 |
| Ardito Wijaya meninjau perbaikan jalan pinjam dana dari PT SMI (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) -lembaga pembiayaan bentukan Kementerian Keuangan RI- menjadi "penyelamat" bagi tujuh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Karena berkat kucuran pinjaman yang diberikan, aktivitas pemerintahan dan pembangunan masih bisa berjalan.
Mengacu pada Laporan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) per 31 Desember 2025, sedikitnya Rp300 miliar -tepatnya Rp300.326.611.467- uang lembaga pembiayaan milik pemerintah itu yang masih tabur di Provinsi Lampung untuk "menghidupi" aktivitas pemerintahan dan pembangunan di enam kabupaten dan satu kota dengan status sebagai pinjama.
Dikutip dari kupastuntas.co pada Selasa (7/4/2026) siang, keenam pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota yang dipinjami PT SMI dan hingga tahun 2026 ini masih memiliki kewajiban membayar utangnya adalah:
1. Pemkab Lampung Tengah. Sampai tahun 2025 masih berutang Rp81.796.777.370.
2. Pemkot Bandarlampung. Sampai tahun 2025 masih memiliki utang sebesar Rp65.509.182.386.
3. Pemkab Tulang Bawang Barat. Sampai tahun 2025 masih memiliki utang Rp38.576.915.714.
4. Pemkab Lampung Selatan. Sampai tahun 2025 masih berutang Rp33.239.394.647.
5. Pemkab Lampung Utara. Sampai tahun 2025 masih punya utang sebesar Rp32.727.378.840.
6. Pemkab Tanggamus. Sampai tahun 2025 masih memiliki utang sebesar Rp32.094.232.946.
7. Pemkab Lampung Barat. Sampai tahun 2025 masih berutang Rp16.382.729.564.
Sementara, Pemprov Lampung berutang ke Bank Jawa Barat (BJB) pada tahun 2026 ini sebesar Rp1 triliun. Penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 17 ruas jalan.
Dan Pemkab Tulang Bawang meminjam ke Bank Lampung pada tahun 2026 ini sebesar Rp43 miliar. Dana pinjaman tersebut juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan. (zal/inilampung)