Oleh : Phirman Rezha
Pernyataan Arif Rosyid yang viral belakangan ini seolah membuka kembali perdebatan lama dalam politik Indonesia, di mana batas antara loyalitas dan integritas.
Banyak yang tergesa-gesa menuduh Arif membela kesalahan. Padahal, jika dibaca utuh dalam konteks organisasi, yang ia lakukan justru mencerminkan disiplin kader yang lazim dalam partai politik modern.
Dalam tradisi partai, ketua umum bukan sekadar individu, melainkan simbol mandat organisasi. Maka ketika Bahlil Lahadalia diserang dari luar, sikap kader untuk berdiri di barisan yang sama bukanlah pembenaran moral, melainkan pertahanan institusional.
Organisasi yang membiarkan pemimpinnya diserang tanpa respons kolektif sesungguhnya sedang melemahkan dirinya sendiri.
Di sinilah publik kerap keliru membaca. Loyalitas disamakan dengan fanatisme. Padahal keduanya berbeda. Loyalitas adalah soal menjaga soliditas ke luar, sementara fanatisme adalah menutup mata dari koreksi.
Golkar—sebagai partai besar—dibangun di atas mekanisme internal yang memungkinkan kritik, evaluasi, bahkan koreksi kepemimpinan. Bedanya, semua itu dilakukan di dalam rumah, bukan di etalase publik yang mudah dimanipulasi kepentingan luar.
Pandangan ini sejalan dengan diskursus kepemimpinan publik di Harvard University yang menekankan bahwa integritas adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Namun integritas tidak identik dengan membuka seluruh urusan internal ke ruang publik. Organisasi yang sehat justru mampu memisahkan ruang solidaritas dan ruang evaluasi.
Apa yang disampaikan Arif berada di jalur itu. Ia bicara tentang posisi kader saat menghadapi serangan dari luar, bukan tentang menihilkan etika atau hukum.
Tafsir yang memotong pernyataannya menjadi “membela meski salah” adalah pembacaan yang ahistoris terhadap cara kerja organisasi politik.
Golkar besar bukan karena semua kadernya selalu sepakat, melainkan karena tahu kapan berbeda pendapat dan kapan berdiri bersama.
Kritik internal tetap hidup. Proses hukum tetap dihormati. Tetapi ketika serangan datang dari luar, soliditas bukan pilihan—melainkan kewajiban.
Dalam konteks itu, Arif Rosyid tidak sedang menurunkan standar integritas. Ia justru mengingatkan satu hal mendasar, organisasi politik tidak boleh ditembak dari dua arah sekaligus.
Dan bagi kader, menjaga garis itu adalah bagian dari tanggung jawab, bukan kesalahan.
Ketua umum adalah simbol organisasi, bukan sekadar nama atau jabatan. Di dalam dirinya melekat mandat kolektif, arah politik, dan kehormatan partai.
Karena itu, membelanya dari serangan luar bukanlah tindakan membenarkan segala hal, melainkan ikhtiar menjaga martabat dan posisi tawar organisasi di ruang publik.
Koreksi, evaluasi, bahkan perbedaan tetap memiliki tempatnya di ruang internal yang beradab dan bertanggung jawab.
Di situlah loyalitas menemukan maknanya yang sejati bukan menutup mata, melainkan menjaga agar organisasi tidak runtuh oleh serangan dari luar dan perpecahan dari dalam. (*)
Sumber: narasimedia