INILAMPUNGCOM --- Sampai saat ini, realisasi program unggulan Presiden Prabowo berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung masih sering menuai masalah. Utamanya terkait menu yang acapkali jauh dari standar bahkan dalam kondisi basi.
Mengapa hal itu masih terjadi? Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung, Achmad Hery Setiawan, akhirnya membuka kartu kendala selama ini hingga program MBG belum maksimal.
Apa kendalanya? "Prinsipnya ada dua, yaitu skema menu dan ketersediaan bahan baku," kata Kepala KPPG Lampung, Achmad Hery Setiawan, usai RDP dengan Komisi II DPRD Lampung, Senin (20/4/2026) kemarin.
Diuraikan, terbatasnya tenaga juru masak (chef) bersertifikat merupakan faktor yang memengaruhi penyusunan menu MBG. Hal ini berdampak pada pemilihan bahan baku yang belum sepenuhnya optimal.
"Kita coba dengan skema menu, memang ada keterbatasan kemampuan dari chef bersertifikat, sehingga ada bahan baku tertentu yang sulit untuk diakomodasi," urai Achmad Hery Setiawan sebagaimana dikutip dari lampungrilis.id.
Dalam kondisi seperti ini, Kepala KPPG Lampung itu hanya bisa berharap, skema menu MBG dapat terus diperbaiki dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal yang melimpah.
Menurut dia, Lampung memiliki sumber daya lokal yang melimpah. Misalnya di sektor hasil perikanan.
"Kita punya udang, punya ikan yang banyak. Ini sebenarnya potensi besar, tapi belum sepenuhnta teroptimalkan," ucap Achmad Hery Setiawan.
Selain dua kendala serius terkait SDM, menurutnya, ada tantangan lain yang juga harus dicarikan solusi.
Apa itu? Tidak lain terkait distribusi bahan baku yang wilayahnya berjauhan akibat kondisi geografis daerah Lampung.
"Akibatnya, harga bahan baku menjadi tinggi dan belum meratanya pasokan bahan baku di sejumlah daerah," kata dia sambil menambahkan kemampuan ekonomi lokal belum sepenuhnya mendukung ketersediaan bahan baku.
Mengatasi itu semua, Kepala KPPG Lampung berencana di 2026 ini melibatkan BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan Gapoktan untuk bersama-sama memberdayakan potensi bahan baku lokal.
Dana Rp1,1 Triliun Satu Bulan
Sebelumnya, inilampung.com menulis, besarnya anggaran pemerintah pusat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Provinsi Lampung sekitar Rp1,1 triliun perbulannya.
Sejauhmana dampaknya bagi petani dan perkembangan ekonomi daerah? Itulah yang masih dihitung oleh DPRD Lampung melalui Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar program MBG benar-benar menjadi pengungkit ekonomi daerah, khususnya bagi petani di Lampung.
Hal itu disampaikan Ahmad Basuki saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026) siang.
Menurut legislator asal PKB itu, program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membawa potensi besar sebagai insentif fiskal bagi daerah, meski aliran anggaran tidak melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini luar biasa. Kita melihat ini sebagai insentif fiskal di tengah efisiensi birokrasi. Ada gelontoran anggaran dari APBN ke BGN yang diturunkan ke masing-masing dapur. Di Lampung diperkirakan ada 1.120 SPPG, dengan perputaran anggaran sekitar Rp1,1 triliun perbulan,” ujar Abas -panggilan beken Ahmad Basuki.
Dijelaskan, besarnya kucuran anggaran tersebut harus mampu ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Terkait hal itu, mantan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur itu menegaskan bahwa Komisi II DPRD Lampung saat ini tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah, agar dapat dirancang strategi optimalisasi dampaknya.
Maksudnya? “Kami sedang menghitung berapa jumlah dapur dan berapa nilai anggaran yang benar-benar masuk ke Lampung. Dari situ kita ingin create nilai tambah untuk petani kita,” lanjutnya.
Ahmad Basuki menyebut, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan, seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang didominasi sektor pertanian, ia menilai, efek berganda (multiplier effect) program ini seharusnya bisa lebih besar dibanding daerah lain.
“Kalau kita bandingkan secara apple to apple, Lampung ini mayoritas petani. Jadi, ketika ada anggaran besar masuk, ini harusnya bisa dioper dan dikolaborasikan agar kesejahteraan petani meningkat,” tegasnya.
Diingatkan agar pengadaan bahan baku MBG tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar, karena dinilai bertentangan dengan semangat program.
“Kita semaksimal mungkin jangan pakai produk dari luar daerah. Sangat disayangkan kalau anggaran besar ini justru lari ke produk pabrikan. Harusnya ini berpihak ke petani lokal,” tambahnya. (zal/inilampung)