INILAMPUNGCOM --- Anggaran pemerintah pusat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang "jor-joran". Untuk Provinsi Lampung, kucurannya sekitar Rp1,1 triliun perbulannya.
Sejauhmana dampaknya bagi petani dan perkembangan ekonomi daerah? Hal itulah yang masih dihitung oleh DPRD Lampung melalui Komisi II.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar program MBG benar-benar menjadi pengungkit ekonomi daerah, khususnya bagi petani di Lampung.
Hal itu disampaikan Ahmad Basuki saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026) siang.
Menurut legislator asal PKB itu, program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membawa potensi besar sebagai insentif fiskal bagi daerah, meski aliran anggaran tidak melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini luar biasa. Kita melihat ini sebagai insentif fiskal di tengah efisiensi birokrasi. Ada gelontoran anggaran dari APBN ke BGN yang diturunkan ke masing-masing dapur. Di Lampung diperkirakan ada 1.120 SPPG, dengan perputaran anggaran sekitar Rp1,1 triliun perbulan,” ujar Abas -panggilan beken Ahmad Basuki.
Dijelaskan, besarnya kucuran anggaran tersebut harus mampu ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Terkait hal itu, mantan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur itu menegaskan bahwa Komisi II DPRD Lampung saat ini tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah, agar dapat dirancang strategi optimalisasi dampaknya.
Maksudnya? “Kami sedang menghitung berapa jumlah dapur dan berapa nilai anggaran yang benar-benar masuk ke Lampung. Dari situ kita ingin create nilai tambah untuk petani kita,” lanjutnya.
Ahmad Basuki menyebut, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan, seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang didominasi sektor pertanian, ia menilai, efek berganda (multiplier effect) program ini seharusnya bisa lebih besar dibanding daerah lain.
“Kalau kita bandingkan secara apple to apple, Lampung ini mayoritas petani. Jadi, ketika ada anggaran besar masuk, ini harusnya bisa dioper dan dikolaborasikan agar kesejahteraan petani meningkat,” tegasnya.
Diingatkan agar pengadaan bahan baku MBG tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar, karena dinilai bertentangan dengan semangat program.
“Kita semaksimal mungkin jangan pakai produk dari luar daerah. Sangat disayangkan kalau anggaran besar ini justru lari ke produk pabrikan. Harusnya ini berpihak ke petani lokal,” tambahnya.(zal/inilampung)