INILAMPUNGCOM --- Pemprov Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersepakat memperkuat pengawasan sektor ketahanan pangan melalui Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 dalam acara yang digelar di Aula BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu, 15 Juli 2026.
Kegiatan yang dihadiri Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan itu untuk memastikan seluruh program ketahanan pangan berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mendukung posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya cukup ketat, yaitu mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan lahan pertanian, pengelolaan jaringan irigasi, sinkronisasi data pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, peran penyuluh pertanian, hingga rantai pasok komoditas dari hulu ke hilir.
Menurut Agus, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kualitas data yang disampaikan setiap perangkat daerah.
"Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Oleh karena itu, kami berharap data yang disampaikan organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar akurat," tegas Agus.
*Jaga Ketahanan Pangan Nasional
Sementara Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai program strategis di sektor pertanian.
Program tersebut di antaranya pengembangan pupuk hayati cair di tingkat desa, stabilisasi harga komoditas strategis, serta program Desaku Maju yang dirancang memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Selain itu, lanjut Marindo, Pemprov Lampung juga terus mendorong pemanfaatan teknologi, seperti geotagging, untuk mendukung penyusunan neraca pangan yang lebih akurat sekaligus memperkuat pengendalian inflasi dan distribusi komoditas.
Marindo juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan dukungan penuh selama proses pengawasan berlangsung dengan menyediakan data secara terbuka, memfasilitasi kebutuhan tim BPKP, serta aktif berdiskusi guna menghasilkan rekomendasi yang mampu memperbaiki tata kelola sektor pangan.
"Cita-cita pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Karena itu, kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi sangat penting," ujar Marindo.
Melalui pengawasan yang terintegrasi tersebut, Pemprov Lampung berharap tata kelola sektor ketahanan pangan semakin kuat, sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas pasokan, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Pada acara tersebut Sekdaprov Marindo Kurniawan didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kadis PSDA Febrizal Levi Sukmana, dan beberapa pejabat administrator dari Inspektorat, BPKAD, dan Dinas KPTPH.(zal/inilampung)