.jpeg) |
| Gubernur Rahmat Mirzani Djausal |
INILAMPUNGCOM - Ada persoalan serius di Pemprov Lampung. Kamis (5/2/2026) siang ini Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengumpulkan seluruh pimpinan pejabat tinggi pratama atau eselon II.
Kegiatan yang diagendakan dimulai pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung ini terkesan "serem". Mengapa begitu? Karena di dalam Agenda Harian Gubernur Lampung, Kamis 5 Februari 2026, terdapat catatan.
Apa bunyi catatannya: Seluruh kepala organisasi perangkat daerah hadir langsung dan tanpa pendamping.
Adanya catatan di dalam Agenda Harian Gubernur itu, menurut seorang kepala OPD yang dihubungi melalui telepon, menunjukkan bila ada hal ekstra urgent yang akan disampaikan Gubernur Mirza.
"Adanya catatan kayak gitu biasanya karena Gubernur mau sampein hal-hal yang ekstra strategis, urgent, dan silent. Hanya khusus eselon II aja yang perlu tahu," kata pejabat yang juga akan hadir dalam kegiatan itu.
Memangnya apa kegiatannya? Menukil dari Agenda Harian Gubernur Lampung, kegiatan yang tampak "serem" itu tidak lain adalah rapat koordinasi optimalisasi aset inovasi layanan, jasa, dan inovasi kerja sama.
Dituliskan dalam Agenda Harian Gubernur Lampung, rakor itu diikuti Gubernur Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Inspektur Bayana, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Administrasi Umum Sulpakar, para kepala badan, kepala dinas, kepala biro, dan kepala satuan kerja di lingkungan Pemprov Lampung.
Menurut prediksi seorang kepala OPD, dalam rakor optimalisasi aset inovasi layanan, jasa, dan inovasi kerja sama itu Gubernur Mirza akan kembali menekankan pentingnya setiap OPD memanfaatkan aset yang ada guna mendulang PAD.
Sebagaimana diketahui, pada rapat koordinasi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Lampung tanggal 5 Januari 2026 lalu, Gubernur Mirza mengungkap realita, bahwa APBD 2026 secara de facto menanggung beban APBD 2025, ruang fiskal OPD menyempit karena realokasi wajib tanpa penambahan pagu, dan risiko penurunan kualitas output program jika tidak dikendalikan dengan ketat.
Terkait dengan kondisi APBD 2026 yang merupakan APBF survival-konsolidatif dengan fokus menjaga layanan dasar dan program prioritas strategis itu, Gubernur Mirza meminta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk melakukan tiga hal. Yaitu:
1. Kurangi kegiatan-kegiatan seremonial.
2. Pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki nilai dan dampak kebetmanfaatannya untuk masyarakat Lampung.
3. OPD harus berpikir untuk mencari potensi PAD, bagaimana memaksimalkan aset yang ada di OPD dapat menghasilkan PAD.
Tampaknya, rakor siang ini yang langsung dipimpin Gibernur Mirza terkonsentrasi dalam persoalan maksimalisasi aset OPD guna mendulang PAD. (zal/inilampung)