Penulis: Bahlil Lahadalia
Ketua Umum DPP Partai Golkar
IDUL FITRI artinya kembali pada fitrah, yaitu keaslian yang suci atau kesucian wang asli. Setiap manusia me-miliki fitrah, bakat alami yang Hianugerahkan Tuhan untuk mengenali mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Ini merupakan dimensi pertama Idul Fitri, yaitu kesucian atau kesalehan.
Namun, Idul Fitri juga ber-arti hari raya makan. Pada hari aya ini umat Islam bukan ha-nya diperbolehkan, melainkan diseyogiakan untuk makan-ma-kan, bergembira, dan berbahagia setelah berpuasa sebulan Denuh. Umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok se-berat 2,5 kilogram per jiwa agar Fakir miskin juga dapat berpesta Hengan penuh kegembiraan. Ini dimensi kedua Idul Fitri, yaitu kemakmuran.
Jika dimensi kesucian bersi fat individual, privat, dan ritual, maka dimensi kemakmuran bersifat publik dan sosial. Ke-salehan ritual tidak sempurna jika tidak diikuti kesalehan so-sial. Oleh karena itu, dalam ru-kun Islam yang lima, di samping jaran yang berdimensi ritual seperti shalat, puasa, dan haji, terdapat pula kewajiban yang Derdimensi sosial, yaitu zakat Fitrah dan zakat mal sebesar 2,5 persen dari seluruh harta keka-yaan setiap orang yang besarnya sudah mencapai jumlah tertentu (nisab) dan sudah dimiliki dalam masa tertentu pula haul).
Sebagai aktivis sejak muda hingga menjadi orang politik yang berada di dalam kekua-saan, yang berasal dari keluarga lapisan bawah di pelosok dae-ah terpencil dan menjalani kehidupan yang sangat berat, saya selalu terobsesi akan kemakmuran rakyat dan kesejahtera-an umum. Sejak usia dini, sudah biasa bagi saya mendengar keluhan, ketidakpuasan, protes, dan kemarahan atas situasi be-lum terwujudnya kemakmuran. Dari dulu hingga hari ini, masih banyak suara dari berbagai ka-langan yang mempertanyakan arah politik kemakmuran rak-yat. Demokrasi dipertanyakan seraya dikaitkan dengan belum terwujudnya pengelolaan keka-yaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Kerisauan ini terasa semakin dalam justru ketika ideologi Pancasila tampak semakin ko-koh secara formal dalam kehi-dupan politik dan kenegaraan, tetapi hanya sebatas lapisan ku-lit luar. Secara substansial, im-plementasi nilai-nilai Pancasila belumlah nyata dan kokoh. Ni-lai-nilai Pancasila belum hidup dan bekerja dalam praktik po-litik karena para aktornya be-lum sepenuhnya mampu me-nyubstansikan prinsip-prinsip nya akibat berbagai kendala dan hambatan.
Kehidupan politik kini telah berkembang menjadi sangat li-beral, seolah tercerabut dari akar budaya bangsa, dengan ke-bebasan yang nyaris tanpa batas dan melupakan kemakmuran rakyat. Politik biaya tinggi men-jadikannya semakin oligarkis dan plutokratis, ketika hanya orang-orang tertentu yang pu-nya akses kekuasaan. Kekayaan materi telah menjadi kriteria utama rekrutmen politik. Seba-gian kalangan bahkan meng idap dan menyebarluaskan skeptisisme, pesimisme, dan apatisme terhadap keadaan.
Dalam menjalani mandat po-litik di suasana seperti ini, ni-lai-nilai agama sebagaimana yang termanifestasi pada Idul Fitri menjadi pesan "ratu adil" yang mesianistik. Dua dimensi kesucian dan kemakmuran Idul
Fitri menjelma menjadi "teolo-gi kesucian" dan "teologi ke-makmuran" bagian dari nilai-nilai agama yang memandu para politisi dalam menjalani mandatnya. Keduanya bukan berakhir setelah Idul Fitri, me-lainkan menjadi awal perjuangan mewujudkan kesalehan ritu-al menjadi kesalehan sosial un-tuk sebesar-besarnya kemak muran rakyat. Teologi kesucian berlanjut ke "kesucian politik" dan teologi kemakmuran secara berlanjut ke "politik ke-makmuran".
Idul Fitri mengandung hik-mah untuk menuntun kita ke depan. Dimensi kesalehan, ke-sucian, dan kemakmuran Idul Fitri harus menjadi iman dalam perbuatan. Itu-berarti terus-menerus, mengalir tanpa henti, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Kata ini menggambarkan kon-sistensi dalam beribadah, bekerja, dan berusaha untuk me-wujudkan kesalehan, perdamai-an, dan kemakmuran sebagai mana yang diajarkan dalam iba-dah puasa dan hari Idul Fitri. Dengan kata lain, terjadi proses transformasi dari kesalehan ri-tual ke kesalehan sosial dan dari teologi kemakmuran yang eso-terik ke politik kemakmuran yang eksoterik.
Kesalehan dan kemakmuran harus dipandang sebagai kon-sep kembar. Politik Indonesia harus diarahkan untuk mema-jukan kemakmuran rakyat se-bagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Para politisi dan penyelenggara ne-gara harus menjalani mandat-nya dengan nilai-nilai kesaleh-an sekaligus kemakmuran yang dibimbing nilai-nilai agama.
Kekuasaan memang penting dalam kerja politik-karena dengan kekuasaan, kesempatan mewujudkan cita-cita terbuka lebar. Namun, berpolitik yang dibimbing kesalehan dan ke-makmuran menempatkan kekuasaan bukan sebagai segala-nya. Politik adalah kerja keba-jikan, bukan sekadar karier duniawi. Politik adalah panggilan untuk mewujudkan kebajikan tertinggi, yaitu aktivisme keba-jikan. Pemahaman ini melahir-kan kesadaran bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang da-lam piramida kekuasaan, se-makin besar pula tanggung ja-wabnya.
Dalam perspektif ini, par-tai-partai politik harus paling merasa bertanggung jawab. Se-bagai pilar demokrasi, partai politik menduduki posisi sen-tral penentu arah kehidupan bernegara dan paling bertang-gung jawab atas kehidupan de-mokrasi untuk sebesar-besar-nya kemakmuran rakyat.
Politik harus dimaknai seba-gai upaya mewujudkan "kebaik-an tertinggi" (summum bonum) dalam kehidupan manusia. Ke-makmuran rakyat adalah tu-juan yang paling diinginkan da-lam kerja-kerja politik. Peme-nuhan kewajiban yang berasal dari hati nurani adalah bagian dari summum bonum itu sen-diri. Tuhan memberikan tekad batin yang kuat untuk bertin-dak atas dasar kewajiban dan keutamaan itulah moral yang murni, itulah politik kesucian, itulah kesucian politik.
Pada titik ini, politik yang telah mengembara terlalu jauh harus dikembalikan pada fit-rahnya, yaitu politik yang suci. Politik Indonesia wajib dikem-balikan ke dimensi kefitrahan dan politik kemakmuran rak-yat. Partai politik harus dibela bersama untuk kembali meng-utamakan "bina jiwa"-menjadi politik yang dibimbing nilai-ni-lai agama dan dipandu Pancasi-la, berkomitmen pada kemak-muran rakyat sebagai misi yang suci. Dengan kata lain, politik yang dikembalikan pada fitrah-nya untuk diabdikan bagi se-besar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah politik kemak-muran.
Semoga