 |
| Demo ratusan mahasiswa gabungan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Sejak lama beredar rumor jika banyak anggota DPRD di Provinsi Lampung lebih "siwek" -sibuk nggak karu-karuan- mengurus dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelolanya ketimbang bertugas sebagai wakil rakyat, namun baru Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pringsewu yang berani secara terbuka mengkritiknya.
Itulah yang mencuat dari aksi demo ratusan mahasiswa gabungan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu bersama sejumlah Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) hari Jum'at (22/5/2026) lalu di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu.
Aksi ratusan mahasiswa Muhammadiyah itu memang juga menyuarakan kritik terhadap "lembonnya" kinerja pemerintah dan penempatan pejabat yang terkesan asal-asalan, tetapi sorotan terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih nyaring.
Mahasiswa menilai, keterlibatan anggota DPRD sebagai pengelola dapur MBG berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Untuk diketahui, aksi demo ratusan mahasiswa Muhammadiyah itu dimulai di halaman Kantor Bupati Pringsewu dan diakhiri di Gedung DPRD. Dengan membawa bendera organisasi, spanduk, dan poster bernada kritik, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi tentang kondisi pembangunan daerah yang dianggap belum menunjukkan kemajuan nyata.
Suasana sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba masuk ke area Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Aparat gabungan dari Polres Pringsewu bersama Satpol PP, langsung membentuk pagar betis dan melakukan pengawalan ketat guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Di tengah terik matahari, mahasiswa terus menyuarakan tuntutan mereka. Kritik paling tajam diarahkan pada dugaan adanya anggota DPRD yang ikut mengelola dapur program MBG. Mahasiswa menilai, kondisi itu menciderai fungsi pengawasan legislatif.
Sekretaris Umum PC IMM Cabang Pringsewu, Siti Masdianti, menegaskan, DPRD seharusnya menjadi pengawas jalannya program pemerintah, bukan justru terlibat langsung dalam pengelolaannya.
“Ini tidak boleh kita biarkan. DPRD adalah mata rakyat dalam pengawasan, lalu siapa yang akan mengawasi bila anggota DPRD ikut bermain,” tegasnya saat berorasi di hadapan massa.
Beberapa peserta aksi mengaku memang sengaja mengangkat dugaan banyaknya anggota DPRD di Lampung yang menjadi "pemilik dapur" MBG, baik secara langsung maupun tidak.
"Kami selama ini menunggu kalau ada OKP Kemahasiswaan yang mau mengangkat dugaan banyaknya anggota DPRD di Lampung yang bermain dalam program MBG. Namun karena belum ada juga, kami dari Pringsewu yang mengangkatnya. Ini demo inspiratif buat seluruh aktivis mahasiswa di Lampung agar bersama-sama mengkritisi dugaan banyaknya anggota DPRD bermain di MBG," kata aktivis IMM yang tidak mau dituliskan namanya itu.
Ditambahkan, sudah saatnya seluruh OKP Kemahasiswaan di Lampung untuk bersama-sama membongkar praktik tidak elok yang dilakukan anggota DPRD dalam program MBG.
"Kami sedang melengkapi data terverifikasi siapa saja anggota DPRD se-Lampung yang diduga bermain di dapur MBG. Nanti pada saatnya akan kami ledakkan dari Pringsewu," tambah dia.
Menurut penelusuran inilampung.com, rumor banyaknya anggota DPRD di Lampung mengelola dapur MBG bukan tanpa alasan. Karena banyak partai besar yang "mendapat jatah" titik dapur MBG. (zal/inilampung)