 |
| Ilustrasi engineer (ist/inilampung) |
Oleh: Udo Z Karzi
BAHASA kita ini kadang nasibnya mirip jalan kabupaten: baru saja diaspal mulus, eh, besok dibongkar lagi. Bukan karena salah. Bukan pula karena rusak. Tapi karena ada proyek baru. Dan proyek paling rajin membongkar bahasa tampaknya memang dunia pendidikan kita sendiri.
Saya makin percaya: sebagian orang pendidikan memang punya selera bahasa yang buruk sekali.
Sudah enak-enak ada “Program Studi Teknik” dengan gelar ST: Sarjana Teknik. Ringkas. Tegas. Historis. Orang dengar “insinyur teknik” langsung paham: ini manusia akrab dengan besi, beton, oli, kabel, dan tugas akhir yang lebih tebal dari kitab primbon.
Lalu entah setan linguistik apa yang lewat, istilah “teknik” diganti menjadi “rekayasa”.
Katanya lebih modern. Lebih futuristik. Lebih global. Lebih… apa, ya? Lebih terdengar mahal mungkin.
Maka, kita pun membayangkan gelarnya nanti menjadi SR: Sarjana Rekayasa.
Nah, di titik itulah sejarah mendadak menepuk jidat.
Sebab, bagi generasi tertentu, SR itu bukan Sarjana Rekayasa. SR adalah Sekolah Rakyat. Sekolah untuk bumiputra, rakyat jelata, kaum pribumi pada masa kolonial. Nama yang lahir dari politik pengotakan manusia. Ada sekolah elite untuk anak Belanda dan timur asing, ada sekolah rakyat untuk orang kebanyakan.
Jadi ketika istilah itu dipakai lagi tanpa sensitivitas sejarah, rasanya seperti orang menemukan ban bekas lalu dipasang menjadi mahkota. Kreatif sih kreatif, tapi ya… ada yang terasa miring.
Kadang saya curiga, sebagian pembuat kebijakan pendidikan itu memang terlalu sibuk mengganti istilah sampai lupa memikirkan makna.
Pendidikan kita memang hobi sekali mengubah nama. SMA pernah diubah menjadi SMU. Sekolah Menengah Atas berubah menjadi Sekolah Menengah Umum. Alasannya macam-macam. Katanya supaya lebih luas. Lebih representatif. Lebih kompatibel dengan perkembangan zaman.
Padahal, rakyat biasa tetap menyebutnya: “anak SMA”.
Lalu beberapa tahun kemudian, balik lagi menjadi SMA.
Induh… repa amu riya.
Bahasa kita dipermainkan seperti status hubungan anak muda: putus, balikan, putus lagi, balikan lagi.
Belum lagi soal SPMB.
Dulu, SPMB itu identik dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Orang dengar singkatan itu langsung teringat deg-degan tes masuk perguruan tinggi. Sekarang dipakai lagi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru.
Tidak salah memang. Tapi membingungkan.
Negeri ini tampaknya percaya bahwa kalau istilah diganti, masalah ikut selesai. Padahal yang berubah sering cuma papan nama.
Sekolah tetap mahal. Guru tetap banyak yang letih. Orangtua tetap megap-megap bayar biaya pendidikan.
Dan, yang paling lucu sekaligus tragis: pendidikan kita sekarang makin rajin mengelompokkan manusia berdasarkan isi dompet.
Ada sekolah elite. Ada sekolah rakyat versi modern. Ada UKT yang membagi mahasiswa ke dalam kelas-kelas ekonomi. Yang orangtuanya kaya, bayar mahal. Yang miskin, bayar murah. Secara administratif memang tampak adil. Tapi diam-diam melahirkan psikologi kasta.
Nanti jangan-jangan muncul logika absurd begini: “Karena saya bayar UKT mahal, AC kelas harus lebih dingin untuk saya.” “Atau kursi saya harus lebih empuk.” “Atau saya lebih berhak protes.”
Sebaliknya yang UKT-nya kecil mungkin merasa tak enak banyak bicara. Takut dianggap: “Sudah dibantu kok masih cerewet.”
Di situlah bahasa ternyata tidak pernah netral. Istilah-istilah birokrasi pelan-pelan membentuk cara manusia memandang dirinya sendiri.
Padahal, tugas pendidikan mestinya memuliakan manusia, bukan memberi label baru setiap lima tahun sekali.
Kadang saya rindu kesederhanaan bahasa lama. Teknik ya teknik. SMA ya SMA. Murid ya murid. Mahasiswa ya mahasiswa.
Tidak semua istilah harus terdengar canggih seperti nama aplikasi startup.
Sebab, bahasa yang baik bukan bahasa yang paling modern, melainkan yang paling jujur kepada sejarah, akal sehat, dan rakyat yang memakainya.
Kalau tidak, nanti semua tinggal jadi rekayasa.
Dan bangsa yang terlalu gemar merekayasa istilah, biasanya diam-diam sedang gagal merekayasa masa depan.
*Penulis jurnalis senior tinggal di Bandarlampung.