- Oleh: Majid Lintang
Di negeri yang politiknya sering lebih mirip sinetron stripping ketimbang tata negara modern, pensiun rupanya bukan akhir cerita. Ia hanya jeda iklan sebelum tokoh lama muncul lagi dengan kostum baru, partai baru, atau minimal kanal YouTube baru.
Kini giliran Amien Rais kembali menyalakan sirene. Dengan gaya khasnya—setengah khotbah, setengah omelan kakek bangsa—ia meminta Joko Widodo mulai meninggalkan panggung politik nasional. Bukan sekadar turun gunung, tapi sekalian menaruh cangkul politik di gudang sejarah.
Amien bicara tentang waktu. Tentang usia. Tentang kematian. Tentang manusia yang tak bisa melawan jam dinding Tuhan. Surat Al-‘Asr pun dibawa masuk ke gelanggang politik. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan, seperti gorengan di warung kopi, akan dingin juga pada waktunya.
Tetapi Indonesia memang negara yang unik. Di sini, mantan presiden sering tetap terasa seperti presiden. Bedanya hanya pengawalan dan foto resmi di kantor pemerintahan. Pengaruhnya masih berseliweran, namanya masih dipanggil, restunya masih diburu. Politik kita belum sepenuhnya mengenal konsep “purna tugas”. Yang ada hanyalah “tetap berpengaruh dengan format berbeda”.
Karena itu, kritik Amien sebenarnya bukan cuma soal Jokowi. Ini soal watak politik Indonesia yang sulit move on dari figur. Kita terlalu lama memelihara budaya patronase. Seolah bangsa ini tidak pernah benar-benar percaya bahwa sistem bisa berjalan tanpa sosok tertentu berdiri di belakang layar sambil mengatur tombol.
Amien juga menyerang isu yang paling empuk sekaligus paling sensitif: politik keluarga. Dari Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, semua diseret ke meja kritik. Menurut Amien, dukungan Jokowi terhadap anak dan menantunya bukan bentuk kasih sayang, melainkan ambisi yang kelewat jauh.
Kalimat paling pedas tentu saat ia menyebut Gibran “plonga-plongo”. Politik Indonesia memang punya tradisi aneh: kritik sering tidak cukup kalau belum dibumbui ejekan personal. Seolah argumen akan kurang gurih tanpa sedikit cabai penghinaan.
Namun di titik inilah persoalan menjadi menarik. Sebab demokrasi juga berarti hak setiap warga negara untuk berpolitik—termasuk anak presiden, menantu presiden, bahkan cucu presiden kalau kelak cukup umur dan cukup modal baliho.
Masalahnya bukan pada hubungan darah. Masalahnya adalah apakah proses politik berlangsung adil atau tidak.
Kalau seorang anak presiden maju lewat kompetisi sehat, publik punya hak menerima atau menolak melalui pemilu. Tapi jika kekuasaan negara ikut membukakan jalan tol politik, lengkap dengan karpet merah dan aparat yang mendadak sibuk pasang senyum, maka publik berhak curiga bahwa demokrasi sedang dicicil menjadi kerajaan keluarga.
Di sisi lain, lawan-lawan politik Amien pun tidak tinggal diam. Banyak yang menilai kritik Amien kepada Jokowi terdengar ironis. Mereka mengingatkan bahwa Amien sendiri bukan tokoh yang steril dari praktik politik keluarga. Putranya, Mumtaz Rais, juga lama berada di arena politik nasional. Kritik terhadap dinasti, kata mereka, menjadi terasa seperti ceramah bahaya gula sambil mengunyah donat.
Sebagian pendukung Jokowi bahkan menilai Amien terlalu berlebihan membaca manuver politik Jokowi pasca-presiden. Dalam pandangan mereka, Jokowi hanya menjalani hak politiknya sebagai warga negara biasa. Tidak ada aturan yang melarang mantan presiden mendukung partai, memberi opini politik, atau membantu karier keluarganya.
Dan memang benar. Demokrasi tidak mengenal hukuman sosial bernama “dilarang berpolitik setelah pensiun”. Selama tidak melanggar hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkumpul, berserikat, mendukung kandidat, bahkan membangun partai politik.
Persoalannya, di negeri dengan tradisi feodal yang masih tebal, pengaruh mantan penguasa tidak pernah benar-benar netral. Ada bayang-bayang kekuasaan yang tetap panjang meski matahari jabatan sudah tenggelam.
Maka publik hari ini sesungguhnya sedang menonton duel dua generasi politik lama: satu pihak berbicara tentang bahaya dinasti, pihak lain bicara soal hak demokrasi. Keduanya sama-sama merasa sedang menyelamatkan republik.
Dan republik ini, seperti biasa, hanya bisa duduk sambil menyeruput kopi sachet politik: terlalu pahit untuk dinikmati, terlalu candu untuk ditinggalkan.
*Penulis, jurnalis senior.