 |
| Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Hari Kamis, 30 Juli 2026, ini kegiatan pemerintahan di Provinsi Lampung diwarnai acara yang jarang terjadi. Apa itu?
Dalam satu hari, Pemprov dan DPRD Lampung terfokus pada rapat paripurna membahas 3 agenda sekaligus. Itulah yang terjadi sejak pukul 13.00 sampai 14.30 WIB hari ini.
Apa saja kegiatan yang membuat Pemprov dan DPRD Lampung terkesan gerak cepat itu? Mengacu pada Agenda Harian Gubernur Lampung, acara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD tersebut terdiri dari:
1. Rapat paripurna pembicaraan tingkat II berisikan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dilanjutkan pembacaan keputusan DPRD, dan penandatanganan Raperda.
2. Rapat paripurna penyampaian dokumen perubahan kebijakan umum APBD -Perubahan KUA-, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara -Perubahan PPAS- APBD Tahun 2026.
3. Rapat paripurna penyampaian dokumen rancangan kebijakan umum APBD -KUA-, pernyampaian prioritas dan plafon anggaran sementara -PPAS- APBD Tahun 2027.
Rapat paripurna maraton ini dipimpin Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Wagub Jihan Nurlela, Forkopimda, Sekdaprov Marindo Kurniawan, dan seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung.
Buka Postur Anggaran
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan, DPRD memulai langkah besar membenahi kualitas APBD dengan membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi secara transparan.
Bentuknya? Belanja yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat, dipastikan akan dipangkas agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program-program prioritas.
Diakui Giri, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK agar proses penyusunan APBD berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," kata Giri, Rabu petang, 29 Juli 2026.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD, Giri memastikan APBD 2027 tidak lagi sekadar menjadi dokumen belanja pemerintah, tetapi mewujud sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Lampung.
Dikatakan, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan gini ratio akan menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas anggaran.
DPRD, lanjut Giri, juga berkomitmen mengawal program unggulan Gubernur Lampung, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Karenanya, program penyediaan dryer, pupuk, bibit, hingga bantuan pengendalian hama akan menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027.
"Kami ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani yang selama ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan," ujarnya.
Kenaikan Belanja Pegawai
Dalam pembahasan APBD Perubahan, menurut Giri, DPRD turut menemukan sejumlah persoalan di organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga dokter, namun belum didukung peralatan medis yang memadai.
Bagi Giri, kondisi tersebut harus segera dibenahi, karena berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait hal ini DPRD mendorong Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi.
"Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," kata dia.
Sorotan juga diarahkan pada usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang disebut mencapai 7 hingga 15 persen. Giri menilai, kondisi itu berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," tegasnya.
Diungkapkan, Sekretariat DPRD telah lebih dahulu melakukan rasionalisasi anggaran, sehingga kenaikan belanja pegawai tetap berada di bawah 2,5 persen sesuai ketentuan.
Di sektor pertanian, DPRD juga menemukan masih banyak program strategis yang belum mendapat dukungan anggaran, termasuk penanganan serangan hama tikus yang kini menjadi keluhan petani di berbagai sentra produksi.
"Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran," ujar Giri.
Selain belanja, DPRD turut mengevaluasi sisi pendapatan daerah. Giri meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target PAD tidak kembali meleset seperti dalam tiga tahun terakhir.
Ia menilai, setiap kabupaten dan kota memiliki persoalan berbeda dalam pemungutan pajak sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik sesuai kondisi masing-masing daerah.
DPRD juga menemukan adanya perbedaan antara data retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami," pungkas Giri. (zal/inilampung)