.jpeg) |
| Amerika vs Belgia Fifa world Cup 2026 (ist/inilampung) |
Oleh: H. Ma'ruf Abidin, MSi -Sekretaris PW Muhammadiyah Lampung.
Piala Dunia selalu dikampanyekan sebagai panggung tertinggi persatuan global. Lewat sepak bola, perbedaan ras, agama, hingga ketegangan geopolitik seharusnya lebur dalam waktu 90 menit. Namun, apa yang terjadi pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara tidak lagi mencerminkan utopia tersebut. Turnamen edisi ini justru menjadi monumen runtuhnya muruah sepak bola, di mana integritas olahraga ditekuk di hadapan kepentingan geopolitik tuan rumah dan hegemoni finansial.
Senjata Geopolitik dan Standard Ganda Washington
Tanda-tanda bahwa turnamen ini telah kehilangan kompas moralnya terpampang nyata sejak laga belum dimulai. Perlakuan diskriminatif pemerintah Amerika Serikat terhadap tim nasional Iran adalah noda hitam pertama yang membuka kedok politik luar negeri Washington. Mempersulit birokrasi visa bagi belasan ofisial tim termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran, membatasi ruang gerak logistik dengan memaksa mereka berlatih di Meksiko, hingga mencabut hak tiket suporter adalah tindakan yang membuktikan bahwa AS gagal memisahkan sentimen politik domestik dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah global.
Secara analitis, Washington telah melakukan politisasi olahraga secara telanjang. Mengisolasi sebuah tim nasional di bawah dalih regulasi keamanan domestik bukan lagi tentang menegakkan hukum, melainkan bentuk intimidasi psikologis terselubung untuk melumpuhkan rival geopolitik di luar meja diplomasi. Ini adalah manifestasi nyata dari doktrin "America First" yang dibawa ke ranah olahraga—sebuah pesan angkuh bahwa hukum domestik AS berada di atas piagam olahraga internasional. AS menuntut dunia menghormati kedaulatannya sebagai tuan rumah, namun di saat yang sama mereka menginjak-injak hak kesetaraan kompetisi yang menjadi hak setiap anggota FIFA.
FIFA: Dari Regulator Independen Menjadi Pelayan Korporasi
Ironisnya, ketika FIFA bersikap menutup mata terhadap ketidakadilan yang menimpa Iran, badan tertinggi sepak bola dunia itu justru bertekuk lutut ketika "sang penguasa" mengetuk pintu mereka. Kasus pembatalan sanksi kartu merah Folarin Balogun setelah intervensi langsung Donald Trump lewat telepon kepada Gianni Infantino adalah skandal paling memalukan dalam sejarah sepak bola modern.
Di sinilah letak kebobrokan terbesar FIFA. Selama puluhan tahun, FIFA bertindak sangat kejam dan tanpa kompromi menghukum negara-negara berkembang (seperti Indonesia, Kuwait, atau Nigeria) dengan suspensi total jika pemerintah mereka terbukti ikut campur dalam urusan federasi sepak bola domestik. Namun, asas nondiskriminasi dan independensi itu mendadak menguap ketika yang melakukan intervensi adalah Presiden Amerika Serikat.
Hanya dengan satu panggilan telepon dari Gedung Putih, FIFA rela mengangkangi regulasi disiplin mereka sendiri. Dalih penggunaan Pasal 27 untuk menangguhkan hukuman Balogun terasa sangat dipaksakan, murah, dan transparan. Langkah pengecut FIFA ini membongkar realitas pahit: FIFA bukan lagi lembaga penjaga moral sepak bola, melainkan sebuah entitas bisnis pragmatis yang menyembah pasar modal. FIFA sadar betul bahwa AS adalah pasar hak siar, sponsor korporat, dan tumpuan finansial terbesar mereka untuk siklus Piala Dunia ini. Demi menjaga hubungan baik dengan Gedung Putih dan mengamankan investasi miliaran dolar, FIFA rela menggadaikan keadilan hukum olahraganya.
Peristiwa ini mengirimkan pesan berbahaya ke seluruh dunia: aturan hukum sepak bola bersifat elastis bagi mereka yang memiliki kuasa politik dan ekonomi terbesar. Kenyataan bahwa timnas AS akhirnya tetap tersingkir dengan tragis oleh Belgia seolah menjadi karma instan dari semesta, menegaskan bahwa manipulasi birokrasi tidak bisa membeli kehebatan di atas lapangan hijau.
Legitimasi Bias Atas Nama Teknologi
Benang merah dari hilangnya rasa keadilan ini juga menjalar hingga ke aspek teknis perwasitan, seperti yang terlihat dalam drama VAR pada laga Argentina melawan Mesir. Ketika teknologi yang diciptakan untuk menciptakan keadilan justru digunakan secara tebang pilih, ia berubah menjadi alat legitimasi bias.
Penganuliran gol ketiga Mesir yang memicu kontroversi bukan sekadar masalah perdebatan teknis attacking phase of play. Secara sosiologis, ini adalah masalah runtuhnya kepercayaan publik akibat rusaknya sistem. Ketika sebuah badan dunia seperti FIFA sudah terbukti bisa disetir oleh kekuatan politik (seperti dalam kasus Balogun), maka setiap keputusan krusial di lapangan—bahkan yang dibantu teknologi sekalipun—akan selalu dicurigai. Dunia telanjur skeptis dan melihat drama VAR tersebut sebagai upaya sistematis untuk menyelamatkan aset komersial terbesar turnamen—Argentina dan Lionel Messi—agar tidak angkat koper terlalu cepat dan merugikan rating televisi serta penjualan tiket.
Kesimpulan
Piala Dunia 2026 memberikan kita pelajaran pahit. Ketika FIFA menyerahkan kedaulatan sepak bola kepada korporasi dan ego politik negara adidaya, olahraga ini kehilangan jiwanya. Lapangan hijau tidak lagi suci; ia telah menjelma menjadi perpanjangan tangan dari ruang sidang politik Washington dan transaksi bisnis di balik layar Zurich. Jika preseden buruk ini terus dibiarkan, sepak bola bukan lagi tentang siapa yang mencetak gol lebih banyak lewat keringat dan taktik, melainkan tentang siapa yang memiliki kekuasaan paling besar untuk mendikte hasil pertandingan. (***)