 |
| Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Kondisi keuangan Pemkot Bandarlampung yang sesungguhnya selama ini "mengos-mengos", sulit untuk ditutupi.
Karenanya, sampai "menyikat" dana pemerintah pusat yang dibatasi penggunaannya tidak sesuai ketentuan selama enam tahun anggaran berturut-turut -2020 hingga 2025- sebanyak Rp435.742.057.346,82.
Dan ada fakta yang tidak terbantahkan bahwa hingga 31 Desember 2025 kemarin, Pemkot Bandarlampung memiliki utang belanja sebanyak Rp263.823.452.660,87.
Mengapa menyebut data utang belanja per 31 Desember 2025 senilai Rp263,8 miliar itu tidak terbantahkan? Karena datanya terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandarlampung Tahun 2025 yang ditandatangani Walikota Eva Dwiana 26 Mei 2026 dan dituliskan dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 44A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026.
Menariknya, utang belanja tersebut menyebar di 55 satuan kerja (satker) atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandarlampung. Benar demikian? Berikut datanya:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Utang belanja pegawai Rp27.062.151.926. Utang belanja barang dan jasa Rp670.245.458. Utang belanja modal Rp696.509.150. Total utang Rp28.428.906.534.
2. Dinas Kesehatan. Utang belanja pegawai Rp1.799.352.025,12. Utang belanja barang dan jasa Rp10.661.879.305,88. Total utang Rp12.461.231.331.
3. RSUD DR. A. Dadi Tjokrodipo. Utang belanja pegawai Rp240.789.507. Utang belanja barang dan jasa Rp37.962.741.632,87. Utang belanja modal Rp3.706.467.604. Total utang Rp41.909.998.743,87.
4. Dinas Pekerjaan Umum. Utang belanja barang dan jasa Rp101.493.620.980. Utang belanja modal Rp48.062.688.500. Total utang Rp149.556.309.480.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman. Utang belanja barang dan jasa Rp48.000.000. Total utang Rp48.000.000.
6. Satuan Polisi Pamong Praja. Utang belanja barang dan jasa Rp1.948.000.000. Total utang Rp1.948.000.000.
7. Dinas Sosial. Utang belanja barang dan jasa Rp34.000.000. Total utang Rp34.000.000.
8. Dinas Tenaga Kerja. Utang belanja barang dan jasa Rp23.314.360. Total utang Rp23.314.360.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Utang belanja barang dan jasa Rp19.108.660. Total utang Rp19.108.660.
10. Dinas Pangan. Utang belanja dan jasa Rp24.000.000. Total utang Rp24.000.000.
11. Dinas Lingkungan Hidup. Utang belanja barang dan jasa Rp1.907.389.324. Total utang Rp1.907.389.324.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Utang belanja barang dan jasa Rp114.000.000. Total utang Rp114.000.000.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Utang belanja barang dan jasa Rp12.000.000. Total utang Rp12.000.000.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Utang belanja barang dan jasa Rp47.272.739. Total utang Rp47.272.739.
15. Dinas Perhubungan. Utang belanja barang dan jasa Rp703.093.200. Total utang Rp703.093.200.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika. Utang belanja barang dan jasa Rp70.000.000. Total utang Rp70.000.000.
17. Dinas Koperasi. Utang belanja barang dan jasa Rp45.562.571. Total utang Rp45.562.571.
18. Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Utang belanja barang dan jasa Rp65.000.000. Total utang Rp65.000.000.
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Utang belanja barang dan jasa Rp42.000.000. Total utang Rp42.000.000.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Utang belanja barang dan jasa Rp30.801.921. Total utang Rp30.801.921.
21. Dinas Kelautan dan Perikanan. Utang belanja barang dan jasa Rp62.000.000. Total utang Rp62.000.000.
22. Dinas Pariwisata. Utang belanja barang dan jasa Rp48.574.942. Total utang Rp48.574.942.
23. Dinas Pertanian. Utang belanja barang dan jasa Rp116.058.164. Total utang Rp116.058.164.
24. Dinas Perdagangan. Utang belanja barang dan jasa Rp150.000.000. Total utang Rp150.000.000.
25. Dinas Perindustrian. Utang belanja barang dan jasa Rp33.482.958. Total utang Rp33.482.958.
26. Bappeda. Utang belanja barang dan jasa Rp14.040.000. Total utang Rp14.040.000.
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp174.000.000. Total utang Rp174.000.000.
28. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp397.880.250. Total utang Rp397.880.250.
29. Badan Kepegawaian Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp36.979.250. Total utang Rp36.979.250.
30. Sekretariat Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp2.100.542.796. Total utang Rp2.100.542.796.
31. Sekretariat DPRD. Utang belanja barang dan jasa Rp1.529.282.212. Utang belanja modal Rp234.628.810. Total utang Rp1.763.911.022.
32. Inspektorat. Utang belanja barang dan jasa Rp24.000.000. Total utang Rp24.000.000.
33. Badan Kesbangpol. Utang belanja barang dan jasa Rp2.054.100. Total utang Rp2.054.100.
34. BPBD. Utang belanja barang dan jasa Rp242.100.000. Total utang Rp242.100.000.
35. Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Utang belanja barang dan jasa Rp1.112.000.000. Total utang Rp1.112.000.000.
36. Kecamatan Tanjungkarang Barat. Utang belanja barang dan jasa Rp1.024.887.500. Total utang Rp1.024.887.500.
37. Kecamatan Tanjungkarang Timur. Utang belanja barang dan jasa Rp842.000.000. Total utang Rp842.000.000.
38. Kecamatan Telukbetung Utara. Utang belanja barang dan jasa Rp1.077.875.400. Total utang Rp1.077.875.400.
39. Kecamatan Telukbetung Barat. Utang belanja barang dan jasa Rp780.924.000. Total utang Rp780.924.000.
40. Kecamatan Telukbetung Selatan. Utang belanja barang dan jasa Rp1.048.000.000. Total utang Rp1.048.000.000.
41. Kecamatan Kedaton. Utang belanja barang dan jasa Rp1.069.000.000. Total utang Rp1.069.000.000.
42. Kecamatan Sukarame. Utang belanja barang dan jasa Rp916.500.000. Total utang Rp916.500.000.
43. Kecamatan Panjang. Utang belanja barang dan jasa Rp1.525.125.462. Total utang Rp1.525.125.462.
44. Kecamatan Rajabasa. Utang belanja barang dan jasa Rp880.708.332. Total utang Rp880.708.332.
45. Kecamatan Tanjung Senang. Utang belanja barang dan jasa Rp864.605.070. Total utang Rp864.605.070.
46. Kecamatan Sukabumi. Utang belanja barang dan jasa Rp1.178.726.182. Total utang Rp1.178.726.182.
47. Kecamatan Kemiling. Utang belanja barang dan jasa Rp1.756.576.500. Total utang Rp1.756.576.500.
48. Kecamatan Enggal. Utang belanja barang dan jasa Rp873.699.000. Total utang Rp873.699.000.
49. Kecamatan Kedamaian. Utang belanja barang dan jasa Rp1.000.000.000. Total utang Rp1.000.000.000.
50. Kecamatan Telukbetung Timur. Utang belanja barang dan jasa Rp834.425.000. Total utang Rp834.425.000.
51. Kecamatan Bumi Waras. Utang belanja barang dan jasa Rp1.088.777.808. Total utang Rp1.088.777.808.
52. Kecamatan Labuhan Ratu. Utang belanja barang dan jasa Rp803.500.000. Total utang Rp803.500.000.
53. Kecamatan Way Halim. Utang belanja barang dan jasa Rp1.319.585.061. Total utang Rp1.319.585.061.
54. Kecamatan Langkapura. Utang belanja barang dan jasa Rp672.925.000. Total utang Rp672.925.000.
55. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Utang belanja barang dan jasa Rp498.000.000. Total utang Rp498.000.000.
Dengan demikian, utang belanja Pemkot Bandarlampung sebesar Rp263.823.452.660,87 per 31 Desember 2025 itu terdiri dari utang belanja pegawai senilai Rp29.102.293.458,13, utang belanja barang dan jasa Rp182.020.865.138,75, dan utang belanja modal Rp52.700.294.064.
Bagaimana posisi utang belanja tersebut sampai menjelang akhir Agustus 2026 ini? Sayangnya belum didapat penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, Zakky Irawan, hingga berita ini ditayangkan. (kgm-1/inilampung)