 |
| Pengamat politik pemerintahan dari FISIP Unila, Dr. Dedy Hermawan. (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela di Pemprov Lampung tiga pekan lagi -20 Februari 2026- berusia satu tahun. Namun sudah enam pejabat tinggi pratama atau eselon II yang mengundurkan diri dari posisinya.
Yang terakhir adalah Bobby Irawan. Mundur dari posisi Kepala Dinas Parekraf.
Sebelumnya, langkah serupa dilakukan oleh Yudi Hermanto -Karo Adpim-, Zainal Abidin -Staf Ahli-, Yulia Megasari -Karo Kesra-, Yuli Astuty -Kadisbun-, dan Rinvayanti -Karo Perekonomian.
Aksi mundur enam pejabat eselon II ini disertai rumor bahwa hal tersebut "sesuai perintah".
Terlepas dari ada atau tidaknya "perintah mundur", gaya yang tengah menggelinding di lingkungan Pemprov Lampung ini menjadi sorotan publik.
Pengamat politik pemerintahan dari FISIP Unila, Dr. Dedy Hermawan, menganggap aksi mundur pejabat ini sebagai fenomena buruk di tubuh birokrasi Pemprov Lampung.
Apalagi penilaian Dr. Dedy Hermawan yang juga dikenal sebagai penggiat Ruang Demokrasi (RuDem) atas adanya gaya mundur pejabat eselon II itu? Berikut petikan wawancara khusus inilampung.com, Rabu (28/1/2026) malam:
Belum setahun Gubernur Mirza dan Wagub Jihan mimpin Pemprov Lampung sudah enam pejabat eselon II yg mundur. Bagaimana hal ini menurut Anda?
Fenomena ini, secara etika administrasi publik, sebenarnya fenomena yang buruk dalam tubuh birokrasi. Dan perisitiwa semacam ini sangat jarang terjadi.
Maksudnya fenomena buruk di tubuh birokrasi itu bagaimana?
Banyaknya pejabat eselon II yang mengundurkan diri itu mengindikasikan ada yang tidak sehat dalam pengembangan karier dan lingkungan kerja di Pemprov Lampung.
Tapi masing-masing pejabat yang mundur kan menyampaikan alasan, menurut Anda?
Terlepas dari alasan personal yang memang dimungkinkan oleh ketentuan normatif, namun, seringkali alasan personal dan diungkapkan ke publik itu sesungguhnya tidak menggambarkan keadaan senyatanya atau apa yang terjadi dibelakang panggung festival kerja para birokrat di Pemprov Lampung.
Anda menilai memang ada "tekanan" untuk mundur, begitu?
Nah, itu dia. Masalah ini kan selalu diikuti beredarnya isu bahwa kebanyakan para pejabat tersebut sesungguhnya diminta mundur karena ada pegawai lain yang akan diusung untuk menjabat di tempatnya.
Dampak gaya mundur seperti ini apa?
Sangat dikhawatirkan fenomena ini akan merusak system merit yang tengah dibangun. Dan justru langkah mundur tersebut untuk memelihara system spoil, yang identik dengan pengembangan karier berbasis kolusi, kekerabatan, balas budi, dan lainnya.
Terkait upaya membangun pemerintahan yang baik, apa dampak negatif dan positifnya aksi pejabat mundur seperti ini?
Pengunduran diri pejabat tentu lebih banyak dampak negatifnya ya.
Konkretnya..?
Peristiwa pengunduran diri ini dikhawatirkan akan merusak lingkungan birokrasi yang solid, berintegritas, profesional, dan saling percaya. Banyaknya pejabat mundur atau dimundurkan secara halus, akan mengganggu kinerja birokrasi itu sendiri, yang dituntut solid sebagai team work untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur.
Bisa melahirkan ketidaktenangan tersendiri di birokrasi, begitu?
Betul itu. Hal ini akan mengganggu psikologis dan profesionalitas para birokrat untuk bekerja secara totalitas. Karena sistem pengembangan karier tidak memberi kepastian bagi para birokrat.
Bisa memunculkan suasana kurang kondusif?
Pastinya begitu. Suasana saling tidak percaya akan terbangun, dan ini merugikan birokrasi, Gubernur dan masyarakat yang akan dilayani oleh Pemprov Lampung.
Kalau nilai positifnya dari gaya mundur itu apa?
Pengunduran diri para pejabat eselon II itu hanya akan bernilai positif bila dilakukan secara jujur sebagai bentuk aktualisasi moral dan tanggung jawab atas kegagalan dalam menjalankan tugas dan kinerja.
Selain itu..?
Atau memang betul-betul disebabkan oleh alasan personal yang kuat. Bukan sekadar menutupi “perintah untuk mundur”.
Adanya fenomena pejabat mundur ini, menurut Anda menandakan apa?
Ini menandakan lambatnya konsolidasi birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Padahal, situasi dan kondisi menuntut hadirnya birokrasi yang terkonsolidasi dengan cepat dalam rangka menjalankan janji-janji politik ditengah situasi sosial ekonomi yang kurang baik, serta keadaan anggaran yang semakin terbatas.
Tiga minggu lagi kepemimpinan Mirza - Jihan tepat satu tahun. Terkait birokrasi, idealnya seperti apa?
Mestinya Gubernur dan Wakil Gubernur jangan lagi masih disibukkan urusan “cucuk-cabut” untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Lampung. Birokrasi sudah harus cepat. Gass poll. Hadir ditengah masyarakat.
Pejabat terakhir yang mundur selama ini mengurusi dunia kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Bagaimana bidang itu menurut Anda?
Pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung perlu diperbaiki, terutama pada arah kebijakan yang belum fokus, lemahnya kepemimpinan sektor, dan minimnya dampak nyata program. Selama ini pariwisata masih bersifat seremonial dan event-oriented, konektivitas serta akses belum terintegrasi lintas OPD.
Kalau ekonomi kreatif..?
Jujur saja, ekonomi kreatif belum diposisikan sebagai mesin nilai tambah yang menyatu dengan pariwisata.
Saran Anda terkait bidang ini?
Ke depan, harus berani mengunci prioritas kawasan, membangun pengalaman wisata berkelanjutan, memperkuat kolaborasi dengan pelaku dan komunitas kreatif, mengandalkan data dan riset dalam perencanaan, serta memperbaiki komunikasi dan promosi yang konsisten agar pariwisata dan ekonomi kreatif benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah. Bukan sekadar etalase program. (zal/inilampung)