Oleh, Endriyono
Penulis Buku Kumpulan Esai; ‘Zaman Gilded sampai Keranjingan Judi Online’
Wajah pasar tradisional dan ritel modern kita saat ini sedang merekam potret kepedihan yang nyata. Istilah "paceklik" kini tidak lagi hanya merujuk pada gagal panen di sektor pertanian, melainkan telah bergeser menjadi fenomena ekonomi perkotaan yang menyesakkan.
Kita sedang menyaksikan sebuah kontradiksi yang menyesakkan. Dimana harga komoditas pokok seperti telur, daging ayam, hingga plastik kemasan melonjak drastis, sementara di sisi lain, kantong masyarakat kian menipis akibat pendapatan yang terus menurun atau bahkan hilang.
Fenomena ini diperparah oleh kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang, meski mulia secara visi, menciptakan tekanan suplai di pasar umum. Atawa justru naiknya harga sembako di pasar justru karena MBG?
Di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk ini, sejauh mana edukasi konsumen mampu menjadi suar penyelamat? Setidaknya, sebagai harapan dan pencerahan untuk hidup yang lebih bermartabat. Tulisan ini coba saya fokuskan pada hal itu. Bahwa menurut kajian Bank Indonesia, MBG secara simultan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendorong bertambahnya pendapatan warga, memutus rantai pasok sembako yang selama ini hanya dikuasai segelintir tengkulak nakal, namun ada yang terlupakan, mayoritas warga tidak menerima MBG, apakah anak-anak yang mendapat jatah MBG itu meringankan keluarga atau justru sebaliknya. Terutama, jika membuat sembako di pasaran menjadi mahal dan tak terjangkau dalam belanja rumah tangga.
Pada soal telur misalnya, jika kita membedah isi dapur masyarakat kelas menengah ke bawah, telur adalah pertahanan terakhir untuk asupan nutrisi keluarga. Namun, ketika pemerintah menarik suplai dalam skala masif untuk kebutuhan jutaan porsi MBG, hukum supply and demand bekerja dengan kejam. Pengetatan pasokan menyebabkan harga telur melambung di saat upah buruh stagnan dan sektor informal lesu. Bagi seorang ibu rumah tangga yang pendapatannya menurun, kenaikan harga telur bukan sekadar angka di label harga, melainkan keputusan sulit antara memangkas porsi makan atau meniadakan protein sama sekali.
Kondisi ini semakin gelap, keluhan warga bukan hanya soal telur. Melainkan dengan lonjakan harga plastik, yang meningkat sampai lebih seratur persen dari harga semula. Plastik bukan sekadar pembungkus; ia adalah urat nadi UMKM kuliner. Ketika harga bahan baku naik, pedagang kecil yang pendapatannya sudah tergerus pandemi dan krisis global kini terhimpit di antara menaikkan harga yang akan mengusir pembeli yang juga sedang "paceklik", atau mempertahankan harga dengan risiko gulung tikar. Di sini, George Akerlof dalam The Market for "Lemons" (1970) mengingatkan kita bahwa dalam situasi penuh ketidakpastian, konsumen seringkali kehilangan arah karena minimnya informasi jujur tentang struktur harga.
Lantas, bagaimana menjadi konsumen yang berdaya saat pendapatan terus melandai? Edukasi konsumen tidak boleh lagi hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi strategi bertahan hidup (survival strategy). Meminjam teori ekonomi rumah tangga Gary Becker dalam A Treatise on the Family (1981), dalam masa paceklik, rumah tangga harus berubah menjadi unit produksi yang sangat efisien. Setiap butir beras dan tetes minyak harus dikelola dengan presisi tinggi. Edukasi harus mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi minimalis dan manajemen input yang ketat demi memastikan keberlanjutan nutrisi tanpa menguras sisa tabungan yang ada.
Pemberdayaan ini juga mencakup literasi mengenai substitusi pangan. Ketika telur dan ayam menjadi barang mewah karena serapan program pemerintah, konsumen harus dibekali pengetahuan tentang protein alternatif yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Namun, pemerintah juga memikul tanggung jawab moral untuk memberikan panduan paralel agar program nasional tidak menjadi "pemangsa" bagi piring masyarakat jelata.
Langkah berikutnya yang perlu ditempuh pemerintah adalah mengubah beban biaya plastik menjadi momentum keberlanjutan. Icek Ajzen dalam The Theory of Planned Behavior (1988) menekankan pentingnya "persepsi kontrol". Dengan membawa wadah sendiri, contohnya ketika belanja, konsumen tidak hanya membantu lingkungan, tetapi secara sadar mengambil kendali atas pengeluaran mereka dengan meniadakan biaya bungkus yang kini kian mahal. Ini adalah bentuk perlawanan kecil terhadap inflasi.
Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan masyarakat berjuang sendirian di tengah keterbatasan kognitif mereka. Richard Thaler dan Cass Sunstein (2008) melalui teori Nudge menyarankan agar pemerintah berperan sebagai arsitek pilihan yang mempermudah rakyat mengambil keputusan benar di masa sulit. Misalnya, dengan menyediakan pasar murah yang lokasinya mudah diakses atau memberikan informasi harga yang transparan untuk mencegah permainan spekulan.
Akhirnya, "paceklik" bukan hanya ujian bagi isi dompet, tetapi ujian bagi solidaritas ekonomi kita.
Konsumen yang cerdas di masa krisis adalah mereka yang tidak hanya tahu haknya, tetapi mampu beradaptasi melalui komunitas belanja bersama untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat (Consumer Empowerment).
Kita harus beralih dari sikap pasrah menjadi gerakan kesadaran kolektif. Tanpa literasi ekonomi yang tajam dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, konsumen hanya akan menjadi korban dari badai ekonomi yang tak kunjung reda. Saatnya kita berdaya, bukan sekadar bertahan.
Musim paceklik yang dalam terminologi masyarakat desa adalah ketika masa sulit, biasanya ditandai dengan beberapa pekan seusai tanam padi. Dimana sawah belum menghasilkan sementara lumbung sisa panen sudah habis, di situ warga desa yang permai, yang hidup di hamparan indah padi menghijau, justru rumah tangga mereka krisis pangan.
Dan kini, masyarakat perkotaan seolah punya terminologi baru soal paceklik. Yaitu, ketika anak-anak mereka mendapat MBG, justru keluarganya tak mampu belanja sembako secara layak. (*)
*Penulis pemerhati sosial dan ekonomi, domisili di Bandarlampung