INILAMPUNGCOM --- Kondisi keuangan terkini Pemprov Lampung, hari Senin (18/5/2026) siang ini, dibahas serius oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di ruang kerjanya.
Rapat sinergi dan koordinasi hal strategis bidang keuangan itu, menurut Agenda Harian Gubernur Lampung, diikuti tiga "pejabat kunci" Pemprov Lampung, yaitu Sekdaprov Marindo Kurniawan, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, dan Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja.
Sebelum memimpin rapat sinergi dan koordinasi hal strategis bidang keuangan, Gubernur Mirza mengadakan pertemuan khusus dengan Kepala Bapenda Saipul.
Namun, bukan terkait kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi topik utama pembicaraan di ruang kerja Gubernur Mirza tersebut. Melainkan masalah ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Diketahui, Saipul juga diamanahi sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung.
Sebelum berkutat dengan agenda rapat di ruang kerjanya, Gubernur Mirza diagendakan memberi sambutan pada acara sosialisasi obligasi daerah dan sukuk daerah pada Pemprov Lampung dan Pemkab/Pemkot wilayah Sumatera Bagian Selatan di Hotel Grand Mercure, Bandarlampung.
Beberapa pejabat Pemprov Lampung juga hadir di acara ini, diantaranya Kepala Bapenda Saipul, Kepala BPKAD Mirza Irawan DA, Kepala Balitbangda Yurnalis, Kadis Koperasi & UKM Evie Fatmawaty, Kadis Perindag M. Zimmy Skill, Kadis PM & PTSP Samsurijal, Kadis KPTPH Elvira Umihanni, Karo Perekonomian Asrul Tristianto, dan Plt Kadis Kehutanan Sulpakar.
Kondisi Pendapatan
Diketahui, saat ini telah memasuki semester II tahun 2026. Diprediksi, rapat sinergi dan koordinasi hal strategis bidang keuangan yang digelar Senin siang ini di ruang kerja Gubernur Lampung merupakan langkah untuk "melihat peta" keuangan Pemprov Lampung terkini.
Pada tahun 2025 lalu, pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Lampung terhenti di angka Rp3.346.330.375.781,25 atau 79,24% dari yang ditargetkan Rp4.222.960.939.574.
Pajak daerah yang diperoleh pada 2025 sebesar Rp2.654.492.762.519,73 atau 75,26% dari anggaran Rp3.527.241.001.166. Retribusi daerah tertangguk Rp526.676.749.091,08 atau 114,48% dari target Rp460.064.021.408.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp27.350.092.457,96 atau 99,09% dari target Rp27.601.021.408. Lain-lain PAD yang sah di angka Rp137.810.771.712,50 atau 66,24% dari anggaran Rp208.054.000.000.
Jumlah pendapatan Pemprov Lampung di 2025 kemarin sebanyak Rp6.713.662.778.909,25 atau 86,70% dari target Rp7.743.146.999.750. (zal/inilampung)