Oleh: Udo Z Karzi | Pegiat Seni dan Budaya
LIMA calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Belum reda kabar duka itu, muncul berita lain: seribu taruna Akademi Militer akan dilibatkan dalam masa orientasi siswa Sekolah Rakyat untuk mengajarkan disiplin—mulai dari merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan diri, merawat sepatu, hingga memakai seragam dengan rapi.
Disiplin memang kunci keberhasilan. Tapi yang mengusik: mengapa hampir semua urusan sipil kini harus melewati gerbang militer?
Manajer koperasi bukan prajurit. Siswa sekolah bukan calon komandan batalyon. Koperasi dibangun di atas semangat gotong royong, musyawarah, dan pelayanan kepada masyarakat. Sekolah didirikan untuk melahirkan manusia yang berpikir, bukan sekadar manusia yang patuh.
Saat semua harus dilatih militer, lalu sipil untuk apa?
Pertanyaan ini menyentuh inti kehidupan bernegara. Negara modern berdiri di atas pembagian fungsi. Tentara menjaga pertahanan. Guru mendidik. Dokter mengobati. Hakim mengadili. Petani menanam. Manajer koperasi mengelola usaha rakyat. Setiap profesi memiliki keahlian, etika, dan cara kerja sendiri.
Ketika batas-batas itu mulai kabur, kita patut bertanya: apakah negara mulai kehilangan kepercayaan kepada institusi sipilnya sendiri?
Disiplin sipil berbeda dengan disiplin militer. Dalam dunia militer, kepatuhan mutlak diperlukan karena menyangkut keselamatan pasukan dan pertahanan negara. Dalam kehidupan sipil, disiplin lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan penghormatan kepada orang lain.
Guru tidak mengajar karena takut dihukum. Dokter tidak menyelamatkan pasien karena mendengar aba-aba. Peneliti tidak menemukan inovasi karena diperintah. Bahkan, seniman sering melahirkan karya justru dengan mempertanyakan perintah.
Masyarakat sipil membutuhkan warga yang mampu berpikir, bukan sekadar mampu berbaris.
Seragam Tidak Bisa Menjawab Semua Masalah
Yang menggelitik bukan sekadar kebijakannya, melainkan cara berpikir di baliknya. Ketika ingin membangun koperasi, dipanggillah militer. Ketika ingin membentuk karakter siswa, dipanggillah taruna. Jangan-jangan besok perpustakaan dikelola kompi infanteri, lomba baca puisi diawali apel pagi, dan pelatihan UMKM dibuka dengan latihan push-up.
Terdengar seperti lelucon. Namun satire biasanya lahir karena kenyataan mulai terasa ganjil. Kita seperti sedang jatuh cinta kepada seragam. Seolah-olah seragam otomatis melahirkan integritas, profesionalisme, dan keberhasilan.
Padahal, sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa moralitas tidak dijahit oleh penjahit seragam. Korupsi bisa dilakukan siapa saja. Penyalahgunaan wewenang juga tidak mengenal warna pakaian. Sebaliknya, begitu banyak guru, tenaga kesehatan, relawan, petani, dosen, pekerja sosial, dan aktivis yang mengabdi kepada bangsa tanpa pernah memakai loreng.
Persoalan Indonesia juga jauh lebih rumit daripada sekadar soal disiplin. Korupsi bukan terjadi karena pejabat tidak pandai melipat selimut. Kemiskinan bukan lahir karena rakyat tidak bisa merapikan tempat tidur. Rendahnya literasi tidak akan hilang hanya karena siswa mampu berdiri tegak saat apel.
Yang dibutuhkan bangsa ini adalah tata kelola yang baik, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan yang bermutu, dan pemimpin yang memberi teladan. Disiplin memang penting, tetapi ia hanyalah salah satu unsur, bukan jawaban atas seluruh persoalan.
Karena itu, wafatnya lima peserta latihan dasar militer semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi bukan hanya prosedur kesehatan, tetapi juga asumsi dasar kebijakan tersebut: benarkah setiap profesi sipil harus dibentuk dengan pendekatan semi-militer?
*Jangan Sampai Sipil Kehilangan Dirinya
Yang paling mengkhawatirkan bukan banyaknya program yang melibatkan militer, melainkan pesan yang perlahan terbentuk di ruang publik: seolah-olah institusi sipil tidak lagi cukup dipercaya membentuk karakter, mengelola organisasi, atau mendidik generasi muda.
Sedikit demi sedikit, ruang sipil mengecil.
Pendidikan karakter dipercayakan kepada taruna. Pengelolaan koperasi diawali latihan bela negara. Perwira aktif hadir di berbagai kementerian. Orang pun mulai berseloroh: dulu ada dwifungsi ABRI, sekarang jangan-jangan kita memasuki era multifungsi. Candaan itu memang mengundang senyum, tetapi setiap humor yang baik biasanya lahir dari kegelisahan.
Sekolah Rakyat seharusnya melahirkan warga yang cerdas, kritis, kreatif, dan peduli kepada sesama. Mereka tentu perlu disiplin, tetapi disiplin yang tumbuh dari kesadaran akan bertahan lebih lama daripada disiplin yang lahir dari rasa takut. Demokrasi tidak tumbuh dari kepatuhan semata, melainkan dari kemampuan berdialog, berbeda pendapat, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri.
Tentara adalah institusi yang terhormat. Justru karena itu, biarkan tentara menjalankan tugas utamanya menjaga pertahanan negara. Jangan semua persoalan sipil diserahkan kepada militer. Itu bukan hanya mengerdilkan masyarakat sipil, tetapi juga membebani militer dengan tugas yang bukan bidang utamanya.
Kalau semua harus dilatih militer, lama-kelamaan kita akan lupa bahwa republik ini dibangun bukan hanya oleh mereka yang pandai memberi aba-aba. Republik ini juga dibangun oleh guru yang sabar mengajar, petani yang tekun menanam, peneliti yang setia mencari jawaban, seniman yang berani bertanya, dan warga biasa yang bekerja tanpa seragam.
Maka, pertanyaan di awal tulisan ini layak terus kita ulang, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengingat: Saat semua harus dilatih militer, lalu sipil untuk apa? (***)