INILAMPUNGCOM — Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr. Teguh Santosa, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung kesiapan barisan pendukung Joko Widodo menghadapi skenario lengsernya Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatan berakhir pada 2029.
Teguh menilai narasi yang dilemparkan ke ruang publik tersebut bukan sekadar manuver biasa, melainkan bentuk hasutan politik yang berbahaya bagi stabilitas nasional.
Menurutnya, melempar spekulasi pergantian kepemimpinan di tengah jalannya pemerintahan adalah tindakan tidak etis dan nirfaedah.
"Pernyataan tersebut jelas-jelas merupakan hasutan politik yang berpotensi membelah konsentrasi publik dan merusak tatanan stabilitas nasional yang sedang dibangun," tegas Teguh Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2026.
Dosen hubungan internasional ini memandang lontaran skenario semacam itu justru menciptakan kegaduhan yang tidak perlu di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan berbagai program strategis kerakyatan. Ia mempertanyakan motif dan urgensi di balik wacana yang dinilai memicu ketegangan antar-faksi politik tersebut.
Teguh yang juga ketua Umum JMSI ini juga menyoroti adanya dugaan motif tersembunyi di balik manuver tersebut.
Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo patut diduga berada di balik layar atau merestui narasi percepatan pergantian kepemimpinan di tengah jalan ini demi kepentingan politik keluarga.
Ia menduga kuat bahwa skenario pergantian presiden sebelum 2029 tersebut secara langsung dirancang untuk menguntungkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, agar dapat mengambil alih kursi kepemimpinan nasional secara instan tanpa melalui proses pemilu penuh.
Teguh menegaskan bahwa mandat rakyat yang diberikan kepada Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional yang sangat kuat. Segala bentuk manuver atau spekulasi liar mengenai pemberhentian presiden di tengah jalan tanpa dasar hukum yang sah dinilai mencederai prinsip demokrasi konstitusional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan para elite politik dan pimpinan organisasi relawan untuk tidak lagi memainkan politik adu domba atau membangun benturan naratif demi ambisi mempertahankan dinasti politik.
Teguh mengajak seluruh elemen bangsa untuk beralih fokus mendukung kinerja pemerintahan saat ini dalam menyelesaikan tantangan ekonomi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja, ketimbang memelihara kalkulasi kekuasaan sempit.
"Demokrasi kita membutuhkan etika dan kedewasaan. Menghormati mandat rakyat hingga 2029 adalah komitmen konstitusional yang wajib dijaga bersama tanpa provokasi yang memperkeruh suasana," pungkas Teguh. (zal/inilampung).