INiLAMPUNGCOM ---Terus terjadinya ketidakcukupan dana alias defisit riil yang dialami Pemprov Lampung dari tahun ke tahun, butuh keberanian dan ketegasan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Pernyataan BPK RI bahwa tahun anggaran 2025 -- Pemprov Lampung meninggalkan utang belanja Rp237 miliar. Sementara kewajiban menyalurkan DBH ke Kabupaten/Kota Rp549 miliar atau totalnya Rp786 miliar.
Hal itu, menurut pengamat politik FISIP Unila, DR. Dedi Hermawan, merupakan masalah serius dalam tata kelola keuangan pemerintahan provinsi. Bahkan. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal perlu mengambil langkah-langkah yang lebih terukur ke depannya.
Langkah terukur bagaimana? Berikut petikan pernyataan DR. Dedi Hermawan --- yang juga penggiat Ruang Demokrasi (RuDem)--- dalam wawancara khusus dengan inilampung.com Sabtu (13/6/2026) malam:
Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Pemprov Lampung untuk menyelaraskan pendapatan dan belanja agar tidak terus menerus terjadi ketidakcukupan dana pada setiap tahun anggaran?
Pemerintah Provinsi Lampung harus bekerja keras lagi, memaksimalkan dari perencanaan dengan memastikan bahwa target pendapatan asli daerah (PAD) disusun secara realistis dengan berbasis data akurat serta potensi riil.
Contohnya seperti apa?
Kita tahu, PAD tahun 2026 ini ditargetkan hingga Rp4 triliun. Pastikan benar bahwa target itu sudah dibahas secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan antara pendapatan dan belanja, sehingga masalah ketidakcukupan dana bisa diatasi.
Selain itu..?
Selain itu, prinsip efisiensi belanja tetap dijalankan secara konsisten dan progresif. Adanya fenomena penundaan pembayaran itu kan disebabkan oleh pengeluaran yang melampaui pendapatan riil. Ini perlu dievaluasi.
Jadi maksudnya, pemprov harus rajin mengevaluasi penggunaan anggaran, begitu?
Iya, sederhananya begitu. Pemprov Lampung harus mengecek kembali seluruh belanja, kemudian melakukan pemilahan dan prioritas belanja.
Apa yang menjadi prioritas?
Utamakan belanja yang merupakan kewajiban, seperti belanja pegawai dan utang kepada pihak ketiga maupun Kabupaten/Kota. Sementara belanja-belanja yang tidak prioritas ditunda dulu, seperti renovasi kantor, pembelian mobil dinas, acara-acara seremonial, dan sebagainya.
Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pimpinan pemprov agar kepala OPD mau bekerja serius menangguk PAD?
Saat berbagai pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran akibat pengurangan besar-besaran dana transfer pusat, maka dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan birokrasi untuk mengelola aset secara baik hingga bisa menjadi kekuatan pendapatan daerah. Ini yang mestinya disadari dan dijalankan oleh pimpinan daerah.
Maksudnya..?
Pimpinan Pemprov Lampung harus menghitung secara seksama berapa nilai aset yang dimiliki dan kemudian mengelolanya dengan baik, akuntabel, dan transparan hingga menjadi pendapatan.
Menurut hitungan Anda, ada berapa OPD yang potensial menangguk PAD yang selama ini terkesan diabaikan?
Sebenarnya ada beberapa OPD yang potensial mendukung peningkatan pendapatan daerah. Misalnya dari sektor kesehatan, seperti rumah sakit, sektor perhubungan, bina marga, penanaman modal, pariwisata, dan intinya yang terkait investasi serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Menurut Anda, untuk mengatasi masalah tahunan ketidakcukupan anggaran ini, apa yang harus dilakukan Gubernur?
Gubernur harus segera memperbaiki atau merubah mindset para kepala OPD, dari sekadar membelanjakan anggaran menjadi penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Singkatnya, mendorong inovasi dan kreativitas para kepala OPD. Itu kunci mengatasi persoalan ketidakcukupan anggaran setiap tahun tersebut.
Sektor apa yang menurut Anda seharusnya diseriusi dengan fokus untuk meningkatkan pendapatan?
Pertama, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sektor ini merupakan kekuatan ekonomi Provinsi Lampung. Ini mesti didorong untuk terus tumbuh dan berkembang.
Selanjutnya..?
Kedua, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Ketiga, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang saat ini menunjukkan perkembangan signifikan, perlu ditingkatkan akses dan promosi.
Anda optimis di era kepemimpinan Gubernur Mirza masalah ketidakcukupan anggaran untuk membiayai kegiatan sendiri bisa diatasi?
Harus optimis dong. Tapi, kinerja Gubernur dan jajaran juga mesti benar-benar fokus. Kalau aset setiap OPD dikelola dengan baik dan maksimal serta tidak ada kebocoran, saya optimis masalah ini bisa diatasi. Namun, kuncinya ya tadi, Gubernur harus bisa merubah mindset para kepala OPD dulu. Tanpa itu, sulit untuk mengatasi masalah tahunan ini. (kgm-1/inilampung)