 |
| Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihanni (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Keinginan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela agar OPD di lingkungan Pemprov Lampung terus berinovasi guna memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, ditindaklanjuti secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH), beberapa hari lalu.
Melalui acara bertema Percepatan Hilirisasi Singkong, Dinas KPTPH bisa membuka tabir adanya kesiapan PTPN I Regional 7 untuk "melego" lebih dari 10 ribu hektar lahannya di Provinsi Lampung guna mendukung program kemandirian energi nasional berbasis singkong.
Konkret sikap PTPN. Yaitu lahan seluas 10 ribu hektar tersebut ditawarkan kepada investor melalui skema kerja sama usaha (KSU) guna mempercepat pengembangan industri etanol sebagai energi baru terbarukan.
Yang patut dicatat, langkah kesiapan PTPN "melego" lahannya ini merupakan tindaklanjut program ketahanan energi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui pengembangan bahan bakar campuran etanol atau E-20 berbahan baku singkong.
Sudah barang tentu penawaran kerja sama ini tidak main-main. Karena disampaikan langsung Business Support Head PTPN I Regional 7, Iskandar Dewantara, dalam rapat Percepatan Hilirisasi Industri Singkong, hari Senin (25/5/2026) lalu yang diinisiasi Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.
Menurut Iskandar Dewantara, PTPN siap menjalankan mandat pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Kami memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program ini seluas kurang lebih 10 ribu hektar yang tersebar di enam unit kerja kebun, yakni Kedaton, Bergen, Way Berulu, Way Lima, Tulungbuyut, dan Bungamayang,” ujar Iskandar di hadapan para calon investor.
Diketahui, rapat itu dihadiri Kepala Dinas KPTPH Elvira Umihanni, Dekan Fakultas Pertanian Unila sekaligus Ketua National Cassava Center (NCC) Kuswanta, serta sejumlah pelaku usaha dan investor.
Sentra Utama Singkong
Dalam pemaparannya, Kadis KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa Lampung hingga kini masih menjadi sentra utama produksi singkong nasional dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap produksi nasional.
Ditambahkan, saat ini terdapat 72 pabrik tapioka di Lampung yang sebagian besar bahan bakunya dipasok petani lokal.
“Ada lebih dari 314 ribu keluarga yang menggantungkan ekonomi dari budidaya singkong dengan produksi mencapai sekitar 15 juta ton per tahun,” kata Vira, panggilan akrab mantan Kepala Bappeda Lampung itu.
Meski produksi melimpah, lanjut dia, pemerintah menilai pengembangan industri etanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam jangka panjang. Karena itu, PTPN Holding dinilai memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan pasokan tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Hilirisasi Komoditas Ubi Kayu PTPN III Holding, Erwin Sialagan, menyebut pemerintah menargetkan implementasi E-20 pada 2028. Program tersebut membutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol yang diperkirakan berasal dari budidaya singkong di lahan seluas 104 ribu hektar hingga 2029.
“Untuk tahap awal tahun 2026 ditargetkan terealisasi 10 ribu hektar terlebih dahulu, kemudian akan terus dipercepat,” ucapnya.
Erwin menjelaskan, dalam pola kerja sama yang ditawarkan, PTPN hanya menyediakan aset lahan. Adapun teknis budidaya, pembiayaan, penggunaan varietas, hingga pengelolaan operasional diserahkan kepada mitra investor.
“Modelnya kerja sama usaha. Kami menyediakan lahannya, sementara investor menangani budidaya dan pembiayaan,” kata dia.
Program pengembangan energi berbasis singkong ini mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha dan petani. Mereka berharap, hadirnya industri etanol dapat menjaga stabilitas harga singkong yang selama ini kerap berfluktuasi.
“Kami berharap program ini membuat harga singkong tetap baik sehingga petani bisa lebih sejahtera,” ujar Jamsari, salah satu pengurus kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. (zal/inilampung)