M. Nasir
INILAMPUNGCOM --- Nasir "Si Pengambek" yang Batalkan Paripurna DPRD Pesawaran, Buka-bukaan
Jagat politik Lampung hari Kamis, 9 Juli 2026, kemarin mencatat peristiwa "aneh tapi nyata". Yaitu ketika seorang M. Nasir -salah satu Wakil Ketua DPRD- "ngambek", bisa membatalkan sebuah agenda penting Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran.
Padahal, DPRD Pesawaran memiliki jajaran pimpinan -ketua dan wakil ketua lainnya- berikut puluhan anggota. Namun -ini aneh tapi nyatanya- ketika M. Nasir -Ketua NasDem Pesawaran- bersikap, batallah sebuah agenda penting. Yakni paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Pesawaran tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
M. Nasir selama ini memang dikenal sebagai politisi senior yang piawai memainkan situasi. Acapkali ia menasbihkan diri sebagai "penabuh gendang", tetapi konsisten dalam melakoni komitmen. Lalu kenapa ia sampai memainkan gaya "ngambek" yang berimbas pada batalnya sebuah kegiatan strategis lembaga Dewan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pemkab Pesawaran?
Dalam wawancara khusus dengan inilampung.com Kamis petang kemarin, M. Nasir, SIKom, MM, Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, bicara buka-bukaan. Berikut petikannya:
Bisa dijelaskan kenapa Anda memainkan gaya "ngambek" tidak mau hadir pada paripurna menyetujui Ranperda Laporan Pelaksanaan APBD 2025?
Jangan pakai istilah ngambek gitulah. Kayaknya terkesan jadi gimana gitu. Padahal, sikap yang saya ambil ini sebagai wujud pertanggungjawaban. Ini menyangkut konsistensi dan integritas.
Kalau gitu, kita ganti istilah ngambek dengan kecewa berat. Anda setuju?
Nah, kalau ini baru pas. Iya, saya memang kecewa berat. Maka saya bersikap tidak akan hadir dalam setiap paripurna sebelum kesepakatan sebelumnya bisa diwujudkan eksekutif.
Bisa dijelaskan, apa sebenarnya yang membuat Anda kecewa berat hingga dengan sikap itu rencana paripurna menjadi batal?
Saya cerita dulu ya. Tadi pagi -Kamis pagi- sekitar pukul 05.30 WIB saya kirim WhatsApp ke grup kami. DPRD Pesawaran. Saya sampaikan bahwa saya tidak akan hadir di paripurna apapun sebelum eksekutif mempertanggungjawabkan kesepakatan dalam APBD.
Anda tidak menyangka kalau sikap itu akhirnya berimbas besar hingga paripurna batal?
Saya lanjutkan dulu ya. Dalam WhatsApp itu saya secara pribadi memang mengajak kawan-kawan anggota DPRD untuk memboikot paripurna terkait APBD. Tapi saya tidak memaksa. Terserah mereka saja. Kalau anggota Dewan dari NasDem, memang saya larang untuk hadir. Bahwa kemudian kawan-kawan bersepakat untuk memboikot, ya karena rasa kecewa kami memang sama.
Kembali ke soal kecewa, apa persoalan krusialnya?
Begini. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang namanya pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Salah satu wujudnya, APBD dibahas bareng dan disetujui juga bareng. Kami sebagai wakil rakyat, kan menyerap aspirasi masyarakat. Tentu ada program-program yang kami usulkan dan masuk dalam APBD. Tapi faktanya, yang diwujudkan eksekutif hanya program mereka saja. Program dari kami, tidak ada yang direalisasikan. Inilah yang namanya tidak adil itu. Eksekutif berjalan semaunya sendiri, mengabaikan program usulan Dewan. Konkretnya, mereka tidak komit dalam menjalankan program di APBD.
Bisa Anda beri contoh program usulan Dewan yang sudah masuk APBD tapi tidak diwujudkan eksekutif?
