 |
| Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (03/06/2026) |
Menyelamatkan APBN dan Kredibilitas Politik Prabowo
Oleh: H. Ma'ruf Abidin, MSi
(Sekretaris PW Muhammadiyah Provinsi Lampung)
Penangkapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN)—Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung—oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lonceng peringatan keras bagi jalannya pemerintahan hari ini. Skandal korupsi di tubuh BGN bukan sekadar persoalan hukum pidana biasa. Ini adalah guncangan fiskal besar yang mengancam kredibilitas ekonomi negara sekaligus menguji legitimasi politik Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.
Ancaman Fiskal dan Distorsi Makroekonomi
Dari kacamata ekonomi makro, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu jangkar fiskal terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Setelah menghabiskan Rp51,5 triliun pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran yang luar biasa fantastis untuk tahun 2026, yaitu sebesar Rp268 triliun (setelah dilakukan efisiensi dari rencana awal Rp335 triliun).
Ketika dana raksasa ini justru disedot untuk pengadaan komoditas non-pangan fiktif, seperti puluhan ribu motor listrik dan barang elektronik senilai triliunan rupiah, distorsi ekonomi yang dihasilkan sangat masif.
MBG sejatinya didesain sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect (efek pengganda) di sektor domestik—dengan menghidupkan ekosistem petani, peternak, dan UMKM lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jika dana publik ini menguap ke kantong para pemburu rente, pemerintah akan kehilangan daya dongkrak konsumsi domestik.
Efek domino ini berisiko memperlebar defisit APBN tanpa memberikan timbal balik pada produktivitas nasional. Lebih jauh lagi, kebocoran anggaran di megaproyek ini dapat mengancam ambisi besar Presiden Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir masa jabatannya. Sektor riil yang seharusnya mendapat stimulus dari uang negara, justru layu sebelum berkembang akibat korupsi di level elite.
Ujian Kredibilitas Politik Istana
Secara politik, MBG adalah program mercusuar dan janji kampanye paling mengikat dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Kegagalan atau pembusukan dari dalam program ini, akan langsung menggerus tingkat kepercayaan publik (public trust) serta sentimen positif pelaku pasar keuangan terhadap stabilitas kabinet. Oposisi dan masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), kini memiliki landasan argumentasi yang kuat untuk mempertanyakan kapabilitas eksekusi kebijakan rezim baru.
Namun, langkah cepat Presiden Prabowo yang langsung mencopot ketiga pimpinan tersebut sebelum proses penahanan oleh Kejagung harus dibaca sebagai manuver penyelamatan politik yang taktis.
Prabowo sedang mengirim pesan clear: tidak ada proteksi politik bagi siapa pun yang bermain-main dengan uang rakyat, sekalipun mereka adalah figur kunci yang ia tunjuk sendiri. Langkah tegas ini krusial untuk meminimalisasi guncangan pasar dan meyakinkan investor bahwa tata kelola pemerintahan tetap terkendali.
Rekomendasi Kebijakan ke Depan
Agar BGN tidak bertransformasi menjadi lubang hitam anggaran, pemerintah harus segera mengambil tiga reformasi kebijakan darurat:
1. Restrukturisasi Total dan Digitalisasi Pengadaan:
Hapus sistem penunjukan manual dalam pembentukan mitra SPPG. Proses verifikasi dan kemitraan dapur harus dipindahkan ke platform digital yang transparan dan dapat diaudit publik guna menutup celah praktik jual beli titik dapur.
2. Pemberlakuan Positive List Komponen Belanja:
Kementerian Keuangan bersama BGN harus menerbitkan aturan ketat terkait alokasi anggaran. Fokus dana wajib dikunci 100% hanya untuk logistik pangan, operasional dapur lokal, dan pemenuhan nutrisi. Pengadaan aset non-pangan skala besar yang rawan manipulasi harus dilarang keras.
3. Penerapan Audit Berbasis Komunitas (Community-Based Audit):
Libatkan kelompok masyarakat, komite sekolah, dan pemerintah desa untuk mengawasi langsung distribusi makanan dan realisasi anggaran di lapangan. Pengawasan berlapis dari bawah ini jauh lebih efektif mendeteksi penyimpangan sejak dini dibanding hanya mengandalkan birokrasi formal.
Skandal BGN harus menjadi momentum titik balik. Menghentikan korupsi di program gizi nasional bukan lagi sekadar urusan menegakkan hukum, melainkan syarat mutlak untuk menyelamatkan uang rakyat, menjaga kesehatan fiskal APBN, dan mengamankan target pertumbuhan ekonomi bangsa. (*)