Wagub Jihan Nurlela duduk "ngedrok" terima aspirasi mahasiswa PMII
INILAMPUNGCOM --- Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Lampung, Senin 29 Juni 2026, siang sampai petang, berakhir dalam "kesejukan".
Setelah Wagub Jihan Nurlela sambil duduk "ndeprok" (lesehan lipat kaki) didampingi beberapa anggota DPRD Lampung: Kostiana, Ahmad Basuki, Syukron Muchtar, Budi Hadi Yunanto, dan M. Reza, dengan gaya santai mendengar aspirasi yang disampaikan.
Beberapa kali wajah Wagub Jihan menampakkan keseriusan saat mendengar tuntutan massa. Kelihatan walau "ndeprok", konsentrasinya tidak terganggu.
Usai mendengar penyampaian aspirasi massa PMII, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas gaya penyaluran aspirasi massa PMII yang dilakukan secara tertib dan melalui mekanisme yang benar, baik melalui surat maupun penyampaian langsung saat aksi berlangsung.
"Saya sudah baca surat PMII yang memuat tuntutan dan harapan. Prinsipnya Pemprov Lampung siap menjadi kanal penyalur aspirasi masyarakat," kata Jihan.
Menurut dia, beberapa tuntutan yang disampaikan massa PMII merupakan kewenangan pemerintah pusat, seperti program MBG dan KDMP. Pihak pemprov akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak berwenang.
"Saya jamin, aspirasi yang disampaikan teman-teman tidak akan berhenti di halaman kantor Gubernur ini. InshaAllah segera akan kami teruskan ke pusat sesuai harapan," tegas Jihan.
Diketahui, dalam aksinya, massa PMII membawa tujuh gugatan besar yang mereka sebut sebagai "Gerbang Sumatera" untuk disampaikan kepada wakil rakyat dan Pemprov Lampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Evaluasi Total
Ketua PKC PMII Lampung, M. Yusuf Kurniawan, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih beserta sejumlah program nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Program-program pemerintah harus dievaluasi secara menyeluruh apabila terbukti membebani masyarakat dan tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat," tegas Yusuf dalam orasinya.
Adapun tujuh tuntutan yang disuarakan PMII Lampung meliputi persoalan ekonomi, hukum, pendidikan, agraria, fiskal daerah, sumber daya alam hingga pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung. (zal/inilampung)