Banyak sekali contohnya. Yang sederhana saja ya. Usulan program bedah rumah warga yang benar-benar sangat membutuhkan. Atau rehab Gedung DPRD. Pada APBD tahun 2025, program dan anggarannya sudah masuk, tapi sampai APBD tahun 2026 sudah mau bulan Agustus ini, tidak juga direalisasikan. Ini kan keterlaluan.
Mungkin karena keterbatasan anggaran?
Kami kan terlibat aktif dalam membahas APBD, jadi kami tahu kemampuan keuangan daerah.
Jadi misalnya program bedah rumah, eksekutif merealisasikan punya mereka saja, begitu?
Iya, dan ini yang membuat saya dan kawan-kawan sakit hati atau kecewa berat. Program bedah rumah yang maunya Bupati, diwujudin semua. Yang dari Dewan, satu pun nggak ada. Kalau sudah kayak begini, dimana keadilan dari kemitraan itu.
Termasuk perbaikan Gedung Dewan juga tidak direalisasikan ya?
Sampai sekarang, nggak ada itu. Padahal sudah masuk di APBD 2025. Lalu masuk lagi di APBD 2026. Dinas Perkim pernah bilang akan direalisasikan bulan Februari. Nyatanya sudah mau bulan Agustus, masih nggak jelas juga.
Akibat perlakuan eksekutif seperti ini tentu Anda dan anggota Dewan malu juga sama masyarakat, begitu?
Sudah pasti itu. Saat reses atau kegiatan lain menyerap aspirasi masyarakat, kami pasti sampaikan kalau nanti akan dibangun ini dan itu. Kami berani menyampaikan ke masyarakat itu kan karena sudah ada kesepakatan dengan eksekutif dalam APBD kalau hal tersebut sudah menjadi program dan telah dianggarkan. Nah, begitu akhirnya tidak direalisasikan, ya tentu saja kami malu kepada masyarakat.
Jadi, kecewa berat Anda dan kawan-kawan Dewan karena program hasil menyerap aspirasi masyarakat tidak direalisasikan, begitu intinya?
Iya. Sikap saya ini adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap aspirasi masyarakat yang diabaikan eksekutif.
Kapan Anda mau hadir dalam paripurna?
Nanti, kalau program-program yang sudah disepakati dalam APBD diwujudkan. Saya perlu juga mengingatkan agar jangan terus-terusan membohongi atau mempermainkan kami, karena program yang kami usulkan dan telah disepakati dalam APBD adalah murni suara rakyat. Sudahilah praktik memainkan program sekadar di atas kertas saja itu. Pesawaran ini akan maju jika eksekutif dan legislatif menyatu dan saling menghargai.
Kabarnya Anda ditegur Ketua Dewan karena sikap "ngambek" itu, benar begitu?
Nggak ada. Tadi kami memang rapat pimpinan. Saya hanya ditanya mengenai sikap saya, ya saya sampaikan semuanya.
Termasuk sikap tidak mau membahas APBD-P 2026?
Iya, itu juga tadi saya sampaikan dalam rapim dipimpin Ketua Dewan. Dan saya yakin, kawan-kawan paham dengan sikap saya. Karena apa yang saya alami ini, mereka rasakan juga.
Apa saran Anda untuk eksekutif?
Sederhana saja, apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam APBD, wujudkan. Karena semua program itu untuk masyarakat.
Bagaimana jika eksekutif mengalami keterbatasan anggaran hingga program usulan Dewan belum bisa semuanya diwujudkan?
Ya disampaikan. Duduk bareng. Dicarikan solusinya. Misalnya, sesuai kondisi keuangan sanggupnya seberapa dulu. Kami juga paham kok. Tapi kalau semua yang direalisasikan program eksekutif aja, kan keterlaluan. Jangan anggap Dewan sekadar tukang stempel. Apa yang kami bawa itu murni untuk masyarakat.
Kalau eksekutif tetap dengan polanya selama ini yang mengabaikan program usulan Dewan, apa sikap Anda?
Saya siap berseberangan. Karena program yang kami usulkan dan telah disepakati dalam APBD murni suara dan untuk kepentingan rakyat. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya kedepan. (kgm-1/inilampung)