudian tidak ada jaringan. Sebaiknya pemerintah fokus ke sana, bukan saling menyalahkan dan mencari kambing hitam gitu ya," tegas Doli. (kgm/dbs/inilampung).