Oleh: Mursaidin Albantani, ST
Setiap tahun, negara merayakan pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka yang membanggakan. Namun di balik grafik yang menanjak itu, ada jutaan buruh yang justru berjalan di tempat—bahkan mundur. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pertumbuhan berjalan, kesejahteraan tertinggal.
Buruh Fondasi Ekonomi
Buruh adalah penggerak utama ekonomi. Mereka yang memastikan produksi berjalan, distribusi tidak terhenti, dan pembangunan terus berlangsung. Namun dalam praktiknya, buruh justru sering diposisikan sebagai variabel biaya yang harus ditekan. Di sinilah kontradiksi paling mendasar: buruh dibutuhkan, tetapi tidak dimuliakan.
Pandangan ini bukan hal baru. Karl Marx telah lama mengingatkan bahwa relasi antara pemilik modal dan buruh cenderung timpang. Dalam sistem yang berorientasi pada akumulasi keuntungan, tenaga kerja kerap diperlakukan sebagai instrumen produksi, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat.
Lampung sebagai Cermin Daerah
Gambaran ini terlihat jelas di daerah, termasuk Lampung. Data ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 40 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian—sektor dengan produktivitas rendah dan perlindungan minim. Di saat yang sama, sebagian besar pekerja berada di sektor informal yang tidak menjamin kepastian kerja maupun perlindungan sosial.
Persoalan utama terletak pada upah. Upah Minimum Provinsi Lampung 2025 berada di kisaran Rp2,89 juta. Di beberapa daerah, seperti Bandarlampung, angkanya sekitar Rp3,3 juta. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak yang diperkirakan mencapai Rp3,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan, terlihat adanya kesenjangan yang nyata.
Selisih antara upah dan kebutuhan hidup layak bukan sekadar angka statistik. Ia menjelma menjadi tekanan hidup sehari-hari. Buruh dipaksa menambah jam kerja, mencari penghasilan tambahan, atau mengurangi kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan dan Posisi Tawar
Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Sebagian besar buruh di Lampung masih berpendidikan dasar. Ini berimplikasi langsung pada lemahnya posisi tawar di pasar kerja. Buruh menjadi mudah digantikan dan sulit menuntut perbaikan kondisi.
Negara sebenarnya telah menyediakan kerangka regulasi. Namun persoalannya terletak pada implementasi dan arah kebijakan. Fleksibilitas pasar kerja yang semakin diperluas tidak selalu diimbangi dengan penguatan perlindungan tenaga kerja. Sistem kerja kontrak dan outsourcing justru memperlemah kepastian kerja.
Pertumbuhan tanpa Keadilan
Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi yang terlalu menekankan pertumbuhan berisiko mengabaikan aspek keadilan. Padahal, seperti diingatkan oleh Mohammad Hatta, kemajuan ekonomi seharusnya berakar pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar akumulasi angka.
Karena itu, pendekatan terhadap buruh perlu dikoreksi. Upah minimum harus benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak, bukan sekadar hasil kompromi. Pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat, terutama di sektor informal.
Di sisi lain, investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Lebih jauh, buruh perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga harus memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri.
Penutup: Fondasi yang Rapuh
Lampung menunjukkan bahwa persoalan buruh bukan sekadar isu lokal, melainkan cerminan masalah nasional. Ketimpangan antara peran strategis buruh dan kondisi hidup mereka masih lebar.
Selama kesenjangan ini tidak dijawab secara serius, pembangunan akan terus berjalan di atas fondasi yang rapuh. Dan selama itu pula, buruh akan tetap menjadi penopang utama ekonomi—tanpa pernah benar-benar menikmati hasilnya. *Penulis pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, tinggal d Pesawaran.