 |
| Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang turun bebas di tahun 2025 lalu, menjadi perhatian serius Pemprov Lampung.
Hari Senin (19/1/2026) ini, urusan pajak ranmor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan opsen pajak mineral bukan logam dan bantuan (Opsen MBLB) digeber habis dalam rapat di Ruang Abung Balai Keratun, komplek Kantor Gubernur Lampung di Telukbetung.
Menurut Agenda Harian Gubernur Lampung, Senin 19 Januari 2026, rapat membahas optimalisasi PKB, BBNKB, dan Opsen MBLB yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dipimpin Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar.
Beberapa pejabat terkait yang terlibat pada rapat itu diantaranya Kepala Bapenda Slamet Riadi, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala Dinas PM & PTSP Syamsurijal Ari, Kepala Dishub Bambang Sumbogo, Kepala Biro Hukum, dan Plt Kepala Disperindag.
Sebagaimana diketahui, sampai 31 Desember 2025 lalu pendapatan asli daerah (PAD) yang ditarget Rp4,22 triliun hanya terealisasi Rp3,37 triliun atau 79,95%.
PAD yang tertangguk di 2025 itu turun Rp700 miliaran dibandingkan perolehan PAD pada 2024 dengan nilai Rp4.047.411.125.763,44. Atau turun Rp400 miliaran dari perolehan di tahun 2023 senilai Rp3.766.194.060.533,03.
Sementara perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) di tahun 2025 lalu hanya Rp691,31 miliar. Jauh dibawah yang didapat pada 2024 dengan angka Rp1,05 triliun dan di 2023 sebesar Rp1,02 triliun.
Perolehan BBNKB juga drop berat di 2025 lalu, dimana hanya mendulang Rp391,49 miliar. Bandingkan dengan perolehan tahun 2024 senilai Rp709,21 miliar dan di 2023 Rp660,93 miliar.
Sedangkan perolehan dari Opsen MBLB Rp1,59 miliar di 2025 merupakan pendapatan baru yang belum ada perbandingannya. (zal/inilampung)