Oleh: Udo Z Karzi
MULANYA saya biarkan saja omongan Presiden Prabowo Subianto itu lewat begitu saja. Saya pikir, ah, mungkin saya yang salah dengar. Mungkin potongan videonya dipelintir. Mungkin ada konteks yang tercecer. Bukankah zaman sekarang konteks memang sering lebih cepat hilang daripada saldo rekening?
Tapi pagi tadi, ketika baru membuka mata dan hendak menyeruput kopi pahit—kopi yang dibeli bukan dari uang sita korupsi—omongan itu nongol lagi di dinding media sosial saya. Tentang uang sitaan koruptor yang dipakai untuk membantu program negara: MBG, koperasi desa, dan entah apa lagi yang akan menyusul kemudian. Saya terdiam. Lalu refleks mengucap istighfar dalam hati. Bukan sekali. Berkali-kali. Seperti orang yang baru sadar dompetnya hilang di pasar, padahal dompet itu memang tak pernah tebal.
Saya ini bukan siapa-siapa. Anak dari bukan siapa-siapa pula. Tidak punya perusahaan tambang. Tidak punya konsesi sawit. Tidak punya jaringan ekspor-impor. Bahkan, untuk sekadar beli beras lima kilo menjelang akhir bulan saja, kadang harus menghitung ulang isi dompet sambil menatap langit-langit rumah dengan wajah filsuf gagal.
Namun, sejak kecil saya masih memegang satu petuah kampung yang sederhana: “Hidupi anak-istrimu dengan rezeki halal. Sedikit saja mereka kau nafkahi dengan uang haram, itu akan mengotori darah mereka.”
Kalimat itu tidak datang dari seminar antikorupsi di hotel berbintang. Tidak pula dari pidato pejabat di televisi. Itu datang dari orang-orang tua yang bahkan mungkin tidak tamat sekolah, tetapi tahu malu lebih baik daripada tahu cara membuat proposal proyek.
Karena itu, saya tercekat ketika mendengar kepala negara, entah sadar entah tidak, seolah berkata bahwa koruptor-koruptor telah ikut membantu pembangunan bangsa.
Duit mereka disita, lalu dipakai untuk program pemerintah. Maka jadilah korupsi seperti jalan memutar menuju kebajikan sosial. Aneh sekali negeri ini.
Dulu, koruptor dicaci karena merampok uang rakyat. Sekarang, kalau logika ini diteruskan, koruptor tinggal berkata sambil tersenyum: “Tenang saja, uang saya nanti juga kembali ke rakyat.”
Luar biasa. Sebuah dosa ekonomi disulap menjadi sedekah pembangunan.
Saya membayangkan seorang maling ayam di kampung, mendadak bangga karena ayam curiannya kemudian dimasak untuk kenduri RT. Atau copet di terminal merasa dirinya pejuang sosial karena dompet hasil mencopet dipakai membeli sembako murah. Betapa mulianya.
Mungkin nanti kita perlu membuat monumen baru: “Taman Jasa Koruptor Nasional.” Di depannya dipasang tulisan: Terpujilah wahai koruptor, sebab tanpa kalian pembangunan akan tersendat.
Saya tahu, tentu maksud pemerintah bukan memuliakan korupsi. Saya tahu logikanya mungkin sederhana: daripada uang sitaan mengendap, lebih baik dimanfaatkan. Secara administratif mungkin benar. Secara fiskal mungkin masuk akal. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada pada rasa. Pada pesan moral. Pada gema kalimat yang jatuh ke telinga rakyat kecil.
Karena rakyat negeri ini masih banyak yang hidup dari rasa malu.
Masih banyak bapak-bapak yang menolak membawa pulang paku kantor karena takut dianggap mencuri. Masih banyak ibu-ibu yang memilih berutang di warung daripada mengambil hak orang lain. Masih banyak guru honorer yang tetap datang mengajar meski gajinya lebih kecil daripada biaya servis motor pejabat.
Lalu mereka mendengar bahwa negara bisa dibangun dari hasil korupsi.
Apa yang tersisa dari pendidikan moral kita?
Saya jadi teringat pernah menulis dalam buku Ke Negarabatin Mamak Kenut Kembali (2016): “Kalau Tuhan aja dikorup, apakah etika masih laku?”
Waktu itu, saya mengira kalimat itu sudah cukup pahit. Sudah cukup menjadi alarm bahwa bangsa ini sedang sakit. Tapi, sekarang rupanya, bukannya sembuh, malah gila.
Koruptor jadi tambah besar kepala. Mereka mungkin tertawa sambil menyeruput kopi mahal di ruang tahanan berpendingin udara. "Lihat? Bahkan setelah kami ditangkap, uang kami tetap menyelamatkan negara.”
Mengerikan.
Korupsi yang semestinya menjadi aib, perlahan berubah menjadi semacam kontribusi patriotik yang terlambat. Tinggal tunggu waktu saja sampai ada koruptor yang merasa layak mendapat gelar pahlawan pembangunan karena aset sitaan mereka dipakai membangun jalan desa.
Kita sedang hidup di masa ketika batas antara salah dan benar makin kabur, seperti jalan berlubang diguyur hujan. Moralitas dijungkirbalikkan. Etika sosial dipelintir. Nilai kebajikan dipermainkan seperti slogan kampanye lima tahunan. Bahkan, ajaran agama yang sejak dulu mengingatkan tentang haram dan halal, kini terdengar seperti dongeng tua yang kalah oleh logika anggaran negara.
Padahal, bangsa ini tidak kekurangan nasihat. Kita hanya kekurangan rasa malu.
Lucunya, rakyat kecil tetap diminta jujur. Anak sekolah tetap diajari antikorupsi. Di dinding kelas masih tertulis: “Kejujuran adalah pangkal keberhasilan.” Tetapi di layar televisi dan media sosial, mereka melihat kenyataan yang jauh lebih rumit: uang haram ternyata bisa berubah menjadi program mulia.
Maka, saya mulai takut.
Bukan takut pada koruptor. Mereka sudah terlalu sering kita lihat: ditangkap, tersenyum, masuk penjara, lalu keluar lebih segar. Yang saya takutkan adalah rusaknya cara berpikir generasi berikutnya. Mereka bisa tumbuh dengan kesimpulan sederhana: kalau hasil akhirnya baik, mungkin jalannya tidak perlu terlalu bersih.
Di situlah petaka sesungguhnya.
Sebab, sebuah negara tidak runtuh hanya karena korupsi uang. Negara runtuh ketika korupsi moral dianggap biasa. Ketika rasa jijik terhadap kebusukan mulai hilang. Ketika masyarakat mulai berkata, “Ya sudahlah…” sambil tertawa kecil.
Dan, kita memang bangsa yang terlalu mudah menertawakan tragedi.
Karena itu, pagi tadi saya kembali mengucap istighfar pelan-pelan. Lalu memandangi kopi di cangkir yang makin dingin.
Saya berpikir: barangkali kelak anak-anak kita tidak lagi bercita-cita jadi dokter, guru, penyair, atau ilmuwan. Mereka mungkin cukup bercita-cita jadi koruptor sukses. Sebab, bahkan setelah tertangkap pun, mereka masih bisa dikenang sebagai penyumbang pembangunan.
Terpujilah wahai koruptor.
Negeri ini, rupanya, makin pandai mencari cara untuk memaafkanmu.
*Penulis jurnalis, dan tinggal di Bandarlampung.