Oleh: M. Albantani, ST
(Konsultan Lembaga Sinyal Publik Indonesia)
Kasus dugaan penyimpangan distribusi minyak goreng bersubsidi MinyaKita yang diduga melibatkan ALS -seorang ASN di Dinas Sosial Provinsi Lampung- tidak lagi sekadar menjadi berita kriminal daerah. Perkara yang mendapat perhatian luas masyarakat ini, telah berkembang menjadi isu nasional karena menyangkut tata kelola distribusi pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat.
Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, munculnya dugaan mafia distribusi MinyaKita justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang selama ini dijalankan.
Publik bertanya, bagaimana mungkin barang yang mendapat subsidi dan pengawasan negara masih dapat diduga masuk ke jalur distribusi yang tidak semestinya? Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena sektor pangan nasional saat ini berada di bawah koordinasi Menko Pangan, Zulkifli Hasan.
Sebagai pejabat yang bertanggungjawab mengoordinasikan kebijakan pangan nasional, keberhasilan maupun kegagalan tata kelola distribusi pangan tentu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.
Tegas Melawan Korupsi dan Mafia Ekonomi
Pemerintahan Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, penyelundupan, mafia ekonomi, serta berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan rakyat dan negara. Komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada pidato dan slogan semata, melainkan harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Kasus dugaan penyimpangan distribusi MinyaKita di Lampung harus ditempatkan dalam kerangka besar pemberantasan mafia ekonomi. Sebab, ketika barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat diduga disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga rakyat kecil yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Publik tentu berharap, semangat pemberantasan korupsi dan mafia ekonomi yang digaungkan pemerintah pusat dapat benar-benar dirasakan hingga ke daerah. Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional seharusnya menjadi contoh tata kelola distribusi pangan yang bersih dan transparan.
ASN Harus Menjadi Teladan, Bukan Pelaku
Kasus ini menjadi semakin memprihatinkan apabila dugaan yang berkembang benar-benar melibatkan aparatur sipil negara. Sebab ASN memiliki kewajiban menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Secara hukum, ASN terikat oleh berbagai ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2023 ditegaskan bahwa ASN harus menjunjung tinggi integritas, etika, profesionalitas, serta bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 mewajibkan ASN menjaga kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. ASN juga dilarang menyalahgunakan wewenang, jabatan, maupun fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.
Tidak sedikit ASN yang memiliki usaha atau aktivitas ekonomi yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Namun apabila seorang ASN terlibat dalam kegiatan usaha yang melanggar hukum, memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, atau terlibat dalam distribusi barang yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan berpotensi menghadapi sanksi administratif maupun pidana.
Bahkan, apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian negara, maka perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001.
Karena itu, apabila dugaan keterlibatan ASN dalam distribusi ilegal barang subsidi terbukti, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin pegawai, melainkan telah menyentuh persoalan integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap negara.
Gubernur Harus Bertindak Tegas
Kasus dugaan penyimpangan distribusi MinyaKita yang menyeret nama aparatur sipil negara tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan bahwa birokrasi tetap berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas.
Sebagai kepala daerah, Rahmat Mirzani Djausal memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi internal terhadap ASN yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Langkah tersebut penting untuk menjaga marwah birokrasi sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Tindakan tegas bukan berarti mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun pemerintah daerah dapat mengambil langkah administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pemeriksaan internal, pengawasan melekat, hingga pemberian sanksi disiplin apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap kode etik maupun aturan kepegawaian.
Publik tentu berharap, Gubernur Lampung tidak hanya menunggu hasil proses pidana, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam melakukan pembenahan birokrasi. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dibangun melalui keberanian pemimpinnya dalam menegakkan disiplin dan integritas aparatur.
Kasus MinyaKita harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN, menutup ruang konflik kepentingan, serta memastikan bahwa setiap aparatur negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ujian Bagi Putra Daerah Lampung
Bagi masyarakat Lampung, Zulhas bukan sekadar pejabat negara. Ia merupakan salah satu tokoh nasional asal Lampung yang berhasil menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tidak sedikit masyarakat yang menaruh harapan besar kepadanya untuk ikut menjaga nama baik daerah sekaligus memperkuat tata kelola pangan nasional.
Karena itu, mencuatnya kasus dugaan mafia MinyaKita di Lampung menjadi ujian tersendiri. Bukan karena Zulhas terkait dengan perkara tersebut, melainkan karena posisi strategis yang diembannya sebagai koordinator kebijakan pangan nasional.
Sebagai putra daerah Lampung, Zulhas tentu memahami bahwa Lampung bukan wilayah biasa dalam peta pangan Indonesia. Lampung merupakan salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Munculnya dugaan penyimpangan distribusi pangan di daerah asalnya, tentu menjadi perhatian serius yang tidak boleh diabaikan.
PRESISI dalam Penanganan Kasus
Kepolisian Republik Indonesia selama ini mengusung konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai landasan reformasi pelayanan publik dan penegakan hukum.
Dalam konteks kasus MinyaKita di Lampung, semangat PRESISI harus benar-benar diwujudkan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses penyidikan berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Prediktif berarti aparat mampu mengidentifikasi pola kejahatan ekonomi dan mafia distribusi sejak dini. Responsibilitas berarti penyidik bertanggungjawab menuntaskan perkara secara profesional. Sedangkan Transparansi Berkeadilan menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian akan semakin kuat apabila prinsip PRESISI tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam tindakan nyata di lapangan.
Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan
Penegakan hukum dalam perkara ini tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Jika terdapat indikasi jaringan yang lebih luas, maka seluruh rantai distribusi harus ditelusuri secara menyeluruh.
Pengalaman menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi barang subsidi sering kali melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok, distributor, pengelola gudang, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk membongkar siapa pun yang terlibat tanpa memandang jabatan, status sosial, maupun kedekatan politik. Hukum harus berdiri tegak di atas prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.
Kasus MinyaKita bukan hanya soal pelanggaran hukum. Ada nama baik Lampung dan kredibilitas negara yang ikut dipertaruhkan. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas rantai distribusi pangan.
Di sisi lain, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi dan berbagai bentuk mafia ekonomi yang merugikan rakyat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam penanganan setiap kasus, termasuk dugaan penyimpangan distribusi MinyaKita di Lampung.
Bagi Zulhas, kasus ini merupakan momentum untuk menunjukkan bahwa pemberantasan mafia pangan bukan sekadar retorika politik. Sebagai Menko Pangan sekaligus putra daerah Lampung, ia memiliki posisi strategis untuk mendorong penguatan sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola distribusi, dan memastikan bahwa program pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang menjadi tersangka atau terdakwa. Masyarakat menunggu hadirnya keadilan. Mereka menunggu bukti bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melindungi rakyat, menjaga uang negara, dan memastikan bahwa setiap kebijakan subsidi dijalankan sesuai tujuan konstitusi.
Kasus MinyaKita Lampung adalah ujian bagi semua pihak: pemerintah, aparat penegak hukum, birokrasi, dan para pemimpin nasional asal Lampung. Dari cara negara menangani kasus inilah, publik akan menilai seberapa kuat komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola pangan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (*)