 |
| Dr. Dedy Hermawan, pengamat politik pemerintahan dari FISIP Unila. (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Adanya puluhan pejabat Pemprov Lampung -eselon II dan III- mengikuti kegiatan inaugural penerbangan internasional perdana dari Bandara Radin Inten II ke KLIA Malaysia, Kamis (12/2/2026) siang ini menuai kritik keras pengamat politik pemerintahan dari FISIP Unila, Dr. Dedy Hermawan.
"Bagaimana logikanya, hanya buat acara inaugural puluhan pejabat sampai rela ninggalin pekerjaan dan tanggungjawabnya," kata penggiat Ruang Demokrasi (RuDem) itu.
Apalagi kata Dr. Dedy Hermawan terkait hal ini? Berikut petikan wawancara inilampung.com Kamis (12/2/2026) pagi:
Apa pendapat Anda mengenai ikut terlibatnya puluhan pejabat pemprov di acara inaugural sampai terbang ke Malaysia?
Tentu saja adanya kegiatan ini -yang diikuti puluhan pejabat- sangat disayangkan ya. Karena tidak mendesak dan urgen, apalagi sekadar acara inaugural dengan menggerakkan para pejabat eselon II dan III untuk ikut menikmati penerbangan.
Menurut Anda, yang efektif bagaimana?
Di era IT seperti saat ini, acara-acara peresmian, launching, dan sejenisnya dapat memanfaatkan media sosial. Apalagi arahan Presiden Prabowo sangat jelas: Menginstruksikan agar seluruh instansi pemerintah untuk mengutamakan efisiensi anggaran dan mengurangi kegiatan perjalanan dinas, kunjungan kerja, seminar-seminar, dan seremonial lainnya.
Kenapa di Pemprov Lampung sampai ada kegiatan seperti ini?
Sepertinya Gubernur Lampung tidak peka terhadap semangat dan arahan Presiden Prabowo itu ya, dan kurang maksimal memanfaatkan IT dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemprov.
Indikasi kekurangpekaan pemprov menangkap instruksi Presiden, seperti apa?
Kita semua kan tahu, soal inaugural jadi ramai begini kan asalnya dari adanya surat Sekda.
Maksudnya..?
Dalam surat nomor: 500.11/17/V.13/2026 yang bersifat: Penting, dengan Hal: Penerbangan Internasional Lampung - Kuala Lumpur itu kan jelas. Disampaikan bahwa: Mengingat pentingnya acara tersebut dihimbau kepada Saudara untuk turut berpartisipasi dan mensukseskan acara tersebut dengan ikut dalam inaugural dan pertemuan Gubernur Lampung dengan Kerajaan Malaysia. Tanpa disadari, surat itu menimbulkan polemik.
Apa polemiknya..?
Pertama, kegiatan ini tidaklah terlalu penting, karena sifatnya seremonial dan bisa memanfaatkan IT yang efektif dalam penyampaian pesan ke masyarakat akan adanya rute internasional ke Malaysia.
Selain itu..?
Kedua, apa makna partisipasi. Bukankah semua kegiatan dinas seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Lampung harus difasilitasi sumber daya pemprov dan tidak diperkenankan urusan dinas menggunakan dana pribadi. Apalagi informasi yang beredar, para pejabat membawa istri atau suaminya.
Polemik selanjutnya..?
Ketiga, surat yang dikeluarkan Sekda walaupun sifatnya himbauan, didalamnya mengandung makna “perintah”. Karena ada relasi kuasa atau hubungan yang sifatnya hierarki.
Konkretnya, apa penilaian Anda dengan kejadian ini?
Kebijakan dan kegiatan ini potret buruk tata kelola pemerintahan, bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance.
Sebaiknya, DPRD pro aktif mencermati kegiatan ini, yang terindikasi kuat tidak sejalan dengan instruksi Presiden, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan tidak peka dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik.
Himbauan Anda..?
Saatnya para elit pemerintahan totalitas kerja menyelesaikan masalah-masalah aktual, seperti maraknya bencana, persoalan sampah, kerusakan lingkungan, dan mengantisipasi persoalan jangka panjang.
Harusnya DPRD juga jangan diam saja ya, begitu?
Harusnya ya begitu. DPRD sebagai mitra harus memastikan bahwa Gubernur dan jajaran tetap dijalur kerja total untuk kesejahteraan rakyat Lampung.
Harapan Anda atas kejadian ini?
Harapannya, kegiatan ini menjadi perhatian dari Kemendagri. Harus dievaluasi dan diberikan teguran karena tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Melakukan inefisiensi kegiatan, paling tidak dari sisi waktu dan optimalisasi kinerja jajaran pemerintahan.
Harapan Anda lainnya?
Gubernur dan jajaran harus tegak lurus dengan arahan Presiden, karena sebagai wakil dari pemerintah pusat, Gubernur harus menunjukkan kembali kepercayaan publik dan Presiden yang saat ini tengah tergerus karena birokrasi yang masih boros dan kinerja rendah. (zal/inilampung)