Oleh: Gunawan Handoko | Pengamat Kebijakan Publik dari PUSKAP
MASIH tentang 5 nama anak bangsa yang gugur saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bukan gugur di medan perang, tapi gugur di medan “proyek”. Tanggal 29 Juni 2026, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bilang bahwa pelatihan tetap jalan sambil dievaluasi. Alasannya, manajer koperasi harus segera bekerja.
Padahal satu hari sebelumnya, Komnas HAM sudah teriak lantang: “Hentikan segera Latsarmil Kopdes Merah Putih. Kalimat “evaluasi sambil jalan” itu bahasa kontraktor, bukan bahasa Bapak bangsa. Karena negara wajib melindungi hak hidup warga. Ini yang bikin saya dan publik bingung. Sedang dengerin negara yang jaga nyawa, atau negara yang jaga proyek.
Komnas HAM itu lembaga negara yang digaji rakyat untuk menjaga nyawa rakyat, sudah bilang STOP. Sementara Istana sebagai pucuk pimpinan negara bilang LANJUT. Rakyat harus dengar siapa? Kalau Istana tetap “jalan terus” setelah Komnas HAM minta stop, artinya Istana sengaja mengabaikan lembaga HAM. Itu blunder politik yang besar. Mayjen Purnawirawan TNI TB Hasanuddin yang duduk di Komisi I DPR RI sudah buka kartu terkait besarnya biaya Latsarmil Rp45 juta per orang. Rinciannya Rp30 juta untuk Latsarmil, Rp15 juta untuk belajar ilmu koperasi.
Komnas HAM benar, ini bukan pelatihan manajer. Ini “militerisasi sipil”. Manajer Kopdes lawannya Excel, korupsi, pembukuan yang ngaco, bukan tentara. Untuk mengalahkan Excel mereka butuh laptop, bukan sepatu PDL dan seragam loreng. Untuk mengalahkan korupsi, mereka butuh audit, bukan bentakan senior. Komnas HAM mengingatkan, hak hidup Pasal 9 UUD 1945 tidak bisa ditawar hanya demi target proyek.
Sebanyak 80 ribu manajer Kopdes bisa menunggu 45 hari latihan, tapi 5 nama anak bangsa itu tidak bisa hidup lagi. Istana berdalih perlu “pembekalan mental dan ideologi kebangsaan”. Tentu semua 1000% setuju, karena cinta NKRI itu wajib hukumnya. Tapi caranya? Ideologi jangan jadi alibi kain kafan. Komnas HAM sudah ingatkan: “Ideologi tidak harus lewat kekerasan fisik yang membahayakan nyawa”.
Pancasila Sila ke 2 “Kemanusiaan” bisa diajarkan lewat studi kasus, bagaimana cara menolong anggota Kopdes yang bangkrut. Sila ke 5 “Keadilan” bisa diajarkan lewat simulasi cara membagi SHU dengan adil. Itu ideologi yang membuat para manajer sepulangnya nanti bisa menolong rakyat desa. Bukan ideologi yang bikin manajer pulang-pulang diusung jenazahnya.
Harap dicatat, mereka gugur bukan karena “kurang Pancasila”. Mereka gugur karena fisik yang tidak kuat. Maka target “ideologi” meleset jauh dan yang kena justru nyawa. Wakil Mensesneg bilang, masukan masyarakat diperhatikan. Lha ini masukan Komnas HAM yang merupakan lembaga negara, bukan netizen. Kalau masukan Komnas HAM saja diabaikan, apalagi masukan para pemerhati yang hanya lewat tulisan. Kalimat “evaluasi sambil jalan” sama dengan menghina 5 peti mati, menghina Komnas HAM dan menghina rakyat.
Bayangkan: dokter bilang “stop obat ini, karena 5 pasien mati”. Terus rumah sakit ngotot “obat tetap diminum ya, tapi dosisnya kita evaluasi sambil jalan”. Itu bukan rumah sakit, tapi rumah jagal. Pak Presiden Prabowo, Pak Juri, Pak Menhan, kami tidak minta Bapak mundur. Kami minta Bapak sungguh-sungguh menjadi Bapak, yang ketika anaknya jatuh dari sepeda motor, sepeda motornya di stop dulu. Bukan di gas sambil bilang “nanti mesinnya kita cek”. Maka tolong dengarkan Komnas HAM, dengarkan DPR, dengarkan duka para orang tua yang buah hatinya tidak pulang.
Amputasi sekarang Latsarmil 30 hari itu. Stop dulu dan minta maaf. Panggil DPR, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koperasi, dan praktisi terkait. Bikin kurikulum baru selama 45 hari tanpa baris-berbaris dan push up. Anggaran Rp45 juta yang sudah terlanjur tertuang dalam kontrak nilainya tetap, tapi 100 persen untuk ilmu tentang koperasi, supaya para manajer jago menghitung dan jago jujur. Jangan sampai 2026 dikenang sebagai “Tahun Komnas HAM minta stop, tapi Istana gas terus. Tahun 2026 ada 5 anak bangsa gugur demi koperasi Merah Putih”. Buat Yonanda, Annisa, Novia, Rifki dan Nola.
Kami teruskan teriakan Komnas HAM: HENTIKAN!!
(***)