 |
| Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memastikan dalam pembahasan perubahan APBD 2026 dan penyusunan APBD 2027 akan diarahkan pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti rapat di hotel hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK), berpotensi dipangkas sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Menurut Giri, rapat koordinasi antara DPRD dan Pemprov Lampung digelar untuk menyelaraskan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, seluruh pihak diminta lebih cermat menentukan skala prioritas.
“Fiskal kita terbatas. Karena itu kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD 2027,” kata Giri usai rapat anggaran, Selasa siang, 28 Juli 2026.
Dijelaskan, secara teknis evaluasi terhadap setiap mata anggaran akan dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, DPRD dan pemerintah telah memiliki semangat yang sama untuk menghapus atau mengurangi belanja yang tidak mendukung pelayanan publik secara langsung.
Ketua DPRD Lampung juga menyinggung arahan yang sebelumnya disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pentingnya tata kelola anggaran yang efektif dan efisien. Karena itu, pos-pos belanja yang dianggap kurang relevan akan dievaluasi.
“Item-item yang dirasa tidak diperlukan bisa dikurangi. Mudah-mudahan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 menjadi APBD yang lebih berkualitas bagi Provinsi Lampung,” ucapnya.
Beberapa jenis pengeluaran yang menjadi perhatian antara lain biaya rapat di hotel, konsumsi yang tidak mendesak, hingga belanja alat tulis kantor (ATK), yang akan disesuaikan dengan ketentuan dan surat edaran pemerintah mengenai efisiensi belanja daerah.
Sementara Sekdaprov Lampung, Marindo, Kurniawan mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memastikan penyusunan rancangan KUA-PPAS berjalan sesuai regulasi serta mengedepankan prinsip kepatutan, kewajaran, dan efisiensi.
“Alhamdulillah, DPRD juga mengingatkan agar penyusunan APBD benar-benar tepat sasaran, tanpa mengurangi kebutuhan masyarakat yang memang harus dipenuhi,” katanya.
Ditambahkan, kondisi ekonomi nasional maupun dinamika geopolitik global turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD.
Pemerintah daerah, kata dia, harus menyiapkan berbagai skenario apabila terjadi penurunan kemampuan fiskal hingga akhir tahun.
Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta mengatur arus kas dan manajemen keuangan secara hati-hati agar seluruh belanja prioritas tetap dapat dipenuhi.
Ia memastikan belanja wajib dan belanja mengikat, seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, telepon, serta kewajiban dasar pemerintah lainnya, akan menjadi prioritas utama dan dipastikan tetap aman hingga akhir tahun anggaran. (zal/inilampung)