 |
| Kuala Lumpur, Malaysia (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Kamis (12/2/2026) siang, puluhan pejabat -eselon II dan III- di lingkungan Pemprov Lampung menikmati penerbangan perdana internasional dengan pesawat Airbus 320 dari Bandara Radin Inten II ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Malaysia.
Sebelum take off pukul 12.45 WIB, dilakukan acara seremoni inaugural di Bandara Radin Inten II Branti, Natar, Lampung Selatan, dipimpin Wagub Jihan Nurlela.
Mengacu pada Agenda Harian Gubernur Lampung, Kamis 12 Februari 2026, seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama diagendakan hadir pada inaugural penerbangan internasional perdana tersebut. Mulai dari Inspektur, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten, para kepala Badan, para kepala Dinas, para kepala Biro, hingga para kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemprov Lampung.
Terkait acara inaugural ini pada hari Senin (9/2/2026) lalu Sekdaprov Marindo Kurniawan mengeluarkan surat bernomor: 500.11/17/V.13/2026 bersifat: Penting, dengan Hal: Penerbangan Internasional Lampung - Kuala Lumpur. Pada surat yang ditujukan kepada 55 kepala perangkat daerah itu disampaikan: Mengingat pentingnya acara tersebut dihimbau kepada Saudara untuk turut berpartisipasi dan mensukseskan acara tersebut dengan ikut dalam inaugural dan pertemuan Gubernur Lampung dengan Kerajaan Malaysia.
Adanya "surat himbauan" itu menimbulkan kegelisahan tersendiri di kalangan kepala OPD. Karena tidak mungkin menggunakan dana APBD di era efisiensi, meski suratnya resmi dan atas nama jabatan, bukan perseorangan. Ditambah, masing-masing kepala OPD mengajak serta istri atau suami plus sekretaris atau pejabat administrator lainnya.
Sadar benar jika banyak pejabatnya "cekak", pemprov melalui Dinas Perhubungan menggandeng Bank Lampung. Menyiapkan dana talangan untuk yang membutuhkan guna ikut acara inaugural yang dilanjutkan dengan paket wisata dua hari satu malam itu.
Bagaimana mengembalikan pinjaman ke Bank Lampung? Nantinya dipotong tukin yang bersangkutan.
Setelah rencana inaugural ini "gegap gempita", muncul pernyataan bahwa tidak ada paksaan bagi pejabat ikut acara tersebut.
Terlepas dari itu; kepergian pejabat pimpinan tinggi pratama ke luar negeri tentu ada persyaratannya. Misalnya, ada pemberitahuan -atau bahkan izin- kepada Kemendagri.
Sudahkah proses itu dilakukan oleh puluhan pejabat eselon II yang berangkat ke Malaysia pada Kamis (12/2/2026) siang?
Menurut penelusuran inilampung.com, sampai Rabu (11/2/2026) petang hanya empat nama pejabat saja yang dimintakan perizinan -atau diberitahukan- ke Kemendagri akan ke luar negeri. Yaitu Wagub Jihan Nurlela, Asisten Administrasi Umum Sulpakar, Kepala Dinas Perhubungan Bambang Sumbogo, dan Kepala Biro Pemerintahan & Otda Binarti Bintang.
Dalam hal apa ke luar negeri yang disampaikan ke Kemendagri? Melakukan kunjungan kerja. Bila benar kegiatan tersebut yang dijadikan alasan: sesuai aturan harus menggunakan dana APBD, harus jelas lokus dan outputnya, dan lain sebagainya.
Lalu bagaimana "status" puluhan pejabat lain yang ikut acara "sangat penting" ke Malaysia itu? Adakah mereka mengantongi Surat Perintah Tugas (SPT) meninggalkan jam kerja selama dua hari? Seorang kepala OPD yang dihubungi Rabu (11/2/2026) malam mengaku belum mengetahui ada tidaknya SPT tersebut.
"Iya juga ya. Kalau nggak ada SPT berarti kami ngebolos kerja dong. Kena potong juga tukinku nanti," ucap pejabat yang namanya minta dirahasiakan.
Tapi, lanjut dia, jika ada SPT berarti acara yang diikuti merupakan kegiatan resmi pemerintahan.
"Kalau nggak ada SPT dengan segitu banyak pejabat pemprov nggak masuk kerja dua hari, bakal jadi masalah juga nantinya," imbuhnya.
Sementara seorang pejabat eselon II lainnya mengaku tidak berangkat ke Malaysia.
"Kebetulan sudah ada agenda kegiatan sejak lama dan Pak Sekda kan juga bilang nggak ada keharusan ikut acara inaugural itu. Selamet-lah saya. Nggak termasuk di gerbong pejabat yang rame-rame diduga ngelanggar aturan," kata pejabat itu dan tertawa ngakak. (kgm-1/inilampung)