(Saat Program MBG Menguji Kepercayaan Kita)
Oleh: Junaidi Jamsari
PAGI itu, gawai saya berdering. Sebuah panggilan masuk dari seorang sahabat lama di Padang, Sumatra Barat. Obrolan yang awalnya dibuka dengan basa-basi hangat tentang kabar sawah dan harga kopi robusta yang sedang melambung, tiba-tiba bergeser pada satu topik hangat: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sahabat saya menutup obrolan dengan nada getir yang tertahan.
"Walaupun banyak kritik, program ini tetap jalan terus, Abah. Artinya, suara kita di bawah tidak didengar. Ya sudah, sekarang waktunya jaga diri sendiri dan keluarga masing-masing saja," ujarnya pasrah.
Belum genap satu jam telepon itu ditutup, sebuah panggilan kedua masuk. Kali ini dari seorang kanca (teman) lama di Lampung Timur. Setelah bertukar kabar keselamatan, ujung obrolan kembali bermuara pada kecemasan yang sama mengenai pelaksanaan MBG di Bumi Ruwa Jurai. Nada suaranya setali tiga uang. Beliau menghela napas panjang, mengekspresikan rasa khawatir, lelah, dan berujung pada kepasrahan seorang Kiai (panggilan hormat/kakak di Lampung) yang peduli pada umatnya. Dua telepon dalam satu pagi dengan resonansi kegelisahan yang persis sama.
Tengah hari, saat jeda istirahat shalat dan makan siang, kecemasan dalam dua telepon itu seolah mendapatkan pembenaran faktualnya. Sebuah tautan berita masuk ke pesan singkat saya.
Rentetan kasus keracunan massal yang dialami siswa usai mengonsumsi menu MBG kini tengah memicu polemik hebat di tengah masyarakat. Kasus teranyar dan paling menyita perhatian terjadi pada Jumat, 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut.
Tragedi ini memantik reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa ratusan anak di daerah pemilihannya (Dapil NTB II). Anggota legislatif dari Partai Golkar tersebut menegaskan secara lantang bahwa keberhasilan program strategis nasional seperti MBG tidak boleh hanya diukur dari visualisasi angka atau kuantitas porsi yang dibagikan. Indikator utama mutlak berada pada aspek keamanan, higienitas, dan kualitas nutrisi makanan.
Ibu Sari Yuliati mendesak agar peristiwa pilu di Lombok Tengah ini menjadi momentum evaluasi total untuk memperketat sistem pengawasan dan memperbaiki standardisasi pelaksanaan di lapangan. Program yang diniatkan membawa maslahat, jangan sampai berbalik menjadi sumber ketakutan baru bagi para orang tua.
Membaca kabar tersebut, saya tertegun. Nasi bungkus yang ada di hadapan saya tiba-tiba terasa begitu berat untuk dikunyah. Secara substansi, tidak ada satu pun dari kita yang anti terhadap program Makan Bergizi Gratis. Niatnya sangat mulia, luhur, dan sarat akan nilai keadilan sosial: memutus rantai stunting, menyetarakan kualitas gizi anak bangsa tanpa sekat kelas sosial, sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi petani lokal.
Namun, kita harus jujur melihat realita. Niat baik yang dieksekusi tanpa kehati-hatian sistemik di lapangan berisiko tinggi membawa petaka. Ratusan anak yang bertumbangan di Lombok Tengah bukanlah sekadar deretan angka statistik di atas kertas laporan. Mereka adalah anak-anak kita. Di belakang mereka, ada ratusan ibu yang terjaga semalaman dirundung cemas, dan ratusan orang tua yang mulai meragukan komitmen perlindungan dari negara.
Ketika kanca saya dari ujung Padang dan Lampung Timur mengekspresikan kalimat "ya sudah, jaga diri masing-masing saja", ini adalah sinyal bahaya yang sangat serius. Dalam kajian sosial, ungkapan pasrah tersebut merupakan indikator retaknya social trust (kepercayaan publik).
Kalimat "jaga diri sendiri" adalah musuh terbesar bagi sebuah bangsa yang fondasinya dibangun di atas pilar gotong royong, atau yang dalam falsafah hidup masyarakat Lampung kita kenal dengan semangat Sakai Sambayan (gotong royong/saling membantu). Jika publik mulai bersikap apatis dan sinis akibat kritik yang dianggap angin lalu, maka pengawasan partisipatif akan mati. Jika masyarakat memilih abai, lalu siapa yang akan ikut menjaga kualitas dapur sekolah dan memastikan akuntabilitas anggaran negara di tingkat tapak?Distribusi logistik yang buruk—seperti beras yang berkutu atau pengelolaan yang tidak akuntabel—justru mencederai esensi ibadah itu sendiri.
Agar program MBG tidak kehilangan arah dan kepercayaan publik tidak meluncur jatuh, kita memerlukan langkah mitigasi taktis yang bertumpu pada tiga prinsip utama: Dekat, Transparan, dan Produktif.
1. Prinsip Dekat (Lokalisasi Dapur Umum).
Standardisasi jarak harus diperketat. Dapur produksi MBG wajib ditempatkan dalam radius terdekat dari klaster sekolah. Skema satu dapur sentral untuk puluhan sekolah yang jaraknya berjauhan sangat rentan merusak higienitas makanan selama proses distribusi. Dapur lokal ini wajib menyerap bahan baku segar langsung dari petani sayur dan peternak di wilayah sekitar.
2. Prinsip Transparan (Mekanisme Pengawasan Publik).
Transparansi anggaran, daftar menu harian, hingga sertifikasi higienitas dari dinas terkait harus dipublikasikan secara terbuka di papan pengumuman sekolah atau Balai Desa. Orang tua murid memiliki hak hukum dan moral untuk mengetahui apa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak mereka.
3. Prinsip Produktif (Pemberdayaan Komunitas).
Program MBG tidak boleh dikelola dengan pendekatan proyek konsumtif belaka. Distribusi harus melibatkan unit-unit produktif di daerah, seperti ibu-ibu PKK, kelompok wanita tani (KWT), dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) setempat, sehingga roda ekonomi pedesaan bergulir secara inklusif.
Secara operasional di tingkat basis, langkah "Mengawal dengan Cinta" harus segera diinstitusikan:
* Ikhtiar Keluarga: Orang tua harus aktif membangun komunikasi dengan anak pasca-sekolah. Biasakan menyaring informasi harian dengan menanyakan kondisi fisik dan kualitas makanan yang mereka santap hari itu.
* Manajemen Risiko Sekolah: Setiap sekolah wajib membentuk Tim Keamanan Pangan Mandiri yang melibatkan perwakilan guru dan komite orang tua. Tim ini wajib melakukan prosedur food tasting (mencicipi makanan) 30 menit sebelum hidangan dibagikan secara massal kepada siswa.
* Penegakan Hukum dan SOP: Kasus keracunan massal di Lombok Tengah harus diusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel. Harus ada konsekuensi hukum bagi kelalaian penyedia jasa, sekaligus perbaikan instan pada SOP food safety yang terbukti longgar.
Hari beranjak sore, namun bayang-bayang dua panggilan telepon tadi pagi masih mengusik pikiran saya. Bangsa ini menjadi besar bukan karena masyarakatnya memilih pasrah saat menghadapi sumbatan sistem. Para pendiri republik tidak pasrah pada kolonialisme, dan para petani kita di ladang-ladang Lampung tidak pernah menyerah pada musim kemarau.
Program Makan Bergizi Gratis adalah ikhtiar yang baik, namun ia harus berjalan dengan rem kendali yang pakem, pengawasan yang ketat, dan kepekaan hati nurani yang tinggi. Kita tidak boleh menutup mata pada satu anak yang sakit hanya demi mengejar target jutaan porsi yang tampak indah di lembar presentasi.
Sebab pada akhirnya, program ini tidak sedang menguji seberapa kuat lambung anak-anak kita, melainkan sedang menguji sejauh mana komitmen dan hati nurani kita sebagai sebuah bangsa.
Wallahu a’lam bish-shawab. (**)