INILAMPUNG COM, Bandar Lampung — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bersama Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila mendorong penguatan jurnalisme data sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, mengawal kebijakan publik, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan penguatan kapasitas jurnalis dan organisasi masyarakat sipil yang digelar AJI Bandar Lampung bersama Ilkom Unila di Bandar Lampung, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi data, keterbukaan informasi pemerintah, independensi media, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan karya jurnalistik yang kritis dan berdampak bagi masyarakat.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Feri Firdaus, mengatakan kemampuan mengolah data semakin dibutuhkan di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Menurutnya, informasi berbasis angka dan data cenderung lebih mudah menarik perhatian publik karena mampu menyederhanakan persoalan yang kompleks. Namun, data yang tersedia sering kali masih berbentuk data mentah sehingga perlu diolah menjadi informasi yang relevan dan mudah dipahami.
“Masyarakat saat ini cenderung menyukai informasi yang praktis dan singkat, tetapi berbasis angka atau data. Tantangannya adalah bagaimana kita mengolah data kotor, seperti berkas Excel atau CSV, menjadi visualisasi yang informatif dan relevan dengan kebutuhan publik,” ujar Feri.
Feri juga menyoroti keterbukaan data pemerintah daerah di Lampung yang masih perlu diperkuat. Salah satunya berkaitan dengan akses masyarakat terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal, keterbukaan dokumen anggaran dibutuhkan untuk mendukung pengawasan masyarakat sekaligus menjadi pijakan bagi jurnalis dalam melakukan liputan mendalam dan investigasi.
Mengacu pada praktik keterbukaan data yang telah diterapkan sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro, Feri mendorong pemerintah daerah di Lampung mengembangkan sistem data terbuka atau open data yang lengkap, mudah diakses, dan dapat digunakan masyarakat.
Selain ketersediaan data, ia menekankan pentingnya proses verifikasi. Jurnalis tidak cukup hanya mengandalkan angka yang disajikan lembaga publik, tetapi tetap perlu memeriksa kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data kemiskinan atau migrasi warga desa ke kota, misalnya, membutuhkan verifikasi jurnalis di lapangan. Tanpa transparansi data dari lembaga publik, sulit bagi kita mengawal kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, menegaskan independensi menjadi landasan penting bagi organisasi pers dalam mengawal kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Dian mengatakan AJI tidak menerima pembiayaan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan kerja organisasi dan pengawasan terhadap pemerintah.
“Untuk menjaga independensi, AJI bergantung pada iuran anggota dan skema crowdfunding untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti pelatihan jurnalisme data. Kebijakan publik harus terus dikawal tanpa ada intervensi anggaran,” tegas Dian.
Menurut Dian, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga menuntut jurnalis untuk terus meningkatkan kapasitas serta memperluas kolaborasi.
Liputan investigasi berbasis data tidak lagi dapat dikerjakan secara individual, tetapi membutuhkan kerja sama antara jurnalis, periset, akademisi, organisasi nonpemerintah, kelompok masyarakat sipil, hingga ahli teknologi informasi.
Kolaborasi lintas disiplin diperlukan agar data yang diperoleh dapat diolah, diverifikasi, dianalisis, dan disajikan menjadi karya jurnalistik yang komprehensif serta mudah dipahami masyarakat.
“Masa depan media di Indonesia, termasuk di Lampung, ada pada jurnalisme data dan kolaborasi interdisipliner. Ketika akses terhadap data publik semakin terbuka dan kapasitas jurnalis meningkat, kita bisa melahirkan lebih banyak karya kritis yang mendorong perubahan kebijakan secara nyata,” kata Dian.(bd/inilampung)