 |
| Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan, Senin (23/2/2026) pagi, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan serta kebijakan publik di Provinsi Lampung.
Dalam orasinya, massa menyuarakan enam tuntutan kepada Pemprov Lampung dan DPRD sebagai wakil rakyat. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dan suasana demo menjadi layaknya ajang diskusi setelah Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar beserta beberapa anggota DPRD dan pejabat pemprov -diantaranya M. Firsada dan Thomas Amirico- duduk gaya lesehan di aspal guna mendengarkan aspirasi massa.
Lalu apa saja tuntutan Aliansi Lampung Melawan dalam demo "lesehan" itu?
1. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara.
2. Mewujudkan pendidikan gratis.
3. Menambah anggaran pendidikan.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
5. Memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.
6. Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai angga ran pendidikan.
Diketahui, rombongan mahasiswa itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung Ahmad Giiri Akbar, didampingi beberapa anggota DPRD seperti Lesty Putri Utami, Syukron Muchtar, Budhi Condrowati, dan lainnya
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Muchtar, yang turun langsung menemui massa aksi, menyampaikan apresiasinya terhadap mahasiswa yang tetap menyuarakan aspirasi di tengah bulan suci Ramadhan.
“Saya mengapresiasi mahasiswa yang di tengah puasa rela berpanas-panasan memperjuangkan masa depan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi sektor pendidikan, Syukron menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Ia berharap, pihak eksekutif segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi perbaikan sistem pendidikan di Provinsi Lampung.
Aksi Aliansi Lampung Melawan tersebut ditutup dengan penandatanganan enam pernyataan sikap yang disaksikan Ketua DPRD Lampung dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (zal/inilampung)