 |
| Ilustrasi: Firaun (ist/inilampung) |
Oleh: Junaidi Jamsari -Penulis tinggal di Lampung Barat
Belakangan publik kembali gaduh. Kata "Fir'aun" dari Menag menjadi sorotan. Sebelumnya, pernyataan soal zakat juga sempat ramai. Mundur lagi, ada pernyataan menteri lain tentang wacana "tembak mati begal" yang memicu debat panjang. Polanya berulang: satu kalimat pejabat → publik heboh → substansi kebijakan tertutup.
Wajar bila banyak yang langsung menyalahkan orangnya. "Kenapa kepleset lagi?" Kritik itu sehat. Pejabat publik memang harus siap dikoreksi. Tapi, jika setiap gaduh kita berhenti di "salah siapa", kita akan sulit beranjak. Karena yang muncul berulang kali bukan hanya satu nama. Ada Menag, ada menteri lain, ada Kementerian berbeda.
Ini sinyal bahwa masalahnya mungkin bukan sekadar "siapa yang bicara", melainkan "iklim apa yang membentuk cara mereka bicara".
Kegaduhan komunikasi pejabat punya biaya sosial yang pelan tapi pasti. Ia menyedot energi publik untuk berdebat kata, bukan berdebat solusi. Ia mengalihkan perhatian media dari anggaran haji, reformasi hukum, atau mutu pendidikan agama, ke kontroversi 10 detik. Dalam jangka panjang, ia mengikis kepercayaan. Kepercayaan itu seperti gelas: retak sekali masih bisa dipakai. Retak terus-menerus, akhirnya bocor.
Lalu, apakah ini bentuk "berani" dari para pembantu Presiden?
Mungkin "berani" bukan kata yang tepat. Ada dua dorongan psikologis yang sering muncul di lingkar kekuasaan:
Pertama: Takut dibilang tidak mampu.
Di lingkungan kerja yang menuntut hasil cepat dan sorotan tinggi, banyak pejabat merasa harus selalu "tampak progresif" dan "tampak tegas". Akibatnya, tiap kesempatan bicara publik dipakai untuk menunjukkan keberanian, ketegasan, bahkan kejutan.
Tujuannya baik: membuktikan diri bekerja. Tapi jalannya keliru: memilih kalimat keras yang viral, bukan narasi tenang yang membangun. Ini bukan berani, ini cemas kinerja.
Kedua: Tarik-menarik internal.
Dalam setiap pemerintahan, pembantu presiden tidak bekerja sendiri. Ada dinamika, ada kompetisi wajar untuk menunjukkan kontribusi.
Di titik tertentu, kompetisi itu bisa berubah jadi "saling mendahului narasi". Satu Kementerian bikin gebrakan, Kementerian lain merasa harus lebih lantang. Tanpa disadari, mereka saling "menjebak" ke dalam panggung gaduh. Bukan karena benci, tapi karena sistemnya menuntut sorotan.
Berani yang dibutuhkan negara justru sebaliknya: berani tenang. Berani menahan diri agar kata tidak melukai. Berani mengakui "saya salah pilih diksi". Berani mengutamakan substansi di atas sorotan.
Karena itu, koreksinya tidak cukup "ganti orang". Koreksinya harus melembutkan iklim:
1. Ruang aman untuk koreksi: Pejabat harus merasa aman bilang "saya khilaf" tanpa langsung dihakimi publik maupun internal.
2. SOP komunikasi empatik: Setiap pernyataan publik level Menteri perlu saringan: "Apakah ini membangun atau hanya memancing?"
3. Etika kekuasaan: Ingat, kekuasaan adalah titipan. Kata pejabat adalah amanah. Tidak semua yang "bisa dikatakan" harus "dikatakan sekarang".
Negara tidak butuh Menteri yang paling lantang. Negara butuh Menteri yang paling bisa dipercaya. Dan kepercayaan tumbuh dari keberanian yang tenang, bukan keberanian yang gaduh.
Membangun infrastruktur bisa tiga tahun. Membangun kepercayaan bisa seumur pemerintahan. Mari kita jaga bersama. (**)