Oleh : Majid Lintang
Pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional beberapa hari lalu, terdengar seperti campuran ceramah ekonomi, pidato perang, dan ancaman halus untuk para konglomerat yang terlalu kreatif mengakali pajak. Suaranya berapi-api. Kalimatnya keras. Angkanya bikin mata berkedip dua kali.
Rp15.400 triliun.
Angka sebesar itu kalau ditulis nolnya bisa membuat kalkulator masuk angin. Itu uang yang, menurut Presiden, bocor dari praktik under invoicing dan transfer pricing para eksportir sumber daya alam selama 22 tahun terakhir.
Masalahnya, pidato yang dimaksudkan membakar semangat nasionalisme ekonomi itu justru membakar IHSG. Bursa Efek Indonesia seperti mendengar alarm kebakaran. Begitu Presiden selesai bicara, pasar langsung lari tunggang-langgang. IHSG jatuh lebih cepat daripada janji diskon tanggal kembar.
Investor tampaknya bukan tidak cinta tanah air. Mereka cuma alergi pada dua hal: ketidakjelasan dan aroma masa lalu.
Dan sayangnya, pidato itu mengandung keduanya.
Prabowo menawarkan ide perdagangan satu pintu melalui BUMN SDA. Semua ekspor SDA—dari batu bara, sawit, minyak, hingga mineral—akan lewat satu gerbang. Tujuannya terdengar patriotik: menghentikan pengusaha nakal yang selama ini menggerogoti negara lewat permainan angka ekspor.
Logikanya sederhana. Kalau semua barang lewat satu pintu, lebih gampang diawasi. Seperti ibu kos yang menaruh kursi dekat gerbang supaya tahu siapa yang pulang jam tiga pagi.
Tetapi di republik ini, istilah “satu pintu” punya sejarah yang agak traumatis. Orang langsung teringat pada BPPC zaman Tommy Soeharto. Dulu, semua cengkeh petani wajib lewat satu tangan. Dan tangan itu kebetulan milik anak presiden.
Di negeri yang ingatannya pendek soal pelajaran sejarah tapi panjang soal aroma nepotisme, pasar langsung curiga. Belum apa-apa, bayangan “monopoli rasa Orde Baru” sudah beterbangan seperti nyamuk habis hujan.
Padahal bisa jadi niat Prabowo memang serius memberantas maling berdasi.
Karena kalau angka Rp15.400 triliun itu benar, ini bukan lagi kebocoran. Ini pipa Pertamina bocor di tengah laut lalu dibiarkan 22 tahun sambil semua orang pura-pura tidak mencium bau bensin.
Coba bayangkan. Dengan uang sebanyak itu, Indonesia bisa membangun jalur kereta cepat hampir 19 ribu kilometer. Bukan cuma Jakarta-Bandung. Kita mungkin sudah bisa naik kereta cepat dari Aceh ke Papua sambil pesan kopi Toraja di gerbong restorasi.
Tapi kenyataannya, negeri ini seperti ember titanium mahal dengan dasar berlubang. Airnya terus diisi rakyat lewat pajak, royalti, dan sumber daya alam. Namun sebelum penuh, isinya sudah rembes ke mana-mana.
Yang menarik, Presiden terdengar sangat yakin soal modus para eksportir ini. Mereka disebut memainkan under invoicing: nilai ekspor sengaja dilaporkan lebih kecil supaya pajak dan kewajiban lain ikut mengecil.
Lucunya, menurut sejumlah pengamat perdagangan internasional, buyer luar negeri justru sering tidak mau ikut bermain invoice palsu. Mereka takut hukum di negara mereka lebih galak daripada hukum kita. Jadilah yang licin justru pemain domestik sendiri.
Ini memang ironis khas Indonesia.
Di luar negeri, orang takut masuk penjara karena manipulasi angka. Di sini, manipulasi angka kadang malah dianggap bakat kewirausahaan.
Persoalannya sekarang sederhana: siapa pelakunya?
Kalau pemerintah punya angka kerugian superpresisi sampai ribuan triliun, mestinya pemerintah juga punya daftar nama. Data ekspor ada. Bea cukai ada. Rekening transaksi ada. Negara tujuan ekspor ada. Tinggal pertanyaannya: ada keberanian atau tidak?
Sebab publik mulai lelah dengan tradisi lama republik ini: malingnya disebut ramai-ramai, tapi namanya disensor seperti hantu di acara uji nyali.
Kalau memang ada konglomerat yang mencuri uang negara lewat manipulasi ekspor, umumkan saja. Jangan cuma bikin pidato gagah di podium lalu pasar disuruh menebak-nebak sendiri.
Karena pasar saham itu makhluk sensitif. Ia lebih penakut daripada cicak jatuh di ruang tamu. Sedikit aroma ketidakjelasan saja, langsung panik berjamaah.
Dan mungkin itu yang terjadi pekan ini.
Pasar sebenarnya tidak marah pada semangat nasionalisme ekonomi. Pasar cuma ingin kepastian: apakah ini perang melawan pengemplang, atau sekadar membuka jalan lahirnya “BPPC rasa baru” dengan kemasan lebih patriotik?
Sebab bangsa ini punya trauma panjang pada kebijakan yang dimulai dengan slogan penyelamatan negara, lalu berakhir sebagai proyek penyelamatan kroni.
Dan di republik yang terlalu sering bocor ini, rakyat sudah hafal: kadang yang paling keras berteriak soal maling, justru orang yang sedang sibuk mencari kunci gudang. *Penulis jurnalis senior.