 |
| Marindo Kurniawan (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Wajah keuangan Pemprov Lampung di penghujung tahun anggaran 2026 nanti tampaknya tidak lagi murung. Mulai kelihatan tanda-tanda perbaikan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD).
Tanda prospektif itu mencuat dari perolehan retribusi daerah hingga Semester I Tahun 2026 telah mencapai 51,80% dari target Rp485 miliar.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Retribusi Daerah Semester I Tahun 2026, dipimpin Sekdaprov Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Rabu pagi, 22 Juli 2026.
Marindo menyatakan, secara umum pendapatan daerah hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 50,66% dari target APBD. Capaian tersebut masih berada pada jalur yang wajar untuk pertengahan tahun anggaran.
"Kalau APBD kita sekitar Rp7 triliun, berarti realisasinya sudah berada di kisaran Rp3,5 triliun. Untuk retribusi daerah sudah mencapai 51,80 persen dari target Rp485 miliar," ujar Marindo didampingi Kepala Bapenda Saipul, usai rapat.
Melihat adanya tanda-tanda perbaikan realisasi pendapatan, Marindo pun optimistis seluruh target pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer maupun sumber pendapatan lainnya dapat tercapai bahkan melampaui target pada akhir tahun.
Salah satu yang membuat Sekdaprov Marindo optimis realisasi anggaran akan melebihi target di tahun 2026 adalah adanya sejumlah OPD yang telah melampaui target retribusi meski tahun anggaran baru memasuki semester pertama. Di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Biro Umum, serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Berdasarkan data evaluasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi OPD dengan persentase capaian tertinggi, yaitu 300,02%, disusul Dinas Perkebunan 214,61%, BPSDM 177,51%, Dinas Kehutanan 167,90%, serta Biro Umum 138,65%.
Sementara dari sisi nominal, Dinas BMBK membukukan realisasi terbesar, yakni Rp10,99 miliar atau 62,26% dari target, penyumbang terbesar retribusi perangkat daerah hingga Semester I.
Meski begitu, hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat sejumlah OPD dengan capaian yang relatif rendah. Dinas Perhubungan baru mencapai 5,32%, Dinas Koperasi dan UKM 9,93%, Dinas Kesehatan 16,50%, dan Dinas KPTPH 22,19%.
Menurut Marindo, perbedaan capaian antar OPD tersebut dipengaruhi karakteristik masing-masing sumber pendapatan. Ada OPD yang penerimaannya terkonsentrasi pada awal tahun, sementara sebagian lainnya baru terealisasi pada triwulan III maupun IV.
Maksimalin Aset Daerah
Menghadapi Semester II, Marindo meminta seluruh OPD tidak hanya berfokus mengejar target, tetapi juga menggali potensi baru melalui berbagai inovasi, terutama dari memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.
Bagaimana peta realisasi retribusi kekayaan daerah yang ditangguk OPD pada semester I tahun 2026 ini? Berikut datanya:
1. Dinas Perhubungan. Realisasi: Rp27.143.628 (5,32%).
2. Dinas Koperasi dan UKM. Realisasi: Rp3.475.000 (9,93%).
3. Dinas Kesehatan.Realisasi: Rp129.904.000 (16,50%).
4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH). Realisasi: Rp676.069.075 (22,19%).
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakkeswan). Realisasi: Rp467.342.000 (34,84%).
6. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Realisasi: Rp575.542.650 (36,34%).
7. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).Realisasi: Rp153.525.400 (37,26%).
8. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Realisasi: Rp314.989.006 (39,94%).
9. Dinas Sosial. Realisasi: Rp5.830.000 (40,49%).
10. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Realisasi: Rp104.174.804 (41,54%).
11. Badan Penghubung. Realisasi: Rp259.585.000 (42,70%).
12. BPKAD. Realisasi: Rp560.966.280 (45,42%).
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Realisasi: Rp44.012.000 (47,68%).
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Realisasi: Rp50.665.000 (49,32%).
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Realisasi: Rp77.852.000 (50,96%).
16. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf). Realisasi: Rp13.132.000 (63,05%).
17. Biro Umum. Realisasi: Rp242.643.000 (138,65%).
18. Dinas Kehutanan. Realisasi: Rp262.984.000 (167,90%).
19. Badan Pengembangan SDM (BPSDM). Realisasi: Rp44.377.500 (177,51%).
20. Dinas Perkebunan. Realisasi: Rp568.726.800 (214,61%).
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.Realisasi: Rp15.001.000 (300,02%).
22. Dinas BMBK. Realisasi: Rp10.990.503.940 (62,26%).
Total retribusi perangkat daerah telah terealisasi sebesar Rp15.576.046.083 atau 128,73%.
Perolehan retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):
1. BLUD Dinas Pendidikan. Realisasi: Rp560.140.757,98 (11,04%).
2. BLUD Rumah Sakit Jiwa. Realisasi: Rp8.362.551.499,97 (45,20%).
3. BLUD RSUDAM. Realisasi: Rp216.642.151.680,86 (49,84%).
4. BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Realisasi: Rp2.425.849.252,34 (53,91%).
5. BLUD UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.Realisasi: Rp5.430.318.646,89 (80,70%).
6. BLUD Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Realisasi: Rp650.806.018,57 (162,70%).
Total retribusi daerah dari BLUD telah terealisasi Rp234.071.817.856,42 atau 49,82%.
Dengan demikian, realisasi retribusi daerah hingga semester I tahun 2026 mencapai Rp249.647.853.939,42. (zal/inilampung)