Oleh: H. Ma'ruf Abidin, MSi
(Sekretaris PW Muhammadiyah Provinsi Lampung)
Film dokumenter "Pesta Babi" bukan sekadar tontonan visual semata. Karya ini adalah tamparan keras bagi nurani kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Di balik layar digital berdurasi 90 menit itu, sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale berhasil menyingkap tabir gelap yang selama ini sengaja ditutupi oleh narasi megah kemajuan ekonomi: sebuah praktik neo-kolonialisme nyata yang sedang mencabik-cabik jantung Papua Selatan.
Secara ironis, judul "Pesta Babi" dipilih sebagai metafora yang getir. Bagi masyarakat adat Papua, pesta babi adalah sakral—sebuah simbol kehormatan, kebersamaan, dan kedaulatan sosial. Namun hari ini, makna luhur itu dipelintir secara brutal. "Pesta" yang sesungguhnya sedang terjadi bukan milik rakyat, melainkan pesta pora para elite politik dan gurita korporasi besar yang rakus mengaveling 2,5 juta hektare hutan adat demi proyek industri, mulai dari tebu, sawit, hingga bioetanol.
Melihat nasib Suku Awyu, Marind, Yei, dan Muyu dalam film ini, kita sedang menyaksikan proses pemiskinan yang sistematis. Atas nama "Proyek Strategis Nasional", ruang hidup mereka dirampas tanpa permisi. Hutan yang bagi mereka adalah ibu kandung—penyedia pangan, obat-obatan, dan identitas spiritual—dirobohkan oleh traktor-traktor raksasa.
Menghilangkan hutan dari masyarakat adat Papua sama saja dengan mencabut nyawa dan peradaban mereka perlahan-lahan. Ini bukan pembangunan; ini adalah pengusiran paksa berkedok modernisasi.
Lebih memprihatinkan lagi adalah bagaimana sensor dan represi membayangi film ini.
Pembubaran paksa berbagai acara nonton bareng di lingkungan akademis dan komunitas menunjukkan ketakutan yang akut dari pihak-pihak tertentu. Mengapa sebuah karya dokumenter harus dibungkam jika memang tidak ada yang disembunyikan? Tindakan represif ini justru mempertegas kebenaran yang coba disampaikan oleh "Pesta Babi": bahwa ada ketimpangan kuasa yang luar biasa, di mana suara rakyat kecil selalu berusaha diredam demi memuluskan jalannya investasi.
"Pesta Babi" menguji posisi kita sebagai manusia. Apakah kita akan memilih menutup mata dan mengamini narasi pertumbuhan ekonomi yang semu, atau berani berdiri berpihak pada kemanusiaan dan keadilan ekologis? Papua bukan sekadar hamparan tanah kosong di peta yang bisa dikuras habis demi mengisi pundi-pundi segelintir konglomerat. Papua adalah manusia, kebudayaan, dan masa depan lingkungan kita.
Sudah saatnya kita mendesak agar "pesta" serakah di atas tanah adat ini segera dihentikan sebelum tidak ada lagi hutan yang tersisa untuk anak cucu kita. (*)