.jpeg) |
| Endro S Yahman (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung harus meningkatkan perannya agar provinsi ini mempersiapkan diri sebaik mungkin menyambut era trading carbon.
Begitu dikatakan pengamat lingkungan Endro S Yahman, Minggu (8/2/2026) siang.
Peningkatan peran yang harus dilakukan DLH Lampung itu, lanjut kandidat doktor yang mantan anggota DPR RI itu, khusus tentang carbon sequestration.
"DLH mesti menyiapkan diri sebaik mungkin, termasuk terkait tata kelola di pemerintahan dengan konsep peraturan Gubernur tentang nilai ekonomi karbon," lanjutnya.
Untuk menyiapkan Lampung sebagai wilayah trading carbon, lanjut mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Pesawaran itu, dibutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Mengenai kesiapan anggaran bisa dari APBD atau investor," ucap Endro sambil menambahkan DLH perlu kolaborasi nyata dengan Dinas Kehutanan (Dishut) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Endro S Yahman menyarankan Gubernur Mirza untuk menugaskan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Lampung mengonsolidasikan strategi menyambut era trading carbon.
"Butuh proses panjang untuk mewujudkan kesiapan daerah. Karenanya perlu tata kerja yang tersistem bersama berbagai kalangan masyarakat," imbuh dia.
Sebelumnya Ketua DPW Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (ALUN) Provinsi Lampung, Helman Saleh, meminta Pemprov Lampung untuk segera menyiapkan diri menyambut era trading carbon.
 |
| Ilustrasi Perdagangan Karbon (Sumber: forestdigest.com) |
"Jangan kelamaan mikir. Segera action dengan diskusi bersama berbagai elemen masyarakat untuk mematangkan taktik dan strategi," kata Helman, Sabtu (7/2/2026) petang.
Menurutnya, dampak dari memperbaiki lingkungan hidup dan kawasan hutan akan memberi manfaat besar bagi peningkatan PAD bagi semua pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Lampung.
"Meski mempersiapkan semuanya penuh tantangan dan hambatan, tapi duitnya ada di depan mata. Bukan dari APBN atau APBD melainkan dana internasional," ujar Helman.
Mengenai asal dana yang bisa "disengget" untuk program forestisasi dan pajak karbon, Ketua DPW ALUN Lampung itu menyebut berasal dari Norwegia, World Bank, UEA, dan masih banyak lagi lainnya.
Dikatakan, selama ini sebenarnya sudah triliunan rupiah dana forestisasi dan pajak karbon yang masuk ke Indonesia. Persoalannya, Pemerintah RI tidak terbuka kemana dana tersebut dialirkan.
Untuk saat ini, tambahnya, terkait dana kerja sama rehabilitasi hutan dan lingkungan terutama terkait FOLU Net Sink, Pemprov Lampung hanya mendapat alokasi dana sekitar Rp3 miliar pada tahun 2024 dan dilaksanakan oleh beberapa NGO lingkungan hidup dan hutan.
Guna memaksimalkan kesiapan menyambut trading carbon, Helman Saleh menyarankan kepada Pemprov untuk segera melakukan pemetaan. Selain itu, tanam kembali hutan tropis, mangrove, hutan konservasi, dan pengelolaan sampah yang menumpuk. Hingga Lampung bisa mendapatkan uang dari trading carbon. (zal/inilampung